PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat) SKRIPSI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
Advertisements

KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Internal
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
PENGENDALIAN INTERNAL DAN RESIKO KENDALI
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
1 MODUL PSAP NO. 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
ANA SUFIYANTI, Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Kas Terhadap Likuiditas Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan.
SPIP UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Hubungan Akuntansi dan Sistem Pengendalian MAnajemen
INTERNAL AUDIT Pengertian Pemeriksaan dan Pelaporan atas Kontrol TM 2
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Oleh: Iman Rahmat Gunawan
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
Wardah Syadza Firdausi/
PEMERIKSAAN OLEH INTERNAL AUDITOR
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
MENDOKUMENTASIKAN PEKERJAAN AUDIT
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
KDPPLK Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian LK bagi para pengguna eksternal.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGARUH PENILAIAN KINERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN DI PT. INTI (PERSERO) BANDUNG PUAD HASIMI
Pemahaman Struktur pengendalian intern
Pengaruh Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada KPP di Kanwil Jawa Barat I ) Indar Yulias
Oleh Almanda Primadona
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
Oleh : Rio Chandra Rumapea Universitas Komputer Indonesia
PENGENDALIAN INTERN Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang.
PENGARUH PENGIMPLEMENTASIAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Iga Surya Pradipta 14.G
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat) SKRIPSI Dianne Natalia Christanti 21109135 Program studi akuntansi fakultas ekonomi Universitas komputer indonesia Bandung 2013

Dosen Pembimbing: Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si Dosen Penguji : Dr. Ely Suhayati , SE., M.Si, Ak Dr. Surtikanti, SE., M.Si, Ak

Variabel Fenomena Akuntansi berbasis akrual beberapa aspek kelemahan yang membuat akuntansi berbasis akrual belum diterapkan sepenuhnya yaitu meliputi belum sinkronnya peraturan perundangan baik secara horisontal dan vertikal, keterbatasan SDM, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya sumber pendanaan Sistem pengendalian intern belum memadainya SPIP yaitu lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Dan kurang tertatanya aset, khususnya terhadap asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik. Penyimpangan peraturan perundang-undangan dibidang teknis. Kualitas laporan keuangan Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas laporan keuanagn pemerinatah jawa barat

Variabel Konsep variabel Teori penghubung Akuntansi berbasis akrual (abdul halim) X1 “Akuntansi berbasis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi ( bukan hanya pada saat kas atau setra kas diterima atau dibayar ). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuanagn pada periode terjadinya”. X1-> Y Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) : “Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Menyajikan informasi keuangan secara lebih akurat dan lengkap sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas”. Sistem pengendalian intern (permendagri no.60 tahun 2008) X2 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. X2-> Y Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa: “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. Kualitas laporan keuangan (PP no 24 tahun 2005) Y Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan, yakni : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami  

Paradigma Penelitian Sistem Pengendalian Intern Abdul halim (2007) Hoesada(2010) SAP Erkem Kara dan Yunus Kilic :2011 Kualitas laporan keuangan (Y) Akuntansi berbasis akrual (X1) Sistem Pengendalian Intern (X2) Mahmudi (2007: 27) Anindita Primastuti (2006) Ilya Avianti (2005)

mapping Var Fenomena Indikator Pertanyaan Skor keterangan X1 belum sinkronnya peraturan perundangan baik secara horisontal dan vertikal, keterbatasan SDM, lemahnya infrastruktur teknologi informasi dan kurangnya sumber pendanaan pendapatan Bagaimana pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengakuan pendapatan yang dicatat dalam Laporan Operasional 5=0 4=3 3=18 2=10 1=2 Hasil skor= 53,3% Skor tersebut termasuk dalam kategori cukup. Yang artinya SDM masih merasa cukup paham dengan akuntansi berbasis akrual sehingga mereka kurang mengerti dengan laporan operasional. Hal ini dapat dikarenakan belum dibuatnya laporan operasional di pemerintahan provinsi jawa barat sehingga SDM belum terbiasa dengan Laporan Operasional ini.

Lanjutan mapping Var Fenomena Indikator Pertanyaan Skor keterangan X2 kurang tertatanya aset, khususnya terhadap asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik Pencatatan Dan Pengendalian Fisik Atas Aset Bagaimana pencatatan dan pengendalian fisik atas aset 5=2 4=9 3=21 2=1 1=0 Hasil skor = 67,3% Skor tersebut termasuk dalam kategori cukup. Yang artinya kurang optimalnya identifikasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga menyebabkan komunikasi yang kurang baik didalam pengelolaan aset. Dan seperti keberadaan fisik atas aset dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai.

Lanjutan mapping Var Fenomena Indikator Pertanyaan Skor keterangan Y terjadi penurunan kualitas laporan keuanagn Memiliki manfaat prediktif Bagaimana kualitas laporan keuangan yang tergambar dalam informasi yang disajikan 5=1 4=13 3=19 2=0 1=0 Hasil skor=69,1% Skor tersebut termasuk dalam kategori baik, tapi angka tersebut berada di angka paling rendah skor baik. Yang artinya laporan keuangan yang disajikan masih dirasakan belum optimal kualitasnya. Karena jika laporan keuangan berkualitas idealnya memiliki nilai sangat baik.

Presentase skor jawaban akuntansi berbasis akrual Pertanyaan Skor aktual Skor ideal %skor aktual kategori Bagaimana pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional 139 165 84,2% Sangat Baik Semua pendapatan diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 163 98,8% Bagaimana pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengakuan pendapatan yang dicatat dalam Laporan Operasional 88 53,3% Cukup Tidak ada pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran 138 83,6% Bagaimana pengakuan beban dalam Laporan Operasional 117 70,9% Baik Pegawai mengerti akan sistem pencatatan beban dalam Laporan operasioanal 96 58,2% Bagaimana pencatatan aset oleh SDM 144 87,3% Bagaimana keadaan sarana tekhnologi pendukung dalam sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi berbasis akrual 109 66,1% Bagaimana kewajiban yang dicatat oleh Sumber Daya Manusia 135 81,8% bagaimana pengukuran asset 147 89,1% Sangat baik bagaimana kebijakan dan peraturan tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat 94 57,0% Total 1370 1815 75.5%

Presentase skor jawaban sistem pengendalian intern Pertanyaan Skor aktual Skor ideal %skor aktual kategori Bagaimana integritas etika perilaku pimpinan dan pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Barat 141 165 85.5% Sangat Baik Tidak ada komitmen dari anggota instansi di lingkungan pengendalian di Pemerintah Provinsi Jawa Barat 125 75.8% Baik Bagaimana situasi kerja/lingkungan pengendalian yang tercipta di instansi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat 143 86.7% Bagaimana fungsi struktur organisasi yang ada 148 89.7% Bagaimana pemberian wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan terhadap staf pegawai 145 87.9% Bagaimana pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat 144 87.3% Bagaimana peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 132 80.0% Bagaimana hubungan kerja yang terjalin antar instansi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat 146 88.5% Bagaimana pimpinan instansi dalam melakukan penilaian risiko dalam mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam belanja daerah 120 72.7% Bagaimana identifikasi resiko yang dilakukan setelah analisis resiko atas belanja daerah Bagaimana identifikasi resiko yang dilakukan pimpinana saat ada pengeluaran atau pendapatan yang tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 101 61.2% Cukup

Presentase skor sistem pengendalian intern Pertanyaan Skor aktual Skor ideal %skor aktual kategori Tidak terjadi reviu pimpinan atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 123 165 74.5% Baik Tidak ada pembinaan sumber daya manusia dari pimpinan kepada seluruh pegawai 135 81.8% Bagaimana pengendalian atas kelengkapan informasi dan pengelolaan sistem informasi 130 78.8% Bagaimana pencatatan dan pengendalian fisik atas aset 111 67.3% Cukup Bagaimana penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 132 80.0% Bagaimana pemisahan fungsi setiap pimpinan dan seluruh pegawai jelas 141 85.5% Sangat Baik Bagaimana otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 133 80.6% Bagaimana pencatatan atas transaksi dan kejadian 146 88.5% Bagaimana akses atas sumber daya manusia dan pencatatannya atas informasi 147 89.1% Pimpinan memiliki akuntabilitas atas sumber daya manusia yang dimilikinya 159 96.4% Bagaimana pendokumentasian atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagaimana informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah 145 87.9% Bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah 142 86.1% Total 3261 3960 82,3%

Presentase skor kualitas laporan keuangan Pertanyaan Skor aktual Skor ideal %skor aktual kategori Bagaimana fungsi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bagi pengguna dalam mengkoreksi ekspektasi masa lalu 122 165 73.9% Baik Bagaimana manfaat informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam memprediksi masa depan 123 74.5% Bagaimana kualitas laporan keuangan yang tergambar dalam informasi yang disajikan 114 69.1% Apakah waktu penyajian laporan keuangan tidak tepat 139 84.2% Sangat Baik Bagaimana kelengkapan informasi yang disajikan oleh pemerintah 131 79.4% Bagaimana informasi yang tergambar dalam laporan keuangan yang disajikan 132 80.0% Laporan keuangan diuji oleh auditor lain (eksternal) 147 89.1% Bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,apakah mengandung netralitas 150 90.9% Apakah laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara internal(dari tahun ke tahun) 126 76.4% Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan secara eksternal (antar OPD) Bagaimana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bentuk dan istilahnya dapat dipahami oleh para pengguna total 1433 1815 79.0%

Analisis deskriptif Melihat dari tanggapan respoden mengendai akuntansi bebasis akrual sebesar 75.5%, maka akuntansi berbasis akrual di pemerintah provinsi jawa barat secara menyeluruh berada pada kategori baik Melihat dari tanggapan respoden mengendai sistem pengendalian intern sebesar 82,3%, maka sistem pengendalian intern di pemerinttah provinsi jawa barat secara menyeluruh berada pada kategori baik Melihat dari tanggapan respoden mengendai kualitas laporan keuangan sebesar 79.0%, maka akuntansi berbasis akrual di pemerintah provinsi jawa barat secara menyeluruh berada pada kategori baik

Analisis verifikatif Akuntansi berbasis akrual (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 18,9% Sistem pengendalian intern (X2) parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 19,1% Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh sebesar 37,9% yang dibuktikan dalam rumus : KD = R2 x 100% = (0,616)2 x 100% = 37,9 %

Pengujian hipotesis 1) Nilai t hitung variabel akuntansi berbasis akrual adalah 2,504. Karena t hitung (2,504) > t tabel (2,042) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). 2) Nilai t hitung variabel sistem pengendalian intern adalah 2,518. Karena t hitung (2,518) > t tabel (2,042) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (X2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). 3) Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,173. Karena nilai F hitung (9,173) > F tabel (3,316), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internsecara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran akuntansi berbasi akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukan dengan koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi untuk variabel akuntansi berbasis akrual bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan . sumber daya manusia yang ada terlebih yang berkerja dibiro keuangan setda yang memiliki tugas untuk membuat laporan keuangan diberikan pengetahuan yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. karena dianggap bahwa akuntansi berbasis akrual lebih efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan Koefisien regresi untuk variabel bebas sistem pengenlian intern bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan. Tetap menjaga hubungan baik, karena dengan hubungan kerja yang baik maka setiap fungsi dalam mengerjakkan tugasnya masing-masing dengan baik dan efektif. Setiap bagian-bagian yang terkadung dalam sistem pengendalian intern juga harus dilakukan secara berkala. Dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Dibuat perpustakaan, agar pegawai dapat mencari tahu, bgaimana SPI yang baik, agar bisa menerapkannya. akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.Dari hasil koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan jika dijalankan secara bersamaan. Untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern yang optimal tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan dan pemerintah juga harus mendukung sarana-prasana yang tersedia agar dapat memudahkan setiap pekerjaan pegai demi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat setiap periodenya.

Terima Kasih