Pengelolaan Keuangan UPI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI
Advertisements

Materi Bidang Sistem Informasi dan Keuangan
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
STANDAR 6.
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
Matriks BHMN, BLU, PTN.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Implementasi ONLINE TREASURY SYSTEMS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PENGELOLAAN DANA RISET BADAN LAYANAN UMUM
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Penatausahaan Keuangan Daerah
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
PENYUSUNAN RKAT IGU UNIT KERJA 2017
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
FORMAT TOR PROGRAM 2017 No. Kelompok Usulan/TOR IKK Kegiatan
Keuangan Universitas Padjadjaran
Pelaporan Pelaksanaan PPM & Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Riset ITB.
[Nama Fakultas/Sekolah]
BAHAN RAKER LPPM-UIA USULAN PROGRAM KERJA & ANGGARAN LPPM -UIA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI’IYAH.
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Perbendaharaan Negara
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN KELEMBAGAAN UNIVERSITAS MELALUI PENUNTASAN BERBAGAI REGULASI
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PAPARAN TTD KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Pengelolaan Keuangan UPI Bahan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Universitas Terintegrasi Tim Keuangan 2018

PENERIMAAN 1. Dari Pemerintah (APBN/APBD) 1). Gaji, Uang makan, Tunj.Profesi Dosen, Tunj.Kehormatan GB 2). Penelitian/Pengabdian, Kerjasama / Beasiswa Pemerintah 3). BPPTN-bh (Bantuan Pendanaan PTN Badan hukum 2. Dari Masyarakat (Non PNBP) 1). UKT (Uang Kuliah Tunggal) Mhsw. 2). Kerjasama / Beasiswa Perusahaan (Jarum, Sampurna, dll) 3). IGU - Income Generating Unit (Akademik, Non Akademik)

Peneri-ma-an Universitas Prediksi Penerimaan SNMPTN Peneri-maan dari Masya-rakat / Non Peme-rintah Mhsw Baru Penerimaan dari Mhsw Peneri-ma-an Universitas SBMPTN SM Krj..sama Terdaftar Mhsw Lama Cuti Lulus Kerjasama / PPM / lainnya Income Generating Unit (IGU) BPPTNbh dan APBN/D Sumber dari Pemerintah Dana Penelitian, Pengabdian, Beasiswa, dll

Sistem Informasi Manajemen Universitas Tabel Dosen, Tendik, BKD, SKP, dll. Database SDM Tabel Kurikulum, Jadwal, Kontrak Kuliah, dll. Database Akademik Tabel Id-Mhsw, Prestasi, Beasiswa, dll. Database Mahasiswa Tabel Kode Ruang/Gedung, Fasilitas lainnya. Database Aset Sarana Tabel RKAT, Implementasi RKAT, Akuntansi Database Keuangan

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Aplikasi Prediksi Penerimaan Prediksi Penerimaan Aplikasi SA Di SAI, KA. Audit Penentuan Pagu Anggaran Tabel RKAT, Implementasi RKAT, Akuntansi Database Keuangan Pencatatan & Pelaporan Penyusunan dan Verifikasi RKAT Aplikasi SIA Di Dit. Keu. Aplikasi e-Planning Dit. Renbang. Pertanggung- jawaban Unit Pengesahan RKAT oleh MWA Aplikasi SIsDuk-P Di Dit. Keu. Implementasi RKAT

Sistem Pencairan Dana : (a). UP (Uang Persediaan) hanya diberikan diawal tahun anggaran. Sampai saat ini setiap unit mendapat UP sebesar 10% dari pagu RKATnya setelah dikurangi BPPTNBH dan Tunjangan Manajemen (Awalnya 5%). (b). GUP (Ganti Uang Persediaan) untuk mengganti uang persediaan (UP) yg sudah habis digunakan disertai bukti pertanggungjawaban penggunaannya (SPJ, SPTB, dll.).  (c). TUP (Tambahan Uang Persediaan) dimintakan jika ada kegiatan tertentu yg sudah pasti dan tidak akan cukup jika hanya menggunakan UP. Syaratnya hanya satu atau dua kegiatan besar yg sudah pasti, seperti seminar, dll. bukan kegiatan rutin operasional. (d). LS, (pembayaran langsung), misalnya ke pihak ke tiga karena kontrak kerja, atau langsung ke karyawan seperti pembayaran Tunjangan Manajemen, dll.

Manfaat Sintag : bisa mengetahui status dan posisi dari Dokumen Tagihan Dengan sistem “One input for all” otomatis untuk : Input pajak (PPn dan PPh) Kontrol Perjadin Input Daftar Honor Satu input bisa untuk pembebanan beberapa Mak. Monitoring Ptgjwb Uang muka Report penyerapan anggaran

Alur Sintag

COA TA 2019 : (a). Chart of Account (COA) merupakan bagan/kode rekening untuk kepentingan Akuntansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. (b). COA pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 kelompok utama (6 digit) : Aset (110111) Kewajiban (202112) Equitas (312342) Pendapatan (411001) Biaya (501234)  (c). COA yang banyak digunakan di unit : Pendapatan (4…..) dan Biaya (5….)

PERBEDAAN STRUKTUR COA PENDAPATAN ACCOUNT LAMA 1. Pendapatan Operasional Pendapatan Pendidikan Pendapatan Kerjasama Pendapatan IGU 2. Pendapatan Lain-lain 3. Pendapatan DIPA dan BPPTN ACCOUNT BARU 4. Pendapatan 41. Pendapatan Operasional SUB ACCOUNT 411. Pendapatan Pendidikan 412. Pendapatan Pendidikan SLP 413. Pendapatan Pendidikan Lainnya 414. Pendapatan Kerjasama dan Layanan Unit Kerja 415. Pendapatan Sewa 416. Pendapatan Penjualan SUB ACCOUNT 411001 Pendapatan Dari SPP Mahasiswa 412001 Pendapatan SPP Siswa SLP 413001 Pendapatan Registrasi/Pendaftaran Mahasiswa 4141. Pendapatan Kerjasama Dari APBN 414101 Pendapatan Kerja Sama Dari APBN 4142. Pendapatan Kerjasama Dari APBD 414201 Pendapatan Kerjasama Dari APBD 4143. Pendapatan Kerjasama Dari Swasta 4151. Pendapatan Sewa 410601 Pendapatan Penjualan Makanan/Minuman

SBU TA 2019 : (a). Sumber utama PMK 49 Th. 2017 ttg Standar Biaya Masukan TA 2018 (b). Sumber pembanding, SBU PTNBH lainnya. (c). Melakukan Revisi SBU untuk implementasi di TA 2018 dan 2019 . (d). Berupaya untuk mengakomodir masukan dari berbagai pihak. (e). Standar tarif tertinggi. (f). Tidak berarti semua yg ada di SBU harus diRKATkan (g). Contoh perubahan terbaru, mengakomodir usulan unit terkait : Penghargaan terhadap proses akreditasi/sertifikasi (ISO) Penghargaan terhadap reviewer proposal PKM Dll.

Cara Menghitung Prediksi Penerimaan Tahun 2018 Tahun 2019 1718 Genap 1819 Ganjil 1819 Genap 1920 Ganjil 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1   34,484 30,484 25,484 179,669,618,500 146,222,656,650 124,722,656,650 4,000 5,000 17,200,000,000 21,500,000,000 8,000 34,400,000,000 33,484 143,210,390,985 337,839,237,000

Keterangan : Data Jumlah Mahasiswa dan nominal Takdm 2018/2019 Ganjil : ditetapkan melalui data pembayar periode Juli-Agustus 2018 : Jumlah Mhsw : 34.484 Jumlah nominalnya : Rp179,669,618,500 Data Takdm 2018/2019 Genap : Data Mhsw 20182019 Ganjil : 34.484 atau Rp 179,669,618,500 Mhsw Prediksi Lulus/Wisuda : 4.000 atau Rp 17,200,000,000 Prediksi Mhsw 2018/2019 Genap 30.484 atau Rp 146,222,656,650 (dg asumsi contingensi 10%) Data Takdm 2019/2020 Ganjil: Data Mhsw 20182019 Genap: 30.484 atau Rp 146,222,656,650 Mhsw Prediksi Lulus/Wisuda : 5.000 atau Rp 21,500,000,000 Prediksi Mhsw 2018/2019 Genap 25,484 atau Rp 124,722,656,650 Ditambah Prediksi Mhsw Baru 2019/2020 : 8.000 orang (asumsi rata-rata UKT Rp. 4.300.000) : Rp 34,400,000,000 Prediksi Jumlah Mhs 2019/2020 : 33,484 atau Rp 143,210,390,985 Jumlah Prediksi Penerimaan Tahun Anggaran 2019 : Rp 146,222,656,650 + Rp 143,210,390,985 = RP 337,839,237,000

Pagu Thn Anggaran 2019 : (a). Pagu Indikatif 2019 = + pagu Definitif 2018 + Kenaikan Tunjangan Manajemen 2018 + Kenaikan Uang Makan PT/PTT 2019 (b). Untuk Kepraktisan, kecepatan dan keseragaman, Tunjangan Manajemen dan Uang makan PT/PTT, langsung (LS) ditransfer oleh universitas ke individu ybs. (c). Pagu indikatif akan berubah menjadi pagu definitif segera setelah proses penerimaan registrasi mhsw. dan penghitungannya selesai

Contoh Pagu Indikatif 2019

BPKP rencananya akan memeriksa UPI bulan September 2018, dengan objek yang diperiksa : Pengelolaan Keuangan 2017 Evaluasi Bidikmisi, PPA, Afirmasi, SM3T, PPGT tahun anggaran 2017 Monitoring pengelolaan Sarpras.

Selesai