PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
Advertisements

0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
PENGELOLAAN KURIKULUM
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
KOMPETENSI Menjelaskan standar isi (kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan).
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL BELAJAR (LHB) PESERTA DIDIK SMA
Kurikulum SMP.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KURIKULUM SMA NEGERI 8 JAKARTA
Kebijakan Perencanaan
Rambu-rambu Pengisian Mapel untuk SMA KTSP
Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No
Oleh : Asyarudin MT [ andhin ] P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Direktorat Jenderal GTK -
5 Penyesuaian Beban 1.
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DIRI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Un usbn Un usbn DEPOK, 26 JANUARI 2017.
Redistribusi antar sekolah jenjang yg sama
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Struktur Kurikulum SD.
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
Pelayanan peminatan peserta didik
URUTAN PENDATAAN GURU SMP
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Seminar dan Wrokshop Profesionalisme Guru SMA Al Ashriyyah Nurul Iman
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pengembangan Kurikulum 2013
MUATAN LOKAL KURIKULUM MUATAN LOKAL
KONSEP PENILAIAN DALAM KERANGKA KURIKULUM SMK EDISI 2013
IMPLIKASI UU DAN PP THD PENGEMBANGAN KURIKULUM
KBK 2004 dan Kurikulum 2006 Sekolah Dasar Nanang Rijono.
Program Penambahan Kewenangan Mengajar bagi Guru Mapel
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERBEDAAN KURIKULUM 2004 Dan KTSP
Struktur Kurikulum SD.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PERSIAPAN PENERBITAN SKTP 2018 Semester 2 (Bagian 1) BAGREN GTK
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014.
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
KURIKULUM SMA KRISTEN 1 KALABAHI TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KURIKULUM SMA KRISTEN 1 KALABAHI TAHUN PELAJARAN 2017/2018.
Transcript presentasi:

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA SURAKARTA Rabu, 30 Mei 2018

AGENDA 1 PRINSIP PERENCANAAN ASN 2 PERBANDINGAN KURIKULUM KTSP - 2013 PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU 4 PELATIHAN Aplikasi e -Formasi PENGINPUTAN PEGAWAI DALAM APLIKASI e -Formasi 5 6 SELESAI - TERIMA KASIH

PRINSIP PERENCANAAN ASN 1 PRINSIP PERENCANAAN ASN

DASAR HUKUM UU Nomor 5 Tahun 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PP Nomor 11 Tahun 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

PENGERTIAN, JENIS DAN STATUS Profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah ASN PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peg. ASN warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN, & PENGADAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan : ANJAB dan ABK Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan Rencana strategis Instansi Pemerintah kebutuhan jumlah dan jenis JA; JF; JPT. Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan : Hasil Anjab dan ABK; Peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai 1.

PENETAPAN KEBUTUHAN 2. Kebutuhan PNS secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. 1. Data Kelembagaan; 2. Luas Wilayah, Kondisi Geografis, Dan Potensi Daerah; 3. Jumlah Dan Komposisi PNS Yang Tersedia Pada Setiap Jenjang Jabatan; 4. Jumlah PNS yang akan Memasuki BUP; 5. Rasio antara Jumlah PNS Dengan Jumlah Penduduk; 6. Rasio antara Anggaran Belanja Pegawai Dengan Anggaran Belanja Secara Keseluruhan. PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PNS

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI KEBIJAKAN PEMERINTAH PETA JABATAN KEBUTUHAN PEG MENURUT JABATAN KEBUTUHAN PEG MENURUT SYARAT JABATAN SUSUNAN PNS MENURUT JAB, GOL RUANG, JENIS KELAMIN, & USIA KEBUTUHAN PEG MENURUUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN ANALISIS JABATAN PENYUSUNAN FORMASI PETA JABATAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumpulan Data dan Informasi 1 Pengumpulan Data dan Informasi 2 Evaluasi Kebutuhan Pegawai 3 Penyusunan Rencana Realokasi Pegawai 4 Penyusunan Rencana Tambahan Formasi Pegawai Baru

Data dan Informasi Yang Dibutuhkan Guru Tenaga Kesehatan STRUKTURAL JFU JFT Guru Tenaga Kesehatan 1. Jumlah Pegawai Per Satuan Unit Instansi Pusat Jumlah Sekolah Dan Rombongan Belajar pada : dan Daerah. Informasi Jabatan Jumlah PNS Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah : 1. RSUD 2. Puskesmas 2. (Uraian dan Syarat Jabatan). 1. 2. 3. 4. 5. TK Negeri 3. 4. 5. Peta Jabatan. Renstra Instansi Profil, Kondisi Geografis, dan Potensi Daerah SD Negeri SMP Negeri SMA Negeri SMK Negeri

Faktor Lain Kondisi Jumlah Potensi Daerah Profil Daerah Geografis APBN/D Potensi Daerah Kondisi Geografis Profil Daerah Jumlah Penduduk

