LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Pembukuan & LPJ Bendahara
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Pembiayaan Pembangunan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
“ KELOMPOK 3 “ Amri Mawarti (22499) Diah Nur A. (22513)
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MODUL 9
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
KPKD BPKAD Kota Administrasi Jakarta Timur
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BENDAHARA PENGELUARAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PAPARAN Inspektur Wilayah III
Perbendaharaan Negara
SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG
Pembiayaan Pembangunan
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
GAMBARAN UMUM PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

LISPI APILIANI A

1. Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan sesuai antara data yang ada di bagian aset dengan barang atau jenis nya dan bertujuan untuk mengetahui SKPD mana yang menggunakan atau yang memanfaatkan aset,meningkatkan keamanan aset dan memudahkan penyediaan informasi PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

2. Melengkapi surat rekomendasi pembayaran pajak kendaraan bermotor Surat rekomendasi pembayaran pajak berguna untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna atau kuasa pengguna kendaraan atau aset saat akan membayar pajak dikarenakan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut benar milik daerah. Syarat untuk membuat surat rekomendasi pajak yaitu cukup dengan membawa STNK.

3. Penginputan realisasi nominatif besaran alokasi dana desa per desa di kabupaten Cianjur Alokasi dana desa berfungsi sebagai pembiayaan program desa untuk mendorong meningkatkan kualitas penggunaan dana desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan.

4. Merekap Data Penghapusan Aset Daerah Penghapusan aset daerah yaitu penghapusan aset dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang agar kuasa atau pengguna aset terbebas dari tanggungjawab administratif dan kuasa atas barang yang berada dalam kuasanya. Syarat dari suatu aset yang akan dihapus yaitu seperti sudah tua atau rusak, tidak dipergunakan lagi atau dicuri.

5. Memisahkan dan Mengarsipkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan Kota Cianjur untuk mencairkan dana lewat bank, SP2D yang diterima dari bank kemudian dipisahkan sesuai dengan OPD, Kecamatan, Puskesmas, RS dan Gaji yang terdiri dari rangkap 5.

Pengertian Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan kota Cianjur untuk mencairkan dana lewat bank.

SP2D 11 Penelitian Kelengkapan SPM Membuat SP2D SPM SPM di TTD oleh Kepala PPKD YA TIDAK Diberikan ke bidang perbendaharaan Penelitian SP2D TIDAK YA Kuasa BUD BANK output Menerima SPM PELAKSANAAN PENERBITAN SP2D

PEMBUATAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

 Revisi yang terlalu lama dalam perlengkapan SPM  Adanya kesalahan pengetikan dokumen dalam melakukan pengajuan  Kurangnya jumlah nominal SPD dari dana dokumen SPM oleh pihak terkait  Tertundanya penerbitan SP2D akibat pejabat yang berwenang tidak ada ditempat  Tertundanya akibat kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D  Terjadinya pemadaan listrik dari PT. PLN (persero) Faktor Internal Faktor Eksternal Contoh Permasalahan Yang terjadi

kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Cianjur proses kegiatan pelaksanaan magang berjalan dengan baik di karenakan penulis dilibatkan atau diberi tugas yang dapat menjadi tambahan ilmu, terutama yang berhubungan dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D dan mengetahui kegiatan-kegiatan pelaksanaan pelayanan BPKAD terhadap masyarakat ataupun pemerintah lainnya. Untuk mewujudkan manajemen pemerintah dalam penerbitan beserta upaya-upaya dalam menangani kendala-kendala yang berhubungan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan penerbitan SP2D seperti Kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D merupakan hal yang paling penting dan apabila mengalami kesalahan maka pengesahan tertolak oleh Bank dan Tertundanya akibat para pejabat yang berwenang tidak adanya di tempat atau mengikuti kegiatan diluar kantor, hal tersebut akan menyebabkan tertundanya waktu yang sebagaimana Perundang-undangan mengatur pencairan SP2D mempunyai waktu maksimal 2 hari setelah tanda terima pengajuan SPM.

Untuk pelaksanaan program magang harus adanya sosialisasi yang tidak terlambat supaya mahasiswa dapat mempersiapkan diri menghadapi program magang, dan sebaiknya bimbingan dilakukan semenjak mahasiswa menjalani program magang agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara untuk menemukan tema,program dan masalah yang akan dibahas nantinya sebagai laporan serta mahasiswa menjadi lebih terarah kedepannya sebagai bekal untuk pembuatan skripsi yang sebentar lagi akan dihadapi oleh mahasiswa semester akhir. Untuk program penerbitan surat perintah pencairan dana sebaiknya pejabat yang berwenang melakukan pengkoreksian dengan sangat teliti supaya pencairan dana terselesaikan dengan mudah dan efektif dan tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ketika pejabat yang berwenang sedang melakukan kegiatan dinas luar seperti dinas luar ke luar kota yang membutuhkan waktu yang lama sebaiknya pejabat tersebut memilih pejabat lain yang berwenang untuk menggantikan tugasnya sementara.