FILOSOFI PENYULUHAN (2) FILOSOFI  VISI  MISI

FILOSOFI  VISI  MISI Filosofi  Prinsip yang mengandung nilai dasar yang menjadi landasan perbuatan/ tindakan (dalam melaksanakan penyuluhan). Misalnya : Manusia harus berusaha mampu bekerja produktif yang hasilnya dapat diguna-kan untuk menopang kehidupannya. Visi  Tujuan jangka panjang yang ingin dica-pai Institusi Penyuluhan ; misalnya: Semua war-ga dapat bekerja produktif yang mampu meno-pang kesejahteraan hidupnya.

Misi  Tindakan-tindakan pokok yang harus di-lakukan untuk dapat mewujudkan visi institusi. Misalnya: membantu memberdayakan, melatih, memfasilitasi, menyantuni, mensubsidi, menca-rikan solusi, menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses, membuat regulasi ke arah terbangunnya norma-norma sosial baru, dll. Membangun sistem penyuluhan pembangunan selanjutnya diteruskan dengan memikirkan dan menentukan segala prasarana dalam bentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk dapat menjalankan penyuluhan pembangunan dengan lancar: efektif dan efisien. Prasarana yang perlu dibangun termasuk kebi-jakan-kebijakan dasar yang relevan; misalnya:

Kelembagaan yang diperlukan, SDM / Aparat dan sistem persiapan (pendidikan & pelatihan), dan sistem pendukung seperti lembaga penelitian & pengembangan, penyiapan segala sarana, dan lain sebagainya. Dalam era modern ini dimana ilmu pengetahuan dan metoda penelitian sosial telah berkembang pesat, semua persiapan tersebut di atas harus di-dasari ilmu pengetahuan dan penelitian (knowledge and research based). Hal itu perlu agar segala sesuatunya realistik, dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Research based  faktual ditunjang data. Terma-suk permasalahan sosial yang dihadapi dan ke-mampuan yang dimiliki dan yang diperlukan.

KELEMBAGAAN YANG AKAN MENANGANI Untuk menangani masalah-masalah sosial tak perlu selalu oleh fihak pemerintah. Harus selalu difikirkan dan dipertimbangkan potensi yang di-miliki masyarakat untuk menanganinya. Pada masa lalu sebelum pemerintah/negara menjadi kuat masalah-masalah ditangani sendiri oleh masyarakat meskipun tidak semua dapat ditangani sampai tuntas. Pada dasarnya masyarakat punya potensi untuk menangani; kalau tak mampu dibantu oleh Pem. Masyarakat jangan terlalu dimanjakan sehingga mereka kehilangan inisiatif dan kreativitas.

Potensi masyarakat jangan diremehkan (under-estimate), tetapi dibina dan dikembangkan. Masyarakat perlu diberi tanggungjawab sosial, jangan semua diambil alih pemerintah. Pemerin-tah tak akan sanggup, dan masyarakat akan manja. Beri tanggungjawab dan beri pembinaan !!! Masalah ada dalam masyarakat, dan dialami oleh masyarakat. Mereka harus diberi tanggung-jawab dan peran untuk menyelesaikan. Kalau perlu diberi bantuan oleh pemerintah. Dinamika masyarakat harus dihidupkan, jangan dihilangkan, dengan cara diberi tanggungjawab, peranan, dan diberi kesempatan berpartisipasi. Jadikan mereka sebagai subyek bukan obyek.

Dengan demikian negara ini tak perlu dipenuhi dengan aparat pemerintah yang melakukan pe-nyuluhan; tetapi aparat yang terbatas jumlahnya akan bertugas menyiapkan/melatih unsur-unsur masyarakat yang akan gerakan masyarakat yang akan menangani masalah-2 sosial yang ada dlm masyarakat mereka sendiri. Bina dan fasilitasi masyarakat, beri tanggungjawab dan peranan mengatasi masalah mereka sendiri. Beri kesempatan mereka mengatur dan merenca-kan serta mengawasi diri mereka sendiri. Ini akan lebih efektif dan lebih efisien. Semua prinsip-prinsip tsb di atas perlu dirangkum menjadi filosofi dan dijadikan dasar pelaksanaan program penyuluhan pembangunan nasional.

Semua yang ditentukan sebagai misi institusi pe-nyuluhan pembangunan, dan yang disebutkan se-bagai penyedia prasarana dan sarana penunjang tadi dapat dipertimbangkan untuk dibangun kelem-bagaannya. Misi Pemberdayaan perlu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang kuat. Siapa yang diberdaya- kan ? Misi mencarikan solusi bagi berbagai masalah sosi-al barangkali juga perlu dilakukan oleh lembaga khusus. Demikian pula yang mempersiapkan tenaga profesi-onal perlu ditentukan lembaga yang melaksanakan.