PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PENINGKATAN MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
Dr. ARDAN ADIPERDANA., Ak., MBA., CA., CFrA., FCMA., CGMA
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR 16 TAHUN 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMDA DI WILAYAH PROVINSI JATENG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PERAN BPKP MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP, PENGUATAN SPIP DAN MENGAWAL TATA KELOLA DANA DESA YANG AKUNTABEL Disampaikan Oleh : Samono, Ak.,
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Risk Based Internal Audit
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
. 1 PENGUATAN SPIP dan APIP UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Oleh : Samono, Ak.,CA,CFrA,QIA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP TAHUN 2018 Maret 2018 inspektoratprovjateng @inspektorat_jtg inspektoratjateng .

APIP KEDEPAN 1 Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemerintahan yg bersih, bebas dari KKN 2 Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP APIP melakukan Peran yang Efektif (Psl 11, 59 PP 60 Th 2008) Third Line of Defense First & Second Lines of Defense Mengintensifkan peran APIP untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (UU No. 23 Tahun 2014) APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kapabilitas organisasinya Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Kondisi Yang diharapkan RPJMN 2015-2019 Kondisi APIP Saat Ini 516 APIP dari 628 sd 31 Desember 2015: 380 APIP (60,51%) di level 1, 133 APIP (21.18%) di level 2 dan 3 APIP (0,48%) di level 3 Kapabilitas APIP di level 3, Outcome: reasonable assurance atas ketaatan, 3E dan advisory services untuk perbaikan GRC

RAKOR ANTAR APIP PROVINSI JAWA TENGAH 1-2 Februari 2018 Hotel Queen Garden Baturraden Level 3, 16 Kab/Kota Level 2, 18 Kab/Kota Level 1, 1 Kab

RAKOR ANTAR APIP PROVINSI JAWA TENGAH 1-2 Februari 2018 Hotel Queen Garden Baturraden Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Telaah Sejawat antar APIP Kab/Kota se- Jawa Tengah

Telaah Sejawat TUJUAN Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi Pemda Dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP (Pedoman Telaah Sejawat AAIPI)

Telaah Sejawat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah ditelaah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan nilai 64,61 dengan kategori Cukup Baik Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukaan telaah terhadap Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 44,23 dengan kategori Kurang Baik

Matur Nuwun