PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018 ERNADHI SUDARMANTO DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK SERPONG, 14 MEI 2018

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FOKUS PENGAWASAN BPKP TAHUN 2018 DENGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PP No 60/2008 tentang SPIP Perpres No 192/2014 tentang BPKP Inpres No 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Nota Kesepahaman antara Kemenristekdikti dengan BPKP Nomor 9/M/NK/IV/2016 dan Nomor MoU-5/K/02/20 16 tanggal 15 Juli 2016 KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1 2 3 4 Pengawalan Akuntabilitas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Negara Peningkatan Tata Kelola (Governance System)

KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA TAHUN 2018 Surat Inspektur Jenderal Kemristekdikti Nomor .. /5/WS/2018tanggal … April 2018 Tentang Permohonan Pengawasan Bersama Itjen Kemenristekdikti -BPKP Tahun 2018 RMP PKP2T 1 Evaluasi atas pelaksanaan proyek PHLN 4 in 1 MEI ITJEN 2 Evaluasi atas pelaksanaan proyek PHLN 7 in 1 MEI ITJEN 3 ATT atas Barang Milik Negara pada Universitas Trisakti. MEI ITJEN Evaluasi Beasiswa bidikmisi, PPA, ADIK, SM3t, PPGT 4 MEI ITJEN & BPKP Evaluasi atas Implementasi SPIP PTN 5 JULI ITJEN Evaluasi atas SNMPTN dan SBMPTN tahun akademik 2018-19 6 AGSTUS ITJEN Evaluasi pengelolaan Keuangan PTN (PTN BLU dan PTN BH) 7 SEPT BPKP Evaluasi Pengelolaan Keuangan PTN Satker PNBP 8 SEPT ITJEN & BPKP Monitoring/evaluasi Pembangunan Sarpras PTN 9 OKT BPKP Evaluasi atas Tunjangan Fungsional Dasen, Sertifikasi Dosen, dan Kehormatan Guru Besar tahun 2017-18 10 SEPT BPKP AUDIT TAMAN SAINS (TECHNOPARK)

PENILAIAN RISIKO DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PROGRAM KEMRISTEKDIKTI RISIKO PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN BANTUAN PENDANAAN PTN BADAN HUKUM EFEKTIF DAN EFISIEN KESESUAIAN TUJUAN PENGGUNAAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL (KEBIJAKAN DAN PROSEDUR) TEPAT SASARAN TEPAT JUMLAH TEPAT WAKTU TEPAT MANFAAT RISIKO MELEKAT RISIKO DARI HASIL PENGAWASAN

MASIH LEMAHNYA PENGAWASAN ATAS PROGRAM IDENTIFIKASI RISIKO UTAMA PROGRAM BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN BANTUAN PENDANAAN PTN BADAN HUKUM PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA KETERLAMBATAN PROSES PENETAPAN CALON PENERIMA BEASISWA KECUKUPAN JUMLAH ALOKASI BOPTN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI KETERLAMBATAN PROSES PENYALURAN BEASISWA PENGGUNAAN BOPTN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMA BEASISWA TIDAK TEPAT SASARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN DANA BOPTN TERDAPAT RETUR DARI BANK PENYALUR ATAS PEMBERIAN BEASISWA YANG TIDAK DAPAT DITRANSFER KE REKENING MAHASISWA AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN BOPTN MASIH LEMAH PENGGUNAAN DANA BPPTN BH BELUM ADA PEDOMAN TEKNISNYA, MASIH LEMAHNYA PENGAWASAN ATAS PROGRAM

ARAHAN DALAM PROSES PELAKSANAAN AUDIT 1 Pendekatan pelaksanaan audit adalah berdasarkan faktor risiko Hasil audit diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi 2 Dalam pelaksanaan penugasan agar dipelihara pola hubungan yang harmonis dengan itjen kemristekdikti sehingga tujuan audit dapat diselesaikan secara tepat waktu 3

TERIMA KASIH 8 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id 8