KARTU TANI : MEMBANGUN SUBSIDI PUPUK YANG LEBIH BAIK DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Advertisements

MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Penghapusan Piutang Negara
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
ALUR PEMETAAN MUTU PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ,Tbk Desember 2015
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
MATERI II MEKANISME AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Disampaikan pada :
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Oleh: dr. WIDAYANTO, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
SISTEM TUNDA JUAL DI TINGKAT KELOMPOK MODEL JOMBANG
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
PENINGKATAN KINERJA TKSK
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEMENTERIAN PERTANIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
1 April 2017 Pelaksanaan Uji Coba Daerah Perluasan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018.
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
CARA PENGISIAN FORMAT EXCEL RDKK:
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
PT BANK LAMPUNG POLA BILLING SYSTEM PUPUK BERSUBSIDI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG.
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPA dan BANSM Jatim dalam Rangka Pelaksanaan Akreditasi di Provinsi Jatim 2019.
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
PENYUSUNAN PROGRAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN -Permentan 47 tahun 2016-
Transcript presentasi:

KARTU TANI : MEMBANGUN SUBSIDI PUPUK YANG LEBIH BAIK DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1

Lini II/ UPP Gudang Pengecer Gudang Lini III Distributor Gudang Lini III KEL. TANI RDKK Pabrik LINI I LINI III LINI IV PERMENTAN (ALOKASI PER PROPINSI) SK KADIS PROP (ALOKASI PER KABUPATEN) SK KADIS KAB/KOTA (ALOKASI PER KECAMATAN) PERMENDAG (MEKANISME PENDISTRIBUSIAN) PERMENTAN (PENYALURAN) LINI II Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi HET 2 KARTU TANI : PENYEMPURNAAN MEKANIMSE PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PENYEMPURNAAN DENGAN KARTU TANI

UJI COBA KARTU TANI  Rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kartu Tani akan di ujicoba di beberapa wilayah.  Tahun 2017 Uji coba : Pada 5 Propinsi di Pulau Jawa (Semua kab/kota)  Uji coba sementara dilakukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi sambil pembenahan data petani.  Kerjasama dengan HIMBARA dan PIHC : Kartu Tani : Solusi untuk ketepatan sasaran penyaluran bantuan- bantuan pemerintah BRI : Wilayah Jateng dan DIY BNI:Wilayah Jatim BTN : Wilayah Banten Mandiri : Wilayah Jabar  Dukungan PEMDA : 1.Verifikasi dan validasi data petani Basis NIK 2.Input RDKK basis sistem (e-RDKK) 3

DUKUNGAN PELAKSANAAN Tindaklanjut rekomendasi Litbang KPK serta rapat koordinasi Menteri BUMN dan Menteri Pertanian pada tanggal 20 Pebruari 2017 : 1.Surat Menteri Pertanian kepada Gubernur 5 Propinsi di Pulau Jawa Nomor 50/TI.050/M/5/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Dukungan Pelaksanaan Ujicoba Kartu Tani 2.Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Dinas Pertanian 5 Propinsi di Pulau Jawa Nomor B-128/T1.050/B.04/2017, tanggal 17 April 2017, hal Dukungan Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Kartu Tani. 3.Pelasanaan sosialiasi di 5 propinsi pulau jawa dan hampir semua kabupaten/kota 4.Pengawalan pendataan petani

PERSIAPAN KARTU TANI 1.PENDATAAN PETANI BASIS KELOMPOK  data petani basis kelembagaan kelompok  KTP  data kebutuhan perbankan (nama gadis ibu kandung, ttl, dll) 2.PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TL SK Kadis Kab/Kota KCD/Koord. BPP membagi alokasi per petani 3. PENYAMPAIAN DATA KEPADA PERBANKAN  Data 1 dan 2 disampaikan kepada pihak bank  Bank cetak kartu tani  Kartu di serahkan kepada petani

6 KARTU TANI ALAT PENJAMIN KETEPATAN SASARAN Pemanfaatan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :  Petani mengetahui jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan menebus pupuk bersubsidi sesuai quota yang diberikan.  Penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran.  Pengelolaan laporan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer berbasis data elektronik.  Pemerintah dan Stakeholder mengetahui data penyaluran pupuk bersubsidi secara cepat dan tepat.  Kepastian dalam pembayaran subsidi pupuk.

7 PENGGUNAAN KARTU TANI TERINTEGRASI MANFAAT KARTU TANI BAGI PETANISTAKE HOLDER TERKAIT 1. Sebagai Identitas petani (pendataan petani) 2. Sebagai kartu penebusan SAPROTAN 3. Sebagai kartu penerimaan pinjaman, bantuan, tabungan. 4. Sebagai kartu penjualan hasil panen

8 DAN PEMDA Pembayaran hasil panen Pencairan asuransi RDKK DATA BANK ALOKASI Bayar subsidi BTN ALUR BISNIS KARTU TANI (RAGAM MANFAAT) AGEN SAPRODI data salur tebus

PEWILAYAHAN HIMBARA (Hasil Rakor 20 Peb 2017)

PENEGASAN Subsidi pupuk masih di berlakukan Pemaparan Menteri Keuangan pada pembahasan RAPBN TA.2018 Kebijakan Subsidi Lebih Tepat Sasaran Dan Efisien : Menyempurnakan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

PETUNJUK ENTRY DAN UPLOAD E RDKK 1)ENTRY DATAENTRY DATA 2)UPLOAD E-RDKK2UPLOAD E-RDKK2

TERIMA KASIH