Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana sintasatriana@yahoo.com Assessment Landasan Perlindungan Sosial di Indonesia Deskripsi Kegiatan dan Temuan Awal Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana sintasatriana@yahoo.com

Tujuan Kerjasama dan konsultasi assessment Social Protection Floor Diskusi temuan awal Melengkapi temuan awal Mengidentifikasi gap dalam kebijakan dan implementasi Mengusulkan rekomendasi dan skenario

Assessment Memetakan program dan strategi perlinduangan sosial yang ada (sudah dimulai dan perlu dilengkapi) Gap: Berapa jauh dari tercapainya level SPF yang dituju Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan sosial menuju SPF (beberapa skenario) Perhitungan biaya (costing) berdasarkan skenario

Pemetaan Upaya Perlinduangan Sosial yang Ada (Sedang berjalan) Kebijakan Program berjalan Jumlah penerima Tingkat kecukupan perlindungan Lembaga yang mengelola Alokasi dana Sumber: Dokumentasi lembaga pemerintah dan lembaga Internasional, data statistik, konsultasi, penelitian sebelumnya

Gap Rekomandasi Kebijakan (peraturan perundangan dll) Pelaksanaan Pengelolaan program Pendanaan Sumberdaya lainnya Rekomandasi Meningkatkan cakupan dan manfaat perlindungan sosial, melalui program yang sudah ada maupun yang belum ada Beberapa Skenario

Perlindungan Sosial di Indonesia Komponen dalam APBN: Bantuan Sosial Jaminan Sosial Pekerja (Asuransi dan tabungan wajib) Subsidi 3 cluster penanggulangan kemiskinan: Program bantuan untuk rumahtangga/Individu Pemberdayaan Masyarakat UKM

Temuan Awal Gap/Kekuarangan Kesehatan Anak-anak Usia Produktif Tujuan SPF Perlindungan Sosial yang ada Apa yang akan dicapai dalam strategi yang ada Gap/Kekuarangan Lembaga Terkait Prioritas kebijakan Implemen-tasi Kesehatan Anak-anak Usia Produktif Lansia dan cacat

1. Asuransