PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

MEMBANGUN ETOS KERJA UNIVERSITAS PAKUAN Bogor, Nopember 2013
KONSEP DASAR MOTIVASI BERPRESTASI DALAM PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
(Kepala Biro Kepegawaian)
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 4 TAHUN 2012
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
EVALUASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM):
PENJAMINAN MUTU SEKOLAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
Selamat Datang Tunas Integritas Di Kampus Makarti Bhakti Nagari.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
ROAD MAP PERUMUSAN DRAFT AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH PEMBENTUKAN TIM INISIASI PERUMUS DRAFT AKADENIK SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
KEBIJAKAN OBAT  .
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SENTRALISASI PELATIHAN
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TIM PENGEMBANG PKB-GPAI
TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TALENT
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN DR. H. AEP SYAEFUDIN FIRDAUS, M.Pd Kepala Bidang Program dan Pengendalian Mutu Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

SEPULUH TANTANGAN ABAD – 21 ( Robert B. Tucker ) KECEPAT-AN (SPEED) JAMINAN MUTU (QUALITY CONTROL) KENYAMANAN (CONVI-NIENCE) TEKNOLOGI SEBAGAI ANDALAN (TECHNO AGE) GELOM-BANG GENERASI (AGEWAVE) TANTANGAN ABAD 21 PELAYANAN PELANGGAN (CUSTUMER SERVICE) PILIHAN (CHOICE) PERTAMBAHAN NILAI (VALUE ADDED) RAGAM GAYA HIDUP (LIFE STYLE) KOMPETI-SI HARGA (DISCOUN-TING)

KEMENTERIAN AGAMA ASN : 233.012 Satker : 4.484 Madrasah : 39.851 Peningkatan mutu Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama RI mutlak diwujudkan

PRINSIP ASN (UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN PASAL 3) ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a nilai dasar; b kode etik dan kode perilaku; c komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e kualifikasi akademik; f jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g profesionalitas jabatan.

DIKLAT merupakan HAK BAGI ASN Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; Pengembangan kompetensi ASN dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan/Diklat (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 70)

BADAN LITBANG DAN DIKLAT Penyelenggara Diklat di Kementerian Agama BADAN LITBANG DAN DIKLAT 2 PUSDIKLAT: 1. PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2. PUSDIKLAT TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN 14 BALAI DIKLAT KEAGAMAAN: Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon, dan Papua

FUNGSI PUSDIKLAT TEKNIS (PMA 42 Tahun 2016 Pasal 801) Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan dan Pengendalian Mutu Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Pengembangan Sistem Informasi, Publikasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; Pelaksanaan Bina Substantif Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan pada Balai; Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan; dan Pelaksanaan Administrasi Pusat.

1 2 Pengembangan Pengendalian Mutu FUNGSI BARU (PMA 42 Tahun 2016 Pasal 801) Pengembangan 1 Pengendalian Mutu 2

DEFINISI DIKLAT DAN PENGEMBANGAN Training adalah pelatihan bagi pegawai yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini Development adalah pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyongsong tantangan dan kebutuhan di masa yang akan datang

MENGAPA PERLU PENGEMBANGAN? Persaingan semakin ketat: antar individu, unit kerja, kementerian, bahkan antar negara; Harapan masyarakat semakin meningkat; Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat; Tantangan dan problematika semakin kompleks;

DEFINISI PENGENDALIAN/PENJAMINAN MUTU Quality control adalah sistem yang berfungsi mengendalikan mutu hasil dari suatu produksi, layanan, pelaksanaan program, atau pelaksanaan kegiatan Quality assurance adalah sistem yang berfungsi memberikan penjaminan mutu proses suatu produksi, layanan, pelaksanaan program, atau pelaksanaan kegiatan

MENGAPA PERLU PENGENDALIAN MUTU? Penyelenggaraan diklat harus terstandar; Harus ada penilaian tingkat pencapaian standar; Harus ada treatment apabila penyelenggaraan diklat belum sesuai standar; Harus ada target dan road map bagaimana orientasi diklat kedepan.

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN MUTU DIKLAT Berdasarkan PMA No. 75/2015, Pengendalian Mutu Diklat meliputi: Identifikasi kebutuhan diklat; Perencanaan diklat; Penyelenggaraan diklat; Dan evaluasi diklat

TARGET PENGENDALIAN MUTU DIKLAT 1. Pedoman Pengendalian Mutu 2. Tim Pengendali Mutu 3. Penyusunan dan penerapan Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Diklat 4. Standar Diklat dan Instrumen Akreditasi/Evaluasi Diri Diklat Teknis (Jangka pendek 2017) Implementasi Evaluasi Diri Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan (2018) Akreditasi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan (di atas 2018 jangka panjang)

MENJADI LEMBAGA DIKLAT PRESTISIUS PENINGKATAN KUALITAS DIKLAT MENJADI LEMBAGA DIKLAT PRESTISIUS

PUSDIKLAT DAN UPT DIKLAT KEMENAG NO. UNIT KERJA 1 Pusdiklat Teknis 2 BDK Aceh 3 BDK Medan 4 BDK Padang 5 BDK Palembang 6 BDK Jakarta 7 BDK Bandung 8 BDK Semarang 9 BDK Surabaya 10 BDK Denpasar 11 BDK Banjarmasin 12 BDK Makassar 13 BDK Manado 14 BDK Ambon 15 BDK Papua

PERMASALAHAN DIKLAT BERDASARKAN ANALISIS SWOT Weakness Diklat belum berdasarkan kebutuhan real lembaga Diklat belum menjangkau seluruh pegawai dan seluruh tempat di tanah air Kualitas diklat belum merata pada semua aspek kediklatan Peserta yang dikirim belum tepat sasaran Alumni diklat belum didayagunakan sebagaimana mestinya

SOLUSI PERMASALAHAN Weakness Pusdiklat melakukan analisis kebutuhan diklat yang valid Memperkuat diversifikasi kediklatan: DDWK, DDTK, DJJ, Diklat Kerjasama Meningkatkan kualitas kediklatan dalam semua aspek: sistem, regulasi, tenaga kediklatan, sarana dan prasarana Kanwil/Kemenag memetakan pegawai berdasarkan skala prioritas Kanwil/Kemenag mendayagunakan alumni diklat

Pesta Perubahan Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony

The Seven Essentials of Encouraging (Kouzes & Posner, 2003) Standar yang jelas Standar yang sempurna Perhatian Personalisasi penghargaan/ pengakuan Rayakan keberhasilan bersama-sama Berikan cerita Berikan contoh