Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
laporan keuangan kEmDIKNAS
Advertisements

PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PERDIRJEN 62/PB/2009 TENTANG TATA CARA PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Telaah Laporan Keuangan
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
TRANSAKSI AKRUAL.
Latihan soal akuntansi 2015
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
AKUNTANSI PERSEDIAAN.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ditjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Utang Belanja Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
DIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN 2011
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengelolaan BMN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Penyesuaian akun-akun
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Proses Akuntansi Oleh : Muhammad Zainal Abidin SE, Ak, MM.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Komponen Dasar Akuntansi
Implementasi Penggunaan Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Cash Flow – PSAK 2.
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
AKUNTANSI KEUANGAN MADYA I
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Semester I Tahun Anggaran 2019
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
Transcript presentasi:

Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK Disampaikan dalam Bimtek SAI Berbasis Akrual Di Lingkungan Ditjen GTK 24-26 Mei 2018

Penyusunan Laporan Keuangan

Siklus Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Sumber Perekaman Dokumen Sumber Verifikasi Hasil Perekaman Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Telaah dan Analisa Laporan Keuangan Pengiriman ke Jenjang diatasnya

Jenjang Pelaporan Keuangan BPK-RI UNTUK DIAUDIT KEMENKEU UNTUK KONSOLIDASI LKPP SAK SIMAKBMN LAPORAN KEUANGAN UAPA Triwulan I dan III, Semester dan Tahunan UAPB Semester dan Tahunan KIRIM KIRIM UAPPA-E1 Triwulan I dan III, Semester dan Tahunan UAPPB-E1 Semester dan Tahunan KIRIM KIRIM UAPPA-W Triwulan I dan III, Semester dan Tahunan UAPPB-W Semester dan Tahunan Upload Arsip Data Komputer Laporan Keuangan pada aplikasi e-Rekon-LK KIRIM ADK KIRIM UAKPA Triwulan I dan III, Semester dan Tahunan UAKPB Semester dan Tahunan REKONSILIASI ASET TETAP

Jenis dan Periode Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Bulanan Triwulanan Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Disampaikan dalam bentuk pengungggahan data pada aplikasi berbasis web Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan mengikuti sistematika laporan keuangan LRA Belanja – Triwulanan LRA Pengembalian Belanja – Triwulanan LRA Pendapatan – Triwulanan LRA Pengembalian Pendapatan – Triwulanan Laporan Operasional – Triwulanan Laporan Perubahan Ekuitas – Triwulanan Neraca – Triwulanan Neraca Percobaan - Triwulanan

Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Telah Direviu Pernyataan Tanggung Jawab (Wajib untuk LKKL UAPA) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran

Sistematika Pengungkapan CaLK Gambaran Umum Entitas Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Penjelasan atas Pos-pos Neraca Penjelasan Laporan Operasional Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Pengungkapan Penting Lainnya

Keterkaitan Fungsi dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penjelasan atas Pos LRA Pendapatan Jelaskan perbandingan realisasi dengan Estimasi Pendapatan Kenaikan/Penurunan dibandingkan Periode Sebelumnya Ungkapkan selisih penyajian pendapatan di LRA dan LO Belanja Jelaskan kenaikan/penurunan per periode pelaporan Tunjangan Guru (Sasaran, Retur, dobel bayar) Belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/ Masyarakat Realisasi belanja barang yg menghasilkan aset Belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap Jumlah realisasi dan sasaran untuk Belanja Bansos Retur Belanja (jika ada) Perbandingan antara Belanja dengan Beban pada LO

Penjelasan atas Pos Neraca Kas Saldo yang masih ada di Bendahara Penyelesaian Setelah Tanggal Neraca Belanja Di Bayar Dimuka Jelaskan rincian belanja di bayar di muka dan proporsi perhitungannya Untuk Bantuan Pemerintah jelaskan jumlah lembaga penerima dan LPJ yang sudah dan yang belum disampaikan Persediaan Kenaikan/penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Mutasi selama tahun berjalan Rincian per jenis persediaan Perbedaan dengan hasil stock opname Aset Tetap Selisih dengan SIMAK BMN Perbandingan penambahan aset dari pembelian dengan realisasi belanja modalnya

Penjelasan atas Pos Neraca Utang kepada pihak ketiga Kenaikan/Penurunan dari tahun sebelumnya Perkembangan Penyaluran kembali/pelunasan kepada penerima setelah tanggal neraca Hibah belum disahkan Jelaskan alasan belum melakukan pengesahan dan rencana pengajuan registrasi hibah Pendapatan diterima dimuka Jelaskan rincian hak yang masih berupa pendapatan diterima di muka dan prorsi perhitungannya Kenaikan/penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Penjelasan atas Pos LO Pendapatan Beban Kenaikan/Penurunan dibandingkan Periode Sebelumnya Mapping dari pendapatan LRA ke pendapatan LO Pendapatan Jelaskan kenaikan/penurunan per periode pelaporan Mapping Beban LO dari Belanja LRA sesuai Belanja terkait Beban

Penjelasan atas Pos LPE Penyebab dilakukannya koreksi Rincian jenis persediaan yang dikoreksi Koreksi Nilai Persediaan Jelaskan rincian per jenis aset yang mengalami Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap Jelaskan penyebab terjadinya Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi. Rincian aset yang dilakukan koreksi Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Penjelasan atas Tranfer Masuk dan Transfer Keluar Transaksi Antar Entitas

Transaksi Akrual

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo uang tunai dan saldo di rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Definisi Seluruh saldo uang tunai dan saldo di rekening bank Bendahara Penerimaan per tanggal pelaporan Pencatatan D 111711 Kas di Bendahara Penerimaan xxx K 425XXX Pendapatan………………………….

Pengungkapan Kas di Bendahara Penerimaan Penyebab masih adanya saldo di Bendahara Penjelasan atas penyetoran setelah tanggal Neraca Penjelasan sisa saldo yang belum disetorkan

Ilustrasi Per 31 Desember 2018 pada satker A terdapat pendapatan sewa asrama yang masih berada di rekening Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp10.000.000,-

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP Definisi Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Negara Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara Pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara Belanja yang sudah dicairkan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, termasuk retur belanja Jenis

Ilustrasi (Jasa Giro) Per 31 Desember 2018 pada satker A terdapat Jasa Giro yang belum disetorkan dan masih berada di Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.0000.000,-

Pajak yang belum disetorkan Per 31 Desember 2018 pada satker A terdapat Pajak yang belum disetorkan sebesar Rp50.000.000,-

Pengembalian Belanja yang Belum Disetorkan Per 31 Desember 2017 terdapat pengembalian belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.500.000,- yang belum disetorkan ke Kas Negara serta baru disetorkan pada tanggal 2 Januari 2018.

Belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga Satker ABC per 31 Desember 2018 terdapat LS BP Belanja Honor untuk 4 orang Satpam yang belum disalurkan senilai Rp9.000.000,- yang masih berada di penguasaan Bendahara Pengeluaran

Pengungkapan Jelaskan rincian per rekening penyimpanan Penjelasan penyelesaian saldo awal termasuk bukti penyetoran/distribusinya berupa pengembalian ke kas negara atau penyaluran kembali ke penerima;

Belanja Dibayar Dimuka Piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi sampai pada akhir periode pelaporan barang/jasa dari pihak lain tersebut belum diterima oleh Pemerintah Definisi Sewa dibayar Dimuka Kelebihan atas Pembayaran Realisasi Belanja LPJ Bantuan Pemerintah yang Belum Disampaikan oleh Penerima Jenis Jurnal D 11411x Belanja ……..Dibayar Dimuka xxx K 5XXXXX Beban………………………….

Ilustrasi Pada Tahun 2017 Satker ABC menyalurkan Bantuan Pemerintah dengan menggunakan MAK Belanja Non Operasional (521219) kepada 10 Kelompok Kerja Guru (KKG) masing-masing Rp15.000.000,- sehingga total penyaluran adalah Rp150.000.000,-. Per 31 Desember 2017, sebanyak 2 KKG belum menyampaikan LPJ nya senilai Rp30.000.000,-

Pengungkapan Rincian belanja di bayar di muka dan proporsi perhitungannya Untuk BDD yang berasal dari penyaluran Banper, Rincian BDD yang belum ada LPJnya disajikan dengan rincian jumlah saldo awal, mutasi periode berjalan, dan jumlah lembaga penerima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Hak pemerintah atas barang/jasa yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya (belum diterima pembayarannya) Definisi Pencatatan D 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima xxx K 425XXX Pendapatan………………………….

Ilustrasi Pada tanggal 29 s.d. 31 Desember 2018 Satker ABC menyewakan asrama kepada pihak ketiga senilai Rp6.600.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 penyewa belum membayar biaya sewa asrama tersebut dan baru membayarnya pada tanggal 5 Janari 2018

pengungkapan Penjelasan bentuk Pendapatan yang Masih Harus Diterima Penjelasan Penyetoran setelah tanggal Neraca

Pendapatan Diterima Dimuka Definisi Pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan Pencatatan D 425xxx Pendapatan ………… xxx K 219212 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka

Ilustrasi Satker ABC menyewakan ruangan kepada Bank BNI senilai Rp110.000.000,- Selama 2 tahun kedepan. Kontrak dimulai pada Juni 2018 yang disertai pembayaran tunai untuk 2 tahun Pencatatan SSBP Pencatatan Jurnal Penyesuaian

pengungkapan Penjelasan bentuk Pendapatan Diterima Dimuka Penjelasan Proporsi Perhitungannya

Belanja Yang Masih Harus Dibayar Definisi Tagihan pemerintah atau kewajiban kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan belum dapat dibayarkan (belum ada realisasi pembayarannya) Jenis Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Pengertian Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar merupakan hak pihak ketiga berupa gaji susulan, uang makan, carry over tunjangan atau komponen lainnya yang termasuk Belanja Pegawai yang belum dibayarkan dan direalisasikan Jurnal D 51xxxx Beban…………….. xxx K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Ilustrasi Pada 31 Desember 2018 Pada Satker ABC masih mempunyai uang makan bulan Desember yang belum dibayarkan untuk semua pegawainya sebesar Rp15.000.000,-

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Pengertian Hak pihak ketiga berupa langganan daya dan jasa, honorarium, biaya akomodasi atau komponen lainnya yang termasuk Belanja Barang yang belum dibayarkan dan direalisasikan Jurnal D 52xxxx Beban…………….. xxx K 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Ilustrasi Pada 31 Desember 2017 Satker ABC memiliki tagihan pemakaian listrik bulan Desember sebesar Rp4.000.000,- yang belum dibayar dikarenakan tagihannya baru terbit bulan Januari 2018 sehingga pembayaran tagihan tersebut dibayar menggunakan DIPA Tahun 2018.

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar Pengertian Hak pihak ketiga berupa tunggakan atas pembangunan atau pengembangan Belanja Modal yang belum dibayarkan dan direalisasikan dimana pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dilakukan dan telah dilakukan serah terima melalui BAST, tetapi karena satu dan lain hal penagihan tidak dapat dilakukan sehingga hak pihak ketiga tidak terbayarkan pada tahun berjalan. Jurnal D 13x1xx/16x1xx Aset Tetap/ Aset Lainnya xxx K 13x2xx/16x2xx Aset Tetap/ Aset Lainnya Belum Diregister D 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/ Aset Lainnya Belum Diregister xxx K 212111 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Setelah BAST diinput operator SIMAK BMN Ilustrasi Pada tanggal 10 Desember 2017 diketahui PT. XYZ telah menyelesaikan pembangunan Gedung Kantin pada Satker ABC senilai Rp250.000.000,- dan telah di BAST kan per tanggal 11 Desember 2017. Karena Operator SPM berhalangan, Satker ABC terlambat mengajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN sampai akhir pengajuan LS sehingga kontrak pekerjaan tersebut tidak terbayarkan pada Tahun Berjalan Setelah BAST diinput operator SIMAK BMN Penyesuaian

Pengungkapan Jelaskan penyaluran/pembayaran setelah tanggal Neraca Jelaskan Mutasi selama tahun berjalan

Aset Tetap Definisi Jenis Permasalahan Umum Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Definisi Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jenis Perbedaan antara SAIBA dengan SIMAK-BMN Akun Belanja Modal yang menghasilkan BMN Ekstrakomtabel Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis aset yang seharusnya Permasalahan Umum

Pengungkapan Perbandingan antara Penambahan yang berasal dari Pembelian dengan realisasi Belanja Modal Rincian Mutasi Aset s.d Periode Pelaporan Untuk KDP disajikan informasi lengkap rincian kontrak, tahun perolehan, tingkat penyelesaian, rencana penyelesaian/ penyediaan anggarannya, dll

Akun Belanja Modal yang Menghasilkan BMN Ekstrakomtabel BMN Ekstrakomtabel adalah Barang Milik Negara yang harga satuannya berada dibawah nilai kapitalisasi sehingga tidak tercatat dalam Neraca, tetapi tetap tercatat di daftar aset ekstrakomtabel D 595xxx Beban Aset Ekstrakomptabel xxx K 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/ Aset Lainnya Belum Diregister

Ilustrasi Satker ABC melakukan kegiatan pembelian kursi sebanyak 100 buah @Rp250.000,00 menggunakan akun 532111 senilai Rp25.000.000,00. Pada saat pencatatan realisasi belanja di Aplikasi SAIBA secara otomatis akan membentuk Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister senilai Rp25.000.000,00. Tetapi pada saat perekaman di Aplikasi SIMAK-BMN, kursi tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomtabel bukan di Neraca sehingga tidak ada jurnal yang dikirim ke Aplikasi SAIBA. Hal tersebut mengakibatkan akun Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister senilai Rp25.000.000,00

Akun Belanja Modal yang tidak menghasilkan jenis aset yang seharusnya Penggunaan MAK yang tidak sesuai dengan jenis aset yang dihasilkan, karena kurangnya koordinasi antara bagian perencaan dan bagian BMN Misalnya realisasi dari MAK Peralatan dan Mesin (532111) menjadi Aset Jalan yang seharusnya dianggarkan dari MAK Jalan, Irigasi, Jaringan (534111). D 13xxxx/16xxxx Aset Tetap/ Aset Lainnya Belum Diregister xxx K

ilustrasi Pada satker ABC terdapat realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan (533111) sebesar Rp270.000.000,-. Dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan, menghasilkan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp220.000.000,- dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp50.000.000,-, sehingga pada saat terima data dari aplikasi SIMAK BMN, pada Neraca SAIBA masih terdapat Gedung dan Bangunan belum diregister sebesar Rp50.000.000,- dan Jalan, Irigasi dan Jaringan belum register sebesar (Rp50.000.000,-).

Persediaan Definisi Kriteria Permasalahan umum Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Definisi perencanaan pengadaan barang tersebut berkelanjutan tidak habis dalam sekali kegiatan sifatnya cadangan atau berjaga-jaga Kriteria Akun belanja Barang Persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan Barang Persediaan tetapi untuk beban yang lain ataupun untuk pengadaan Barang Persediaan yang sifatnya tidak kontinu. Akun Belanja Modal yang digunakan untuk perolehan Barang Persediaan Permasalahan umum

Ilustrasi Satker ABC masih memiliki realisasi MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) senilai Rp25.000.000,- berupa peralatan komputer termasuk didalamnya pembelian toner printer senilai Rp3.000.000,-. Karena tidak digolongkan sebagai Aset Tetap, maka Operator Persediaan menginput toner printer tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan sehingga di Neraca SAIBA muncul Persediaan yang Belum Diregister bersaldo negatif senilai Rp3.000.000,- dan Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister bersaldo positif senilai Rp3.000.000,-

Terima Kasih