UJIAN NASIONAL: Dalam Perspektif Evaluasi Kebijakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Manajemen Pendidikan Oleh : Ira Maya Tri . M K
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
PENGELOLAAN KURIKULUM
KURIKULUM DALAM KONTEKS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
HARAPAN MAHASISWA TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN PANJI BAHARI NOOR ROMADHON.
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
Peranan pendidikan Fungsi Pendidikan Tujuan Pendidikan
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
STANDARISASI PENDIDIKAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
IMPLEMENTASIKURIKULUM 2013
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Prof. Dr. H. Engking S. Hasan, M.Pd.
norma dan tata tertib kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi
KURIKULUM 2013 DAN PROFESIONALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING
GURU Guru : pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta.
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Standar Proses Pendidikan
Pelaksanaan Pendidikan Berdasarkan UUSPN 20 Tahun2003
TELAAH KURIKULUM FISIKA 1
Peningkatan Layanan Pendidikan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
DOSEN: Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd Agus Sumitra
UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) dan (2):
STANDAR KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KOMPETENSI INTI (KI) KOMPETENSI DASAR (KD) PPT
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN ILMU PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
TANTANGAN PENDIDIKAN, & SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Standar Nasional Pendidikan
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003
Kementerian Pendidikan Nasional 2012
PERMENDIKBUD NOMOR 54 TAHUN 2013 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Oleh: Raihan Mahavira
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SMK
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLIKASI PP 19/2005 TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM
(Aula Lab School Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 19 Desember 2009)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PEDOMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) OLEH : HARIYANI,S.PD SMK NEGERI 1 BENGKAYANG.
PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEBAGAI PENGELOLA PENDIDIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
GUGUS II “PUNTODEWO” KORWIL II KEC. JEBRES KOTA SURAKARTA Oleh: SRI SULASMI, S.Pd.,M.Pd. Pengawas SD 6 April 2019SRI SULASMI, S.Pd., M.Pd. PEMBINAAN DINAS.
“Ujian Nasional dalam Perspektii Kemajuan Pendidikan Nasional”
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
1 PELATIHAN SPMI UNTUK FASILITATOR PMP DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016.
Sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional Sosialisasi KTSP UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
Dhani Harda Setiaji, M.Pd HP /
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009 UJIAN NASIONAL: Dalam Perspektif Evaluasi Kebijakan Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd. (Administrasi Pendidikan, FIP-Universitas Pendidikan Indonesia) 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009 Mari kita mulai dari hakekat adanya: Ayo Sekolah…!!! Nelengnengkung... nelengnengkung, geura gede geura jangkung, geura sakola ka Bandung, ameh hirup henteu linglung… Nelengnengkung... nelengnengkung, geura gede geura jangkung, geura sakola sing jucung, geura makayakeun Indung… 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

SEKOLAH: Lembaga Pendidikan atau Pengajaran? Perilaku Apresiasi Pengetahuan Keterampilan OLAH RASA OLAH RAGA OLAH PIKIR Sosial Kultural Psikologis Fisik Values Spiritual 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

Amanat UU.No.20/2003 HASIL PENDIDIKAN (Efektif, Efisien & Produktif) SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Pengembangan Iptek & Seni Pengembangan Karier Bangsa Education for All Education for Many People Education for a Few People Pendidikan Dasar & Wajib Belajar Penyiapan Keternagakerjaan Pendidikan “Umum” 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

SDM yang dibutuhkan Ibu Pertiwi: Civil Society: KEPEMILIKAN, KEMANDIRIAN/KESWADAYAAN, KEPERCAYAAN DIRI Potret Keshalehan Pribadi: Potret Keshalehan Sosial: Suka mengajak kebaikan dengan contoh dan teladan; Selalu memelihara silaturahim; Berorientasi sebagai pemberi kontribusi, bukan sebagai peminta-minta; Respek terhadap perbedaan, keragaman dan keunikan orang lain. ATSBATUHUM MAUQIIFAN: paling kokoh sikapnya (maknawiyah, fikriyah, da’awiyah, dan jasadiyah) ARHABUHUM SHODRON: paling lapang emosinya A’MAQUHUM FIKRON: paling dalam pemikirannya AUS’UHUM NAZHORON: paling luas cara pandangnya ANSYATUHUM ‘AMALA: paling rajin amalannya ASLABUHUM TANZHIMAN: paling solid penataan organisasinya AKTSARUHUM NAF’AN: paling banyak manfaatnya SUMBER KESHALEHAN: Pemahaman tentang ZAT, SIFAT, ASMA, AF’AL manusia, Apresiasi terhadap HAKEKAT, SYAREAT, TAREKAT, MA’RIFAT kehidupan, Keseimbangan antara ILMU, IMAN dan AMAL manusia. Diwujudkan dalam kehidupan KELUARGA. 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

Ukuran Mutu Pendidikan? PEMERINTAH (Standar, Spesifikasi, dan Model-Model) Apakah pemerintah telah melakukan standarisasi, spesifikasi, dan model-model pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis-jenis layanan pendidikan bagi masyarakatnya? MASYARAKAT (Kebutuhan, Keinginan, dan Harapan) Apakah pemerintah telah memiliki direktori tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan untuk setiap golongan dan komunitas masyarakat? KEPUASAN Apakah pemerintah dan masyarakat telah puas dengan hasil-hasil pendidikan dewasa ini? 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

Apa yang Telah & Sedang Dilakukan Pemerintah? MASTER PLAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA MENUJU 2025 Standarisasi: (1) Kurikulum (isi, proses, kelulusan); (2) Pendidik & Tenaga Kependidikan; (3) Sarana & Prasarana; (4) Pembiayaan; (5) Manajemen; dan (6) Standar Penilaian Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi pada Jalur Formal, Non Formal dan Informal Pemerataan & Akses Mutu, Relevansi & Dayasaing Tatakelola, Akuntabilitas & Pencitraaan Publik Target 2015: Penguatan Pelayanan Target 2010: Kapasitas dan Modernisasi Target 2020: Dayasaing Regional Target 2025: Dayasaing Internasional 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

Standarisasi Mutu Pendidikan? PP.No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2: Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana; Standar pengelolaan; Standar pembiayaan; Standar penilaian pendidikan. 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

PARADIGMA EVALUASI PENDIDIKAN INPUT Evaluasi PROSES Evaluasi OUTPUT Evaluasi DAMPAK Evaluasi HASIL BELAJAR Evaluasi PROGRAM HASIL BELAJAR (Tahu, mau, terampil & rasa malu) HASIL PENDIDIKAN (Efektif, efisien & produktif) 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

Menengok Dimensi-dimensi UN PEMERINTAH Pembiayaan Waktu Peraturan Pengawas Soal Ujian Sarana & Prasarana STAKEHOLDERS SEKOLAH Perencanaan & Program Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaporan & Pertanggungjawaban PESERTA DIDIK (Siswa/Murid) 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009 Jika UN ingin dianggap sebagai Kebijakan, maka: Siapakah sasaran utama pelaksanaan kebijakan itu? Apakah kebijakan itu telah memberikan makna imperatif bagi sasaran dan pelaku kebijakan? Apakah kebijakan itu cukup menghasilkan lambang bilangan yang bermakna bagi kehidupan sasaran kebijakan? Bijakkah mengukur mutu hasil pendidikan di negara kita dengan hanya mengukur sistem persekolahan? Bijakkah mengukur mutu hasil persekolahan dengan hanya mengukur beberapa bidang studi/mapel? Bijakkah kelulusan bidang studi/mapel diukur mulai mapel kls-1 hingga kls-3? Bijakkah resiko ketidakberhasilan dalam meraih mutu hasil persekolahan hanya ditanggung oleh peserta didik? Mana yang lebih banyak: manfaat atau madharat? 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009

abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009 Nang - ning - nang - ning - eueu… Nang – ning – nang - ning eueu………..! Wassalamu’alaikum Wr.Wb… 11/16/2018 abah_jbi@hotmail.com/UPI/2009