Perbandingan Kurikulum KTSP - 2013

Perbandingan Kurikulum SMP KTSP vs 2013 No Komponen VII VIII IX KTSP 2013 1 Pendidikan Agama (dan Budi Pekerti) 2 3 PPKN = Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia 4 6 Matematika 5 IPA Terpadu (Fisika dan Biologi) = Ilmu Pengetahuan Alam IPS Terpadu (Sejarah, Geografi, dan Ekonomi) = Ilmu Pengetahuan Sosial) 7 Bahasa Inggris 8 Seni dan Budaya (Termasuk Mulok (Bhs D)) 9 Pendidikan Jasmani, OR & Kesehatan (Trsk Mulok ) 10 Teknologi Informasi dan Komunikasi (Trsk Mulok ) - 11 Bahasa Daerah 12 Keterampilan 13 Prakarya Jumlah 32 38

Analisis Perbedaan Kurikulum SMP (KTSP vs 2013) Aspek KTSP 2013 Alokasi Waktu per minggu Kelas 1 - 3 = 32 jam Kelas 1 - 3 = 38 jam Penambahan jam per minggu 4 jam per minggu secara keseluruhan Tidak ada batasan penambahan jumlah jam per minggu Jumlah Mapel 10 + Mulok + Ekstrakurikuler (1 jenis) 10 (termasuk Mulok) + Ekstrakurikuler (boleh lebih dari 1) Mapel Bahasa Indonesia Berdiri sendiri Penghela mapel lain Mapel Seni Budaya Berdiri sendiri dengan konten dari pusat Mapel Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah Mapel Seni budaya, Prakarya, dan Penjaskes Konten dikembangkan oleh pusat Konten dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan pemerintah daerah

Lanjutan… Aspek KTSP 2013 Seni Budaya Berdiri sendiri Mencakup: Seni Rupa, Seni Musik, Seni Tari, Seni Teater Boleh keempat jenis seni diberikan atau satu, dua atau tiga diantaranya Mapel Prakarya Tidak diberikan sebagai mapel Diberikan sebagai mapel Mencakup: Kerajinan, Rekayasa, Budidaya, Pengolahan Boleh keempat jenis diberikan atau satu, dua atau tiga diantaranya Muatan Lokal Pilih salah satu mapel terstruktur yang merupakan ciri khas daerah (contoh bahasa daerah) Bahasa daerah sebagai mulok dapat diajarkan terintegrasi atau terpisah dengan Mapel Seni Budaya dan Prakarya

Lanjutan… Aspek KTSP 2013 Mapel Keterampilan/Teknologi Informasi & Komunikasi Diberikan sebagai mapel Tidak diberikan sebagai mapel Terwadahi di mapel Prakarya (rekayasa) Ekstrakurikuler Berupa kegiatan pengembangan diri yang difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan Pilih satu kegiatan dan waktunya ekuivalen 2 jam Kegiatan Pramuka boleh tidak dilakukan Berupa kegiatan yang mendukung pembentukan sikap sosial Boleh pilih beberapa kegiatan dan waktunya bebas Kegiatan Pramuka diutamakan

PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU 3 PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

Peraturan Perundang-Undangan PP No 74 Tahun 2007 tentang Guru Pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa beban mengajar guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.

PRINSIP PERHITUNGAN GURU SMP KELEBIHAN/KEKURANGAN GURU PRINSIP PERHITUNGAN GURU MATA PELAJARAN 1 Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru, 2 Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24), 3 Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum, 4 Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu, 5 Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau latar belakang pendidikan yang dimilikinya. 6 Tersedia 1 orang guru Bimbingan Konseling untuk 150 – 250 peserta didik 7 Perhitungan kebutuhan guru untuk sementara mengabaikan Alokasi Penambahan Jam Pelajaran karena tidak ada batas alokasi waktu tidak dibatasi Kelebihan atau Kekurangan SMP = Guru yang ada – Kebutuhan Guru Mata Pelajaran KELEBIHAN/KEKURANGAN GURU

Perhitungan Kebutuhan Tenaga Guru Sekolah Negeri TK Kebutuhan Guru = 1 x Σ Rombongan Belajar SD Guru Kelas = 1 x Σ Rombongan Belajar Guru Agama = 1 x Σ Sekolah Negeri Guru Penjaskes = 1 x Σ Sekolah Negeri Kepala Sekolah = 1 x Σ Sekolah Negeri SMP/SMU/SMK Guru MP = Σ Jam Wajib MP/minggu x Σ Rombongan Belajar 24 jam Guru BP = Σ Siswa 150 Kepala Sekolah = 1 x Σ Sekolah

