KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA Muhammad Noor Hidayat

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA PROGRAM KULIAH Teori Politik dan Hukum Media Politik Media di Indonesia Hukum Media di Indonesia Regulasi di Bidang Pers Regulasi di Bidang Penyiaran Regulasi di Bidang Cyber

Filsafat, Politik, & Hukum Teori politik hukum Teori hukum media Politik dan hukum media di Indonesia

Filsafat, Politik, & Hukum Filsafat / Budaya Hukum Regulasi Politik Kebijakan Konstitusi Undang-Undang

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA TEORI POLITIK HUKUM Mahfud MD : kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan. Padmowahyono : kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum Satjipto Rahardjo : pilihan dan cara yang dipakai mencapai tujuan melalui hukum. Sudarto : kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang merumuskan peraturan.

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA TEORI POLITIK HUKUM - Jeremy Beetam dan John Austin : hukum adalah perintah dari penguasa HLA Hart : hukum adalah komitmen penguasa dengan rakyat Nonet dan Selznick : kekuasaan otoriter menghasilkan hukum represif, kekuasaan demokratis menghasilkan hukum responsif

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA TEORI HUKUM MEDIA - John Locke/JJ Roeseau : hak rakyat/warga negara harus dipertimbangkan dalam hukum - Talcott Parsons : posisi politik dan hukum, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - Siebert, Peterson, dan Schramm : posisi media, dalam sistem sosial politik di suatu negara. Lahirnya konsep Interaksi Positif pemerintah, pers, dan masyarakat

MEDIA Teori Parson Ekonomi / Politik Politik / Ekonomi Politik Hukum Teknologi Politik Hukum Hukum Media Budaya / Filsafat

Politik & Hukum Media (Teori Siebert dan Peterson) Filsafat Politik Hukum Media Otoritarian : Plato Machiavelli Thomas Hobbes Aristokrasi / Otoriter (Abad XV – XVI) Pengawasan Lisensi Sensor Breidel Libertarian : John Locke Thomas Jefferson John Stuart Mill Liberal / Demokratis (Abad XVII – XVIII) Kebebasan Pers Menolak monopoli pemerintah Kontrol internal profesi Pembatasan pornografi Perlindungan individu Pers bisnis Tanggungjawab Sosial : - Joseph Pulitzer Demokratis / Hukum / HAM (Abad XIX – XX) Hak publik untuk mendapatkan informasi membatasi pers bebas tanggungjawab pada publik

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA PEMBENTUK HUKUM MEDIA Politik : (1) Politik otoriter (2) Politik demokrasi Teknologi : (1)Teknologi Percetakan (2) Teknologi Broadcasting (3) Teknologi Cyber Ekonomi : (1) media politik (2) media bisnis (3) media sosial

Hukum : Izin, Sensor, Breidel, Makar Hukum Media Otoriter Tekanan Politik Otoriter Pers Politik Cetak Politik Hukum : Izin, Sensor, Breidel, Makar

Hukum MediaDemokratis Persaingan Bisnis Demokrasi Pers Bisnis Cetak Bisnis Hukum : Privasi Akurasi Profesional

Efektivitas Media Indikator Cetak Penyiaran Cyber Kebebasan informasi/ Demokratisasi terbatas Lebih demokratis Sangat demokratis Kecepatan informasi Keterbatasan distribusi Keterbatasn waktu Seketika Beban konsumen Harga barang/ Biaya distribusi Biaya energi Biaya saluran

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA TREN POLITIK DAN HUKUM MEDIA Era Media Cetak (Abad 15-Abad 19) Rezim pers negara/politik dan komersial/ bisnis Era Media Cetak & Media Penyiaran (Abad 2o) Rezim Radio/Televisi Negara/Publik, Komersial, dan Komunitas Era TelevisiMedia Cetak, Media Penyiaran, dan Media Cyber(Sosial) - Rezim konvergensi

Terima kasih

KEBIJAKAN DAN REGULASI MEDIA Tugas : Buat makalah tentang “Hukum Media, Dulu, Kini, dan Esok” Maksimal 10 halaman kwarto Dikumpulkan minggu depan