PROSES HIBAH ALSIN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemanfaatan BMN.
Advertisements

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Pembukuan & LPJ Bendahara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.02/2014 Tentang
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMINDAHTANGANAN A. PENJUALAN B. TUKAR MENUKAR C. HIBAH
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Pengelolaan Hibah Langsung
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Inspektorat Kabupaten Sleman
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura
PENGHAPUSAN.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Modern Office Administration
Perbendaharaan Negara
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Pengelolaan Hibah Daerah
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Doden FE Untag Banyuwangi
1 Pengelolaan aset Madrasah Oleh : Oleh : H.Fery Suhaimi, S.Sos, M.Si Kasubbag Hukum dan KUB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DigiTAL – STPJM Disdik Prov.Jabar untuk SMA/SMK/SLB
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Transcript presentasi:

PROSES HIBAH ALSIN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA Oleh KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN Depok, 20-22 November 2017

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA HIBAH DEFINISI : Adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah atau Pihak lain tanpa memperoleh Penggantian PERTIMBANGAN : Hibah BMN yang berasal dari belanja 526xxx dilakukan untuk : Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA JUMLAH ALSIN (526xxx) APBNP TAHUN 2017 YANG DIHIBAHKAN KE PEMERINTAH DAERAH DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA CULTIVATOR : 324 UNIT HANDSPRAYER : 16.083 UNIT Pompa air 3“ : 1.250 UNIT MOTOR RODA TIGA : 160 UNIT Fasilitasi sarana terpal (APBNP) : 1.050 UNIT Timbangan Digital (APBNP) : 150 UNIT

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA Apakah BAST? BAST adalah suatu dokumen yang merupakan bukti penyerahan barang/jasa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Langkah-langkah Penyelesaian Alsin APBNP Pusat TA.2017 Dalam rangka Tetib Pengelolaan BMN Membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Membuat Berita Acara Serah Terima Hibah BMN yang ditadatangani oleh Kepala Dinas (format terlampir) BAST Hibah dibuat setelah semua Alsin APBN 2017 diterima oleh Dinas Kabupaten

SURAT PERNYATAAN MENERIMA HIBAH di TANDA TANGAN OLEH KEPALA DINAS

BAST HIBAH

Untuk Alsin yang memiliki bukti kepemilikan (Kendaraan Roda 3), BPKB akan diberikan jika ada surat Permintaan dari Kepada Dinas Kabupaten dan BAST Hibah sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab penerima hibah (Dinas Kabupaten/Kelompok Tani)

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TERIMA KASIH Mari Optimalkan Aset Negara PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA