SINKONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN JANGKA MENENGAH (2014 – 2019) DAN RENCANA JANGKA PENDEK (2019) Disampaikan pada Sosialisasi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Advertisements

ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Dr. H. Mustika Lukman Arief, SE. MM.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
SEKTOR PERTANIAN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kebijakan Pariwisata Jawa Barat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
ANALISA SWOT PERKEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
(Pemutaran Film Teknologi)
PEMBANGUNAN PERIKANAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
FORUM PERANGKAT DAERAH JAWA BARAT 2019
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekilas INDONESIA Negara Kepulauan yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa Lebih dari 300 ragam suku dan etnis dan 742 bahasa dan dialek. Lebih.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

SINKONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN JANGKA MENENGAH (2014 – 2019) DAN RENCANA JANGKA PENDEK (2019) Disampaikan pada Sosialisasi RIPPARPROV (Malang, 13 Februari 2018) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kebudayaan dan Kepariwisataan Tahun 2018 Agrokusuma Hotel Batu, 8 Maret 2018

OUTLINE PENDAHULUAN SINERGITAS DOKUMEN PERENCANAAN (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA (2014 – 2019) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK URUSAN BUDAYA DAN PARIWISATA TAHUN (2019 ) 2

PENDAHULUAN 3

Economic Outlook 2018 & 2019 Keputusan Donald Trump untuk keluar dari persetujuan iklim Paris diharapkan meningkatkan permintaan batubara. Menjaga kestabilan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sektor industri harus lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi. Kawasan Amerika Serikat Inflasi 1,9% Kenaikan FFR menjadi 2,0% Restrukturasi kebijakan ‘energi bersih’ Inflasi 2,0% Kenaikan FFR menjadi 2,7% Amerika Latin dan Karibia Terjadi pemulihan ekonomi setelah adanya resesi Eropa Inggris keluar dari Uni Eropa Inflasi 1,2% Pertumbuhan PDB riil diprediksi akan menurun berdampak pada tingkat ekspor. Asia Pasifik Perekonomian cina mengalami perlambatan Perkembangan tren ekonomi digital Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka Kondisi dan Proyeksi Global Ekonomi Proyeksi Nasional Proyeksi Jawa Timur 2018 Target kemiskinan 9,96%. Menstabilkan inflasi di pedesaan. Digital economy. Pengembangan Agro maritim. Peningkatan kreatifitas dan inovasi di bidang Pariwisata dan UMKM.

Isu dan Tantangan Ekonomi 2018 Pariwisata & Ekonomi Kreatif Koperasi & UMKM Sumber Daya Pariwisata Pembangunan prasarana dan fasilitas umum. Pembangunan daya tarik wisata. Meningkatkan inovasi selain charity dengan sistem banking khususnya pada dinas koperasi Daya saing produk Pembangunan struktur industri pariwisata Promosi melalui e- digital. Trading House Pengembangan sarana dan prasarana. Menganalisa bahan baku yang diimpor, dan meningkatkan ekspor produk UMKM Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal. Peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM PertanianPerikananKelautanKehutanan Pengendalian harga pangan Harga pakan belum terjangkau. Penurunan ekosistem mangrove dan terumbu karang Partisipasi masyarakat melalui pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PBHM) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Ketersediaan benih dan induk unggul belum optimal. Penurunan potensi sumber daya ikan Fasilitasi sertifikasi ekolabeling hutan rakyat Ketersediaan Teknologi Pangan Olahan Keterbatasan bahan baku industri olahan. Masih banyaknya Ilegal Fishing. Optimalisasi potensi SDH (kayu, bukan kayu, jasa lingkungan Kondisi penganeka ragaman dan konsumsi pangan di daerah Instruksi Stop IUU Fishing. Kurangnya ketersediaan alat tangkap ramah lingkungan. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan InvestasiIndustri Tata Ruang = Investasi = Income Percapita Meningkatkan sinergi antara sistem produksi dan distribusi Iklim Investasi yang MenarikKolaborasi, Komunikasi, Networking Meningkatkan kinerja perbankan dalam hal kredit Sinergi Industri – Tourism – Trade / SME Kerjasama kemitraan antara PMA dan PMDN dengan UMKMK. Sertifikasi Produk Halal 2019

SINERGITAS DOKUMEN PERENCANAAN (JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK) 12

PENDEKATAN PEMBANGUNAN (Money Follow Priority Program) HOLISTIK- TEMATIK SPASIAL Menitikberatkan pada Keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema) Menghubungkan/ mengkaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan Pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang

Time Frame Proses : eRKPD (start 2018)

Sumber : Perubahan RPJMD Jawa Timur th NO.INDIKATOR KINERJAThn TARGET Thn Pertumbuhan PDRB/LPE (%)5,555,61-5,96 5,66-6,06 2Indeks Gini0,400,385-0,400 0,380-0,400 3Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (<40%)17,0318,20-18,40 18,40-18,60 4Persentase Penduduk Miskin11,8511,50-11,20 11,20-10,90 5Indeks Pembangunan Manusia (IPM)69,7669,75-70,00 70,00-70,25 6Indeks Pembangunan Gender (IPG)91,7792,91-93,50 93,51-94,01 7Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)4,214,08-3,99 3,99-3,90 8Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)63,9865,49-67,00 67,00-68,52 9Indeks Kepuasan Masyarakat81,0082,00-83,00 83,00-84,00 10Indeks Reformasi Birokrasi65,0067,00-69,00 69,00-71,00 11Indeks Kesalehan Sosial >60 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perubahan RPJMD )

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN (2014 – 2019) 18

VISI : JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MISI 2 TUJUAN & SASARAN PADA MISI 2 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi MISI 2 TUJUAN & SASARAN PADA MISI 2 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi TUJUANSASARAN 1 Meningkatkan kemandirian & daya saing ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan 1 Meningkatnya kontribusi sektor- sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

MISI 5 : Meningkatkan kualitas kesalehan Sosial dan harmoni sosial TUJUANSASARAN Menjamin terciptanya iklim demokrasi yang kondusif Meningkatnya pelestarian Seni Budaya

URUSANPARIWISATAURUSANPARIWISATA Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Strategi : Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan 1. 1.Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan; 2. 2.Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional; 3. 3.Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata; 4. 4.Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing; 5. 5.Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat; 6. 6.Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar; 7. 7.Peningkatan penyelenggaraan fasilitasi seni budaya lokal pada event Nasional dan Internasional ARAH KEBIJAKAN:

URUSANKEBUDAYAANURUSANKEBUDAYAAN Sasaran :Meningkatnya pelestarian seni budaya Strategi:Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya, serta melestarikan warisan kebudayaan lokal 1)Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Kekayaan Seni Budaya Local; Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air; ARAH KEBIJAKAN:

KEBIJAKAN JANGKA PENDEK PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN (2019) 23