Wajib Daftar Perusahaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Studi Kelayakan Bisnis
Kepailitan Badan Hukum
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -1 M-3
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
FIRMA Kelompok 5.
ASPEK HUKUM BISNIS.
PERSEROAN TERBATAS.
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Perusahaan dan Pekerjaan
MANAJEMEN SUMBER DANA BANK
PERSEROAN TERBATAS 1.
Perizinan Dalam PMDN dan PMA
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
1 Pertemuan #11 PENYIDIKAN DALAM PERPAJAKAN Matakuliah: F0442 / Ketentuan Umum Perpajakan Tahun: 2006 Versi: 1.
Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum
PENGANTAR PERSAINGAN PERUSAHAAN. Subyek Hukum dan Obyek Hukum  Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
KETENTUAN UMUM DAN TATA-CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Aspek Hukum.
Pertemuan 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Wajib Daftar Perusahaan
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
PERTEMUAN KE-4 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
ASPEK HUKUM BISNIS.
Universitas Esa Unggul
ASPEK YURIDIS STUDI KELAYAKAN BISNIS Chapter 2
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Studi Kelayakan Bisnis
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Presented by: Cempaka Paramita,
Wajib Daftar Perusahaan
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
KOPERASI.
Pertemuan 5 BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN DAN BUKAN
Badan Usaha dan Para Pembantunya
BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM
Perlindungan Konsumen
Perseroan Perdata, Perseroan Firma, CV
Presented by : Kelompok 12
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
COVER NOTE NOTARIS – PPAT Wahyudi Suyanto
ONLINE SINGLE SUBMISSION
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Wajib Daftar Perusahaan Sumber Hukum : UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 12/MPP/Kep/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 12 /MPP/Kep/I/1998 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. 9/21/2018

Wajib Daftar Perusahaan Tujuan Dan Sifat Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak 9/21/2018

Wajib Daftar Perusahaan Kewajiban Pendaftaran Perusahaan Bagi semua badan hukum Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen, 9/21/2018

Wajib Daftar Perusahaan Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian Perusahaan yang terkena kewajiban pendaftaran berbentuk usaha : Perseroan Terbatas (PT); Koperasi; Persekutuan Komanditer (CV); Firma (Fa); Perorangan; Bentuk Perusahaan Lain 9/21/2018

Wajib Daftar Perusahaan Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan Perjan Perusahaan kecil perorangan Usaha di luar bidang ekonomi (non profit) 9/21/2018

Wajib Daftar Perusahaan Manfaat bagi pemerintah. Memudahkan untuk mengikuti perkembangan dunia usaha Memudahkan untuk menyusun atau menetapkan kebijaksanaan Pengamanan pendapatan negara Manfaat bagi dunia usaha. Mencegah dan menghindari praktek-praktek yang tidak jujur 9/21/2018

Tata Cara Pendaftaran Perubahan. Pendaftaran 3 bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya Pendaftaran di tempat kedudukan perusahaan Pejabat yang berwenang dalam waktu 3 bln menetapkan pengesahan atau penolakan Perubahan. Pelaporan maks 3 bulan setelahnya. Disertakan salinan akte perubahan. 9/21/2018

Masa Berlaku Tanda Daftar Perusahaan Penghapusan TDP Menghentikan usahanya Akta pendiriannya lewat waktu Penghentian usaha oleh pengadilan. Masa Berlaku Tanda Daftar Perusahaan 5 tahun sejak tgl dikeluarkan Perselisihan Dan Penyelesaian 9/21/2018

Sanksi. Tidak melakukan pendaftaran (sanksi : 3 bln kurungan atau denda maks Rp. 3.000.000,-) Melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru (sanksi : 3 bln kurungan atau denda maks Rp. 1.500.000,-) Tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak menyerahkan dokumen (sanksi : 2 bln kurungan atau denda maks Rp. 1.000.000,-) 9/21/2018