PROSES PERHITUNGAN GURU MATA PELAJARAN SMP Kelebihan/Kekurangan Guru KABUPATEN / KOTA DATA SEKOLAH Jumlah rombel (JR) Jumlah guru per Mapel (G) Struktur Kurikulum (Jam Pelajaran per minggu Redistribusi mapel yang sama antar sekolah jenjang yang sama Kelebihan/Kekurangan Guru G = KG Hitung Jam Tatap Muka JTM = JR x JPM PROYEKSI KAB/KOTA TH. 2018 S.D 2022 tidak Redistribusi mapel yang sama antar jenjang Lebih/Kurang Hitung Kebutuhan Guru KG = JTM / 24 G = KG kurang lebih tidak G = KG tidak Rekrutmen Guru Baru untuk Kab/Kota Redistribusi antar Kab/Kota ya ya Kondisi Ideal

PERHITUNGAN JUMLAH ROMBEL IDEAL 3 ∑ JM JRi = Rsg i=1 Keterangan: JRi = Jumlah Rombongan belajar ideal JM = jumlah Murid RSg = Rasio Siswa Guru (sesuai SPM) yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan (sebuah contoh) Jumlah Siswa/Murid Kelas 7 110 Kelas 8 100 Kelas 9 120 JUMLAH 330 Jumlah Rombel Ideal : JRi = 110 + 100 + 120 32 32 32 JRi = 3,48 + 3,12 + 3,75 --> di bulatkan keatas = 4 + 4 + 4 = 12

Maka Kebutuhan Jam untuk MaPel Matematika = ...?? JUMLAH JAM TERSEDIA SEKOLAH 9 ∑ Jt = JRik x JTM k=7 Keterangan: Jt = Jam tersedia JR = Jumlah Rombel JTM = Jumlah Tatap Muka per Minggu sesuai KTSP k = Kelas (sebuah contoh) JML ROMBEL Ideal 12 Kelas 7 4 Kelas 8 Kelas 9 Maka Kebutuhan Jam untuk MaPel Matematika = ...?? Jumlah Jam Tersedia: Jt = 4x4 + 4x4 + 4x4 = 48 Jam

( PERMENDIKNAS 39/2010) Jumlah Guru di hitung dengan membagi Jam Tersedia dengan Wajib Mengajar (24 jam); Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 Jam, maka Kebutuhan Guru di hitung satu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (PERMENDIKNAS 39/2010) “Di Setiap SMP terdapat 1 guru untuk setiap mata pelajaran” apabila Jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan : Jika setelah dibulatkan ke bawah tatap muka per minggu utk masing-masing guru tidak lebih dri 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan kebawah Jika setelah dibulatkan ke bawah tatap muka per minggu utk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas,..dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 Jam

PERHITUNGAN GURU SMP KG = (MP1 x ∑K1) + (MP2 x ∑K2) + (MP3 x ∑K3 ) 24 JTM = Keterangan: KG = kebutuhan guru JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat ∑K = jumlah Kelas/rombongan belajar pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu 24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24 1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

PERHITUNGAN GURU MATEMATIKA (sebuah contoh) No Mata Pelajaran Alokasi Waktu 1 Pend. Agama 2 Pend. Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Bahasa Inggris 5 Matematika 6 Ilmu Pengetahuan Alam 7 Ilmu Pengetahuan Sosial 8 Seni Budaya 9 Pend. Jasmani & Orkes 10 Keterampilan TIK 11 Muatan Lokal 12 Bimbingan Karir 150-250 org Jumlah Rombel Kelas 7 6 Kelas 8 Kelas 9 KEBUTUHAN GURU  

CONTOH LAIN Jt KG = Keterangan: KG = Kebutuhan Guru JTM Jt = Jam tersedia JTM = Jumlah Wajib Tatap Muka per Minggu sesuai KTSP Jt JTM KG = 1. SMP ABC memiliki Jumlah Jam Tersedia sebanyak 18 Jam untuk mata pelajaran Seni Budaya, maka kebutuhan guru di SMP tersebut adalah : KG = Jam tersedia = 18 = 0,75 = 1 JTM 24 2. SMP ABC memiliki Jumlah Jam Tersedia sebanyak 36 Jam untuk mata pelajaran Matematika, maka kebutuhan guru di SMP tersebut adalah : KG = Jam tersedia = 36 = 1,25 = 1 setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 36 jam. karena nilai tersebut masih diantara 24 - 40 jam maka kebutuhan gur di SMP ini adalah 1

3. SMP ABC memiliki Jumlah Jam Tersedia sebanyak 44 Jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kebutuhan guru di SMP tersebut adalah : KG = Jam tersedia = 44 = 1,83 = 1 JTM 24 setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 44 jam. karena nilai tersebut lebih dari 40 jam maka kebutuhan guru di SMP ini adalah 2 dengan catatan 1 guru mengajar 24 jam dan 1 orang guru lagi baru mengajar 20 jam atau perlu 4 jam lagi untuk memenuhi.

Terima Kasih