STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Surabaya, 20 Maret 2018

Kisah Pengantar… Ibu Orpa, usia 45 tahun, tinggal di Distrik Tiom, Papua. Bekerja sebagai pedagang sayuran dan membesarkan 3 orang anak tanpa suami. Dua orang anak tertuanya hanya berpendidikan akhir SD dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Asnah, 22 tahun belum menikah, dan tinggal dengan ibu yang sakit-sakitan. Putus sekolah saat SMP, keterampilan rendah dan bekerja sebagai buruh gendong.

Tiga Isu Utama Kemiskinan Kerentanan Kesenjangan Terdapat 6 juta rumah tangga seperti Ibu Orpa Terdapat 48.7 juta orang seperti Asnah, kelompok usia produktif yang tidak memiliki keterampilan dan rentan. Meskipun bekerja, Ibu Orpa adalah kepala rumah tangga perempuan dengan beban keluarga cukup besar. Asnah tidak layak menerima PKH atau KIP, berisiko menjadi korban perdagangan manusia (trafficking) atau pekerjaan lain yang bergaji sangat rendah. Tinggal di desa terpencil, dengan layanan dasar terbatas (sekolah, puskesmas, air bersih, listrik). Layanan dasar terdekat apa yang dapat mereka akses? Apakah mereka tahu tentang program- program yang dapat membantu dan cara mengaksesnya? Jaring pengaman/sistem perlindungan seperti apa yang tersedia?

Perkembangan Tingkat Kemiskinan dalam 10 Tahun Terakhir Persentase penduduk miskin berkurang 0,58% poin (YoY) dalam setahun (Sept 2017) Jumlah penduduk miskin berkurang 1,18 juta jiwa dalam setahun (Sept 2017) Sumber: BPS, Tahun 2011-2017 Angka September Tingkat kemiskinan pada September 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu menjadi sebesar 10,12 persen. Terjadi pengurangan sekitar 1,18 Juta Jiwa penduduk miskin. Merupakan penurunan paling besar, karena sebelumnya, rata-rata penurunan kemiskinan hanya kurang dari 500 ribu orang per tahun.

Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Per Pulau 4.48% (0.32 juta) 7.58% (0.66 juta) Kalimantan 6,18% (0,98 jt org) Sulawesi 10,93% (2,11 jt org) 5.95% (0.43 juta) 13.88% (1.68 juta) Maluku-Papua 21,23% (1,52 jt org) 5.15% (0.12 juta) 29.07% (1.4 juta) Sumatera 10,44% (5,97 jt org) Indonesia 10.12% (26.58 jt org) 8.66% (2.05 juta) 11.71% (3.92 juta) Jawa 9,38% (13,94 jt org) Bali-Nusra 14,17% (2,06 jt org) 7.13% (6.77 juta) 13.38% (7.17 juta) 7.26% (10.27 juta) Kota 13.47% 16.31 juta) Desa 9.38% (0.58 juta) 17.75% (1.48 juta) Sumber: BPS, September 2017

Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (Ribu orang) Selama kurun waktu 2008-2017, rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 0.71%. Sementara itu, jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 menurun sebesar 172.09 ribu orang. Sumber: BPS, Angka Maret

Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan Per Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Timur Tahun 2017

Kondisi Akses terhadap Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan APM SMA Per Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Timur Tahun 2017 Terdapat 15 Kab/Kota dengan Akses terhadap Sanitasi Dasar lebih buruk dibanding nilai akses di tingkat provinsi. Kab Pamekasan memilki kondisi terburuk (21.1%); Untuk Akses terhadap Air Minum, Kab Situbondo memiliki kondisi terburuh (45.9%); Angka Partisipasi Murni (APM) SMA terburuk dimiliki oleh Kab Probolinggo (34.2%); Perlu kerjasama yang erat, efektif dan efisien antara pemerintah provinsi dan kab untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak. Sumber: SUSENAS

