PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ketua Departemen Hukum Administrasi Universitas Airlangga
Membangun negara dari desa
EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra di Kabupaten Buleleng
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
SATPOL PP PROVINSI RIAU
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Akreditasi institusi.
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Akreditasi Institusi.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

AMANAT UU NO. 23 TAHUN 2014 TUGAS PEMERINTAH : MENJAGA SERTA MEWUJUDKAN TRAMTIBUMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PELAYANAN DASAR, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA INSTITUSI PENEGAK PERDA DAN PERKADA UNTUK PENINGKATAN TRAMTIBUMAS DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

VISI MISI BUPATI BADUNG “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera” 1.Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama. 2.Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. 3.Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government. 4.Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan. 5.Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. 6.MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). 7.MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA. 8.Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah. 9.Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya. VISI MISI

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP

PROGRAM, ANGGARAN, KEGIATAN DAN PERSONIL SATPOL. PP. TAHUN PROGRAM 1 SEKRETARIS 4 BIDANG 12 SEKSI 3 KASUBAG 1 SEKRETARIS 4 BIDANG 12 SEKSI 3 KASUBAG 1953 ORANG LINMAS

JALUR HIJAU, TAMAN, TEMPAT UMUM SOSIAL SUNGAI, SALURAN AIR, KAWASAN PESISIR LINGKUNGAN BANGUNAN USAHA PARIWISATA JALAN DAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI KEPENDUDUKAN SUBSTANSI DAN APLIKASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 8 TERTIB

JADWAL BERKALA PROGRAM 8 TERTIB TAHUN 2018 SIPAMANPADU - PEMASANGAN SPANDUK SOSIALISASI - SOSIALISASI PEMAMFAATAN TROTOAR - PENINDAKAN PELANGGARAN (DENGAN STIKER) - Pemrosesan / penyusunan BAP - PEMASANGAN SPANDUK SOSIALISASI - SOSIALISASI PEMAMFAATAN TROTOAR - PENINDAKAN PELANGGARAN (DENGAN STIKER) - Pemrosesan / penyusunan BAP -SOSIALISASI -SIDAK SPA & SALON -SOSIALISASI -SIDAK SPA & SALON -PEMANTAUAN IMB

TERWUJUDNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERWUJUDNYA TRANTIBUM TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG OPTIMAL TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG TERTIB DAN ASRI TERWUJUDNYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KEGIATAN PROGRAM TUJUAN RENSTRA KEGIATAN PROGRAM TUJUAN RENSTRA KEGIATAN PROGRAM TUJUAN RENSTRA KEGIATAN PROGRAM TUJUAN RENSTRA STAFF

TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MENINGKATNYA UPAYA PENINDAKAN GANGGUAN TRANTIBUM MENINGKATNYA UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN TRANTIBUM KEGIATAN : PATROLI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUM TRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATIS PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUM TRANMAS DAN PENEGAKAN TINDAK KRIMINAL KEGIATAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) KEGIATAN PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA KEGIATAN PENGAMANAN EVENT PENDIDIKAN/ PELATIHAN KESEMAPTAAN STAFF

TERWUJUDNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERWUJUDNYA KAPASITAS SDA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR MENINGKATNYA TATA KELOLA PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEGIATAN PENGADAAN PAKIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA KEGIATAN PENYUSUNAN AKIP KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTHISAR REALISASI KINERJA STAFF

TERWUJUDNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG TERTIB DAN ASRI MENINGKATKAN KESADARAN MASYRAKAT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN SISTEM PENGAMANAN TERPADU (SIPAMANPADU) STAFF

TERWUJUDNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG OPTIMAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN KEGIATAN PENINGKATAN DAN KETERAMPILAN DASAR PERLINDUNGAN MASYARAKAT STAFF

HUT POL.PP DAN LINMAS

TERTIB PENDUDUK

TERTIB BANGUNAN REKLAME TERTIB JALAN

TERTIB AKOMODASI

MONITORING IJIN USAHA

TERTIB AKOMODASI MONITORING USAHA PARIWISATA

MONITORING BANGUNAN

TERTIB BANGUNAN REKLAME

SIPAMANPADU

TERTIB PENDUDUK

PENYEGELAN LOKALISASI (TERTIB SOSIAL)