LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
LEMBAGA NEGARA DARI SISI FUNGSINYA
Impeachment atau Pemakzulan
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK - 2 1) SRI RAHAYU NINGSIH ( ) 2)MOCH. SUHADI ( ) 3) DWI RYAN HARYANTO ( ) 4) AMALIA PRISTIAN ( ) 5) M. ZAZULI YUSUF.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Dasar Pemikiran Perubahan
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945
Bahan Kuliah Hukum Pemda FH UII 2015
Presiden dan DPR.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
Ketanegaraan Indonesia
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
UUD 1945 DPR DPD MPR PRESIDEN/WAPRES MK MA BPK MENEG KEJAKSAAN KY DUTA
Fungsi, Wewenang, dan Hak
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Latar Belakang Perubahan
Sistem Pemerintahan Indonesia
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA
HUKUM TATA NEGARA.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
Latar Belakang Perubahan
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Ketanegaraan Indonesia
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; DPR & DPD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan.
Transcript presentasi:

LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945; MPR&DPR 9/18/2018

UUD 1945 MA MK BPK KPU KY BI MPR DPR DPD PRESI- DEN Masnur Marzuki, SH, LLM

LEMBAGA NEGARA DARI SISI HIERARKI UUD 1945 LAPIS KESATU DPR DPD MPR PRESIDEN/WAPRES MK MA BPK LAPIS KEDUA MENEG POLRI KY DUTA DPP KONSUL BI KEJAKSAAN KOMNAS HAM KKR KPU KPK KPI KPPU TNI LAPIS KETIGA ORGAN KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN DIBAWAH UU: Komisi Hukum Nasional Komisi Ombudsman Nasional Lembaga Sensor Film Komisi Perlindungan Anak Dewan Buku Nasional Perpustakaan Nasional Lembaga Sandi Negara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan BPKP BPOM Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dll. LEMBAGA DAERAH PEM. PROVINSI PEM. KAB/KOTA GUB DPRD PROV BUPATI /WALIKOTA DPRD KAB/KOTA DINAS SEKTORAL PROV/KAB/KOTA KPUD PROV/KAB/KOTA PEM. KEC&DESA

MPR Ps 2 UUD NRI 1945 ;MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kewenangan MPR  1. Mengubah dan Menetapkan Konstitusi, 2. Mengangkat Sumpah President dan Wapres. 3.Sidang impeachment thd President dan Wapres dalam masa Jabatannya menurut aturan hukum. 9/18/2018 Masnur Marzuki, SH, LLM

Anggota2 DPR MPR Anggota2 DPD Komposisi MPR Masnur Marzuki, SH, LLM School of Law UII

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Jumlah Angg.  560 (orang?) Masa Jabatan  5 Tahun Mewakili Rakyat lewat Saluran PARPOL (political parties) 9/18/2018

DPR Anggota DPR berhenti karena: Dipecat; Mengundurkan diri; Diusulkan pemberhentiannya oleh Parpol 9/18/2018

DPR (House of People Representative) Anggota DPR dapat diberhentikan karena: Ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas secara permanen; Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR sebagaimana disebutkan dalam UU; 9/18/2018 Masnur Marzuiki, SH, LLM School of Law UII

DPR (House of People Representative) Melanggar sumpah dan kode etik DPR; Dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pidana yang diancam minimum 5 tahun penjara; 9/18/2018 Masnur Marzuiki, SH, LLM School of Law UII

Masnur Marzuki (Faculty of Law UII) Hak dan Kewajiban DPR Dalam Melaksanakan Tugas & Wewenangnya DPR berHak; Interpelasi Angket Menyatakan Pendapat 9/18/2018 Masnur Marzuki (Faculty of Law UII)

DPR (Potret Buram) 9/18/2018 Masnur Marzuiki, SH, LLM School of Law UII

Masnur Marzuki (Faculty of Law UII) Tiga Fungsi Utama DPR Legislasi Pengawasan Anggaran/Budgeting 9/18/2018 Masnur Marzuki (Faculty of Law UII)

Masnur Marzuki (Faculty of Law UII) Tugas dan Wewenang DPR Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah; 9/18/2018 Masnur Marzuki (Faculty of Law UII)

Masnur Marzuki (Faculty of Law UII) Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah; Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 9/18/2018 Masnur Marzuki (Faculty of Law UII)

Masnur Marzuki (Faculty of Law UII) Mengawasi pelaksanaan UU, APBN dan Kebijakan Pemerintah; Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Memilih anggota BPK dengan memperhatikan masukan dari DPD; 9/18/2018 Masnur Marzuki (Faculty of Law UII)

Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang;

(????????) Rp. 1.113. 000.000.000 Rp. 1. 370.000 9/18/2018 Masnur Marzuiki, SH, LLM School of Law UII

Jawabannya!!!! "Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya berisi, udah jalan, makan, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai rakyat. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter-pinter ajak bicara, ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan. Saya siap, kok, untuk didiskusikan,” (Ketua DPR RI) 9/18/2018

9/18/2018

Hasilnya! 9/18/2018

Renungan,,,,, Bangsa yang hina melahirkan generasi demi generasi hina, memilih dan menjunjung presiden dan menteri-menteri hina, mengutus dan menggaji perwakilan-perwakilan hina, sambil menyusu dan mempekerjakan orang-orang yang dihina, menikmati kerja dan makanan anak-anak terhina itu sambil terus memelihara di hati dan otak hinaan-hinaan atas mereka. (EMHA) 9/18/2018 Masnur Marzuki, SH, LLM