Profil Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama

Laju PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 PDRB dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Timur Liat dari publikasi bantaeng (pdrb dan lapangan usaha)   Provinsi Jawa Timur Laju PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.02 5.14 3.06 3.54 3.29 2.35 2 Pertambangan dan Penggalian 7.63 0.25 1.31 3.07 7.96 14.18 3 Industri Pengolahan 4.57 6.73 5.85 7.67 5.63 4.51 4 Pengadaan Listrik dan Gas -1.94 -3.31 2.85 3.76 -1.98 0.64 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8.87 0.91 4.15 5.28 5.2 6 Konstruksi 6.09 7.45 8.05 5.44 3.6 5.07 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.16 8.21 6.21 5.01 5.55 5.81 8 Transportasi dan Pergudangan 8.56 7.24 8.6 6.49 6.68 5.68 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9.7 5.65 8.88 7.72 8.49 10 Informasi dan Komunikasi 9.11 12.37 12.03 5.88 7.57 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 9.14 10.71 13.8 6.76 7.19 6.99 12 Real Estate 8.78 7.98 7.37 6.97 4.97 5.22 13 Jasa Perusahaan 4.92 3.19 8.52 5.18 14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4.86 1.39 1.26 0.58 5.24 4.74 15 Jasa Pendidikan 8.66 6.08 6.53 5.97 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17.45 10.7 8.17 6.46 5.74 17 Jasa Lainnya 3.7 2.81 5.11 5.46 4.88 4.77 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6.44 6.64 5.86 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Timur Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta informasi dan komunikasi. Sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan perlu didorong agar memiliki porsi yang besar dalam PDRB karena sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 36.49% disusul oleh sektor perdagangan Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

TPT Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kondisi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Persentase Penduduk Provinsi Jawa Timur yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur, didominasi oleh Perempuan, sebesar 5.12%. Penduduk yang bekerja di Sektor pertanian menempuh pendidikan hingga tingkat pendidikan SD, sementara itu penduduk yang bekerja di sektor jasa menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

! Faktor Pendorong Ketimpangan Ketimpangan kualitas pekerjaan (yang kurang terampil terjebak pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah) Kemampuan rendah atau ketiadaan jaring pengaman/jaminan saat terjadi guncangan (sakit, hilang pekerjaan, kenaikan harga, bencana alam) 1 2 3 4 ! Ketimpangan pendapatan dan aset (tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat) Ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar (a.l. pendidikan, kesehatan, rumah, air bersih, sanitasi, dan listrik)

PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD STRATEGI DAN KEBIJAKAN Transformasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Membangun Manusianya Bantuan Pangan PBI-JKN PKH Bantuan Temporer Aset Manusia STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SNPK) K L AS T E R I Bantuan Sosial JAMINAN SOSIAL SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF Raskin BLT (diperlukan saat krisis) dll. BANTUAN SOSIAL Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Aset fisik ASURANSI SUKARELA Pelayanan Dasar KIP Rumah Layak Huni Sanitasi Infrastruktur dasar lainnya “Pendekatan berbasis hak, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.” INFRASTRUKTUR DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK Aset SDA Beasiswa Miskin Jamkesmas PKH PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PERLUASAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN Aset Sosial KLASTER II IIIIV PNPM UMKMK/KUR Program Pro-Rakyat Pinjaman modal dan aset Peningkatan keterampilan Peningkatan akses pasar Aset Finansial PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN (PENGUATAN PENGHIDUPAN EKONOMI) PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD KONDISI SAAT INI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN/ OUTCOME Periode Transisi 2001-2003 RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014 RPJMN 2015-2019

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEBIJAKAN MAKRO Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim ivestasi, regulasi perdagangan, mendorong produktivitas pertanian & pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal KEBIJAKAN MIKRO PENGURANGAN BEBAN PENINGKATAN PENDAPATAN Pemenuhan kebutuhan pangan Bantuan tunai bersyarat Bantuan pendidikan Bantuan kesehatan Peningkatan akses permodalan Peningkatan Kualitas Produk & Akses Pemasaran Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Pemanfaatan Dana Desa WHAT NEXTS? Jejaring Kerja Pemda – Dunia Usaha – Masyarakat untuk Fasilitasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pelayanan Dasar

Reformasi Bantuan/Subsidi Tepat Sasaran - Pangan dan Energi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 10 juta KPM di seluruh kota dan 118 kabupaten Subsidi listrik 450 VA dan 900 VA bagi 23,2 juta RT miskin dan rentan; subsidi elpiji 3 Kg bagi 25,7 juta RT miskin dan rentan (termasuk UKM) Penguatan jaringan telekomunikasi dan sinyal, agen bank (warung/kios lokal), serta ketersediaan dan kelancaran logistik pangan. Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Inklusi keuangan Mendorong akumulasi aset Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Membuka akses layanan keuangan Keamanan dan kenyamanan Minimalisir pungutan liar Kemudahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memilih: Jenis, jumlah, dan kualitas sesuai kebutuhan Fleksibilitas waktu dan lokasi penarikan Efektivitas penyaluran subsidi/bantuan: Tepat sasaran Transparan dan akuntabel Peningkatan akses layanan keuangan Pemberdayaan ekonomi rakyat: Pemanfaatan warung/kios/ pedagang eceran sebagai agen Bank Agen Bank sebagai tempat pembelian bahan pangan, gas, dan pembayaran listrik

