Perpustakaan Nasional RI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Minggu ke 2, 20 Sept 2011 Istilah yang berkaitan dengan PUSTAKA.
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
ORGANISASI INFORMASI,SARANA BIBLIOGRAFI,PENGAWASAN BIBLIOGRAFI
KATALOGISASI M Hadi Pranoto, SIP..
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGEMBANGAN PROFESI Disampaikan pada Diklat Pengawas TK/SD
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA)
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Manajemen Keuangan Kelompok 5 Eny Andarningsih ( )
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Woro Titi Hariyanti Pepustakaan Nasional RI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
S E L A M A T D A T A N G.
Asal mula Perpustakaan
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Kebutuhan dan Sumber Informasi Pertemuan 01
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
Katalog Dalam Terbitan (KDT) & ISBN
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Transcript presentasi:

Perpustakaan Nasional RI 23 November 1996 Kebijakan Pembinaan Perpustakaan Dady P. Rachmananta Perpustakaan Nasional RI www.pnri.go.id Teknologi Informasi

Jenis-jenis perpustakaan Perpustakaan umum (824) Perpustakaan khusus (759) Perpustakaan sekolah (12,600) Perpustakaan perguruan tinggi (1,400) Perpustakaan Nasional Jenis-jenis perpustakaan

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 23 November 1996 tugas pokok & fungsi Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Tugas pokok Membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka, sebagai hasil budaya dan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan Fungsi menghimpun & melestarikan bahan pustaka melaksanakan layanan perpustakaan mengembangkan semua jenis perpustakaan Teknologi Informasi

Landasan Hukum Kebijakan Pembinaan Perpustakaan UU No. 4/1990 tentang serah simpan karya cetak & karya rekam UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah Keppres no. 87/1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS Kepmendagri No. 50/2000 tentang perangkat daerah Kebijakan Pembinaan Perpustakaan Keppres No. 110/2001 tentang LPND UU No. 20/2003 tentang sisdiknas PP No. 41/2007 UU No. 43/2007 tentang perpustakaan

Sumber-sumber bibliografi 23 November 1996 Sumber-sumber bibliografi Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) tidak teratur, antara 1963-1973, dengan kumulasi triwulanan, dari 1973 (dengan kumulasi s.d. 1985) 500-750 judul / edisi Bibliografi Daerah (BD) enam bulanan atau tahunan 200-500 judul / edisi Katalog Induk Nasional (KIN) tahunan 3000-5000 judul Katalog Induk Daerah (KID) isi bervariasi per provinsi Katalog IKAPI tidak teratur Literatur sekunder lainnya bibliografi khusus, katalog, indeks, abstrak Teknologi Informasi

pemborosan waktu, tenaga & biaya Permasalahan Kesulitan dalam memperoleh terbitan pemerintah Penerbit pemerintah bukan anggota IKAPI Tidak semua penerbit terdaftar di IKAPI Tidak semua penerbit paham akan manfaat ISBN (dan KDT) UU Deposit kurang dipatuhi, terutama oleh penerbit pemerintah Pembajakan buku dan pelecehan HAKI Jarak antar provinsi dan pulau menimbulkan kendala komunikasi dan koordinasi Minimnya APBD untuk penerbitan Bibliografi Daerah (BD) dan Katalog Induk Daerah (KID) Risiko internal & eksternal dalam peminjaman antar perpustakaan (ILL) Belum maksimalnya kerja sama dengan lembaga terkait Duplikasi pekerjaan, pemborosan waktu, tenaga & biaya

Kondisi yang diharapkan Lembaga pemerintah memahami UU no. 4/1990 IKAPI ikut mempromosikan pentingnya ISBN dan KDT Kerja sama antar lembaga terkait dalam berkoordinasi Peran law enforcement dalam memerangi pembajakan buku dan menegakkan IPR Pemerintah daerah mendukung keberadaan perpustakaan umum di wilayahnya masing-masing, sesuai amanat UU no. 43/2007 tentang perpustakaan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah diterbitkan secara teratur

Jaringan nasional dalam pemanfaatan sumber daya bersama Hukum & perundang2an Pertanian Perpustakaan Nasional & Perpustakaan Daerah Kegiatan terpadu Kesehatan Perguruan tinggi Lembaga penelitian Keluarga berencana & kependudukan Jaringan lain

Strategi Jaringan Kerja Sama Setiap perpustakaan (dalam jaringan) mengusahakan buku-buku yang paling baik dalam disiplin ilmu yang menjadi kekhususannya Setiap perpustakaan wajib menginformasikan kepada mitra perpustakaannya mengenai adanya penambahan buku-buku baru ke dalam koleksinya Pengurus dari tiap-tiap perpustakaan bertemu secara teratur untuk berdiksusi, mis. sebulan sekali Menggunakan format komunikasi yang sama Secara bergiliran salah satu anggota jaringan diberi tugas untuk menerbitkan daftar buku baru yang dibeli oleh masing-masing anggota jaringan Teknologi informasi mutakhir yang digunakan untuk berkomunikasi

Prioritas Kegiatan 2008-2009 Arah kebijakan Pengembangan koleksi dan jasa informasi Pengembangan sumber daya perpustakaan Peningkatan administrasi umum Program pembangunan Membangun e-library di setiap perpustakaan provinsi Mengembangkan perpustakaan di tingkat pedesaan Membantu kabupaten/kota dengan bahan pustaka dan mobil perpustakaan keliling Menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perpustakaan Meningkatkan kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat

Sekian