PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Advertisements

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN

Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI

PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.

Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

Impeachment atau Pemakzulan

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.

Oleh: Iskandar Muda, S.H., M.H.

SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DR

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.

OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI

HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?

Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.

KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP

SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Kekuasaan Presiden (di Indonesia)

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4

SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH

"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.

KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.

DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH

Transcript presentasi:

PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI

KOMPETENSI memiliki ketrampilan melakukan persidangan di Mahakamah Konstitusi dan membuat dokumen-dokumen perkara dan persidangan.

SILABUS TAHAPAN SIDANG DOKUMEN PERSIDANGAN PENYUSUNAN DAN REVIEW DOKUMEN SIDANG PRAKTIK SIDANG

EVALUASI DOKUMEN FORMIL MATERIIL PRAKTIK KEAKTIFAN INDIVIDU

BAHAN BACAAN Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. ----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. ----------------------. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ----------------------. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

BAHAN HUKUM UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

BAHAN HUKUM PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

BAHAN HUKUM PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.