Perluasan Program Keluarga Harapan SidKab Paripurna 4 April 2017  Cakupan PKH ditingkatkan 10 Juta Keluarga (persentil 15, untuk keluarga eligible dengan anak balita, usia sekolah, lansia dan/atau disabilitas) PKH dipandang efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan: Jangka pendek  memberikan tambahan pendapatan (direct effect) Keluarga Penerima Jangka lebih panjang  perbaikan perilaku melalui kondisionalitas yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (price effect). Terjadi pengurangan pekerja anak. Peningkatan kualitas pelayanan melalui complementary perbaikan akses pendidikan dan kesehatan oleh Pemda Mempercepat pencapaian SDGs (kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan kesetaraan jender, dan ketimpangan). Penyaluran PKH secara non tunai dan terintegrasi dengan bantuan lainnya mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan keuangan lainnya. 16

Perluasan Akses Pelayanan Dasar – Identitas Kependudukan Sebagai Titik Awal ISU UTAMA Tanpa identitas, penduduk dapat kehilangan akses terhadap pelayanan dasar dan sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hampir 40% imunisasi tidak lengkap 30% persalinan tidak di faskes 11,7 juta RT belum bisa mengakses sanitasi layak. Dan 9,8 juta RT yang belum memiliki akses terhadap air bersih 14,0% Usia SMP tidak sekolah 9,9 juta Usia 0-17 th. Tanpa Akta Lahir 1 dari 3 anak tidak memiliki akta kelahiran 1 dari 5 orang dewasa tidak memiliki KTP/KK 2 dari 5 pasangan suami istri tidak memiliki akta perkawinan Biaya untuk transportasi Lamanya pengurusan menyebabkan seseorang kehilangan penghasilan harian Denda keterlambatan di beberapa wilayah Prosedur yang sulit HAMBATAN UNTUK TERDAFTAR DAN MEMILIKI IDENTITAS HUKUM Layanan yang sulit dijangkau 2 3 4 1 5 Pembelanjaran Lombok Utara: Peningkatan cakupan akta kelahiran  Dari 61,78% pada Februari 2016 menjadi 81,89% dalam waktu 11 bulan. Kolaborasi Disdukcapil dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan LSM. Strategi: penyederhanaan tata cara, layanan jemput bola dan bebas biaya  

Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang Responsif di Daerah Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan K/L Lainnya Setiap kabupaten/kota perlu membangun kapasitas dan fungsi: Pemutakhiran data secara reguler Penanganan pengaduan Integrasi pelayanan dan pendanaan Menjadi konektor (penghubung dan koordinasi) program pusat, daerah, dan masyarakat (swasta/CSR, LSM, dsb) untuk komplementaritas program bagi masyarakat miskin dan rentan. Tim Tingkat Nasional BASIS DATA TERPADU Pusat Pelayanan dan Rujukan Terpadu di Daerah Program Perlindungan Sosial Program Pelayanan Dasar Program Pengembangan Penghidupan Mekanisme Penjangkauan Mekanisme Keluhan dan Pelaporan 1. Pendaftaran 2. Identifikasi AWal 3. Verifikasi KK/RT Penerima Manfaat

Pengembangan Ekonomi Produktif: Perluasan Kesempatan Penghidupan Secara Berkelanjutan TANTANGAN UTAMA ADALAH MENGUBAH SIKAP MENTAL MASYARAKAT MISKIN MENJADI LEBIH MANDIRI DAN TIDAK BERSIFAT MENUNGGU BANTUAN PEMERINTAH Pendekatan diarahkan pada fasilitas masyarakat miskin mulai dari penyadaran potensi diri, lingkungan, sampai memiliki penghidupan yang layak. Transformasi paradigma Pemberdayaan dengan fokus MEMBANGUN MANUSIANYA Peningkatan kemandirian melalaui PENDAMPINGAN INTENSIF DAN PENINGKATAN KAPASITAS Menabung dan berkelompok menjadi prasyarat sebelum BEKERJA ATAU BERUSAHA Optimalisasi peran Pemda dan Swasta untuk LIVELIHOOD SUPPORT SYSTEM dan PASAR 1 2 3 4 PENTAGONAL

ALOKASI DANA DESA PER PROVINSI TAHUN 2018 Kalimantan Jumlah desa 6,618 Dana Desa : Rp 60,000 M Rata-rata DD per Desa : Rp 800.5 juta Sulawesi Jumlah desa 8,756 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 SULUT 1,065.41 706.51 2 SULTENG 1,363.16 740.04 3 SULSEL 1,986.22 880.03 4 SULTRA 1,411.24 736.17 5 GORONTALO 540.59 822.82 6 SULBAR 472.27 821.34 Total 6,838.89 781.05 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 KALBAR 1,688.28 831.26 2 KALTENG 1,144.59 798.18 3 KALSEL 1,316.57 705.94 4 KALTIM 730.93 869.12 5 KALTARA 387.69 867.31 Total 5,268.06 796.02 Sumatera Jumlah desa 23,053 Papua & Maluku Jumlah desa 9,425 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 ACEH 4,457.51 686.09 2 SUMUT 3,874.86 715.18 3 SUMBAR 790.79 852.14 4 RIAU 1,254.69 788.12 5 JAMBI 1,037.67 741.73 6 SUMSEL 2,309.39 807.76 7 KEP BABEL 264.57 856.22 8 KEPRI 221.50 805.46 9 BENGKULU 945.64 705.17 10 LAMPUNG 2,091.40 858.89 Total 17,248.02 748.19 Jawa Jumlah desa 22,475 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 MALUKU 964.70 805.26 2 MALUT 785.61 738.35 3 PAPUA 4,284.84 790.56 4 PAPUA BARAT 1,329.72 762.89 Total 7,364.87 781.42 Bali & Nusa Tenggara Jumlah desa 4,627 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 JABAR 4,823.10 907.96 2 JATENG 6,737.08 862.73 3 DIY 361.89 923.20 4 JATIM 6,368.75 824.54 5 BANTEN 937.18 757.01 Total 19,228.00 855.53 No Provinsi Pagu (Rp Miliar) Rata-rata DD per desa (Rp Juta) 1 BALI 531.14 835.13 2 NTB 983.19 988.13 3 NTT 2,537.84 847.08 Total 4,052.17 875.77

DAERAH MEMEGANG PERANAN KUNCI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENGELOLA 40% ANGGARAN PUBLIK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT 542 PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN TANTANGAN KEMISKINAN MASING-MASING YANG UNIK

1. ANALISIS KEMISKINAN 2. PERENCANAAN 3. PENGANGGARAN 4. PEMANTAUAN MEMPERKUAT PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN KEMISKINAN DAERAH BERBASIS DATA ... 1. ANALISIS KEMISKINAN Menganalisa dan mendiagnosa kondisi kemiskinan suatu daerah 2. PERENCANAAN Menghasilkan indikasi intervensi program/kegiatan berdasarkan analisis kemiskinan 3. PENGANGGARAN Merumuskan alokasi anggaran berdasarkan jenis dan volume program/kegiatan 4. PEMANTAUAN Memantau perkembangan program/kegiatan dari sisi penyerapan anggaran 5. EVALUASI Mengukur efektivitas program dan kegiatan dibandingkan permasalahan kemiskinan P e n g a r M o i t E v l u s A K m k c

… SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN DI TIAP TAHAP Perencanaan Decision Support System (DSS) dalam menentukan Intervensi Upaya Penanggulangan Kemiskinan Penganggaran Menyusun Indikasi anggaran berdasarkan prioritas program dan lokasi Monitoring Gap Analisis antara Kebutuhan dan Rencana Memantau Realisasi Implementasi Evaluasi Mengevaluasi pergerakan variable kunci pembentuk kemiskinan SNAPA melakukan analisis tentang apa dan kenapa terjadi kemiskinan (what and why) SEPAKAT menyediakan alat tentang bagaimana mengurangi kemiskinan (HOW TO)

PENUTUP 01 02 03 Akselerasi penurunan tingkat kemiskinan harus difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data BDT Perlu adanya inovasi daerah yang didukung dengan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan Pendekatan ekonomi produktif perlu digalakkan secara kolaboratif