REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.
Subbag umum / kepegawaian
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
U N I B B A.
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ PENGGUNA JASA UB
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Ombudsman Republik Indonesia 2016
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Paparan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Temanggung, 17 Oktober 2016.
PENILAIAN KINERJA GURU
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
SINERGITAS PERENCANAAN
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
Bambang Irawan Kepala lab. Kebijakan pubik universitas mularman
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2017
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHAP I TAHUN 2018
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Umum Di Kota Surabaya Tahun 2018
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEI Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT.
SUDAHKAH ANDA CUCI TANGAN SEBELUM MASUK KE RUMAH SAKIT ???
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PRESENTATION SARPRAS ANGGOTA: -AZZA CAHYYA INTIHA.. -DEA KAMELIA SUKMA. -DEVY GUSTI MAHARANI -NUR ISLAMIYA RAHMAN.