Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Advertisements

MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Biro Administrasi Perencanaan & Keuangan Universitas Negeri Semarang 2011.
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PEMANTAUAN TINDAKLANJUT PEMERIKSAAN (TL LHP) BPK DAN APIP
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung
REKONSILIASI BANK Dalam pengelolaan kas perusahaan, setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya pengeluaran perusahaan.
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Oleh : Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pengelolaan Hibah Langsung
EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUP BBP2TP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PADA SEKRETARIAT JENDERAL
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI ADMINISTRASI DANA KAPITASI JKN TAHUN 2017
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
POIN – POIN PENTING UU Pengampunan Pajak (TAX AMNESTY)
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL
teo Latar belakang dasar hukum sasaran tujuan objek evaluasi EVALUASI
Monitoring Sarana dan Prasarana PTN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN KESEHATAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
FINALISASI PROGRAM KERJA REVIU ATAS PENILAIAN KEMABALI BMN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI.
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Badan ppsdm kesehatan SEMESTER I TAHUN 2019.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Penjelasan teknis Reviu
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Biro Keuangan dan Umum Rapat Koordinasi Inspektorat Jenderal Yogya – 19 Juli 2018

Ringkasan LHP atas Loan (8 LHP) LH PDTT (15 LHP) LHP atas Kinerja (3 LHP) LHP atas LK Kemenristek (6 LHP) LHP atas LK Kemenristekdikti (3 LHP)

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Loan LK Loan IBRD TA 2013 dan 2014 PDTT Loan IBRD atas Travel Expenditure LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2015 LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2015 LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2016 LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2016 LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2017 LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu PDTT Belanja Kemenristekdikti 2013-2014 PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Sriwijaya PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Sebelas Maret PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Diponegoro PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Malang PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Kopertis III dan IV PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Jember

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu PDTT Ditjen SDID dan Ditjen Belmawa TA 2015 dan 2016 PDTT pada Universitas Lampung TA 2015 dan 2016 PDTT pada Universitas Sultan Ageng Tritayasa TA 2015 dan 2016 PDTT Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun 2015 dan 2016 pada Universitas Negeri Jakarta PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Universitas Udayana TA 2016 dan 2017 PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Universitas Lambung Mangkurat TA 2016 dan 2017

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja LHP atas Kinerja Ditjen SDID Kemenristekdikti TA 2015-2016 LHP atas Kinerja Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti TA 2015-2016 LHP atas Kinerja Ditjen Risbang Kemenristekdikti TA 2015-2016

Laporan Hasil Pemeriksaan LK Kemenristek LK Kemenristek TA 2009 LK Kemenristek TA 2010 LK Kemenristek TA 2011 LK Kemenristek TA 2012 LK Kemenristek TA 2013 LK Kemenristek TA 2014

Laporan Hasil Pemeriksaan LK Kemenristekdikti LK Kemenristekdikti TA 2015 LK Kemenristekdikti TA 2016 LK Kemenristekdikti TA 2017

Penyelesaian Tindak Lanjut Pemantauan BPK Semester I Tahun 2018

LHP atas LK Loan Ctt.: Biro Keuangan dan Umum belum menerima buku LHP LK Loan Tahun 2016

LH PDTT

LH PDTT

LHP atas Kinerja Ctt.: Biro Keuangan dan Umum akan segera mengumpulkan data dari masing-masing Direktorat Jenderal

LHP atas LK Kemenristek LK Kemenristek TA 2009 Temuan : 11 senilai Rp956 juta Rekomendasi : 14 senilai Rp116 juta Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 13 rekomendasi senilai Rp116 juta Belum sesuai rekomendasi : 1 rekomendasi senilai Rp0 Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2010 Temuan : 14 senilai Rp928 miliar Rekomendasi : 32 senilai Rp928 juta Sesuai rekomendasi BPK : 31 rekomendasi senilai Rp928 juta Penyerahan aset tetap renovasi (BPPT) Penyerahan aset tetap renovasi (BPPT dan Kemenkes)

LHP atas LK Kemenristek LK Kemenristek TA 2011 Temuan : 21 senilai Rp5,4 miliar Rekomendasi : 41 senilai Rp5,1 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 40 rekomendasi senilai Rp5,1 miliar Belum sesuai rekomendasi : 1 rekomendasi senilai Rp0 Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2012 Temuan : 10 senilai Rp331 ribu Rekomendasi : 18 senilai Rp331 ribu Sesuai rekomendasi BPK : 17 rekomendasi senilai Rp331 ribu Persetujuan hibah dari Kemenkeu dan serah terima aset hibah (MEPPO-BPPT dan SpekLok) Persetujuan pemanfaatan tanah di Puspiptek

LHP atas LK Kemenristek LK Kemenristek TA 2013 Temuan : 19 senilai Rp22 miliar Rekomendasi : 89 senilai Rp13,6 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 70 rekomendasi senilai Rp6,4 miliar Belum sesuai rekomendasi : 19 rekomendasi senilai Rp7,2 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2014 Temuan : 15 senilai Rp135,9 miliar Rekomendasi : 92 senilai Rp131,1 miliar Sesuai rekomendasi BPK : 63 rekomendasi senilai Rp608,2 juta Belum sesuai rekomendasi : 29 rekomendasi senilai Rp130,5 miliar

LHP atas LK Kemenristekdikti LK Kemenristekdikti TA 2015 Temuan : 80 senilai Rp198 miliar Rekomendasi : 295 senilai Rp155 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 61 rekomendasi senilai Rp10 miliar Belum sesuai rekomendasi : 234 rekomendasi senilai Rp145 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristekdikti TA 2016 Temuan : 44 senilai Rp131 miliar Rekomendasi : 164 senilai Rp78 miliar Sesuai rekomendasi BPK : 37 rekomendasi senilai Rp21 miliar Belum sesuai rekomendasi : 127 rekomendasi senilai Rp57 miliar

LHP atas LK Kemenristekdikti LK Kemenristekdikti TA 2017 Temuan : 25 senilai Rp462 miliar Rekomendasi : 132 senilai Rp452 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 2 rekomendasi senilai Rp102 juta Belum sesuai rekomendasi : 130 rekomendasi senilai Rp452 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi

Catatan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK agar dikirimkan kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan dan Umum Dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dikirimkan dalam bentuk softcopy, (file excel untuk matriks tindak lanjut dan file PDF untuk dokumen lainnya) Ketika melakukan pemantauan tindak lanjut, BPK mensyaratkan adanya file pdf dokumen tindak lanjut dan matriks dalam bentuk excel Penyusunan surat-surat sebagai tindak lanjut, harus menyebutkan secara jelas tujuan surat dan perihal surat (mis. instruksi atau sanksi) sesuai dengan rekomendasi BPK Setoran ke Kas Negara, harus menyebutkan secara jelas tanggal, nomor NTPN dan jumlah setoran berikut scan bukti setoran asli yang jelas dan e-billing aplikasi simponi Setoran ke Kas BLU, harus menyebutkan secara jelas tanggal, nomor transaksi bank dan jumlah setoran berikut scan bukti asli yang jelas dilengkapi dengan kopi rekening koran BLU

Terima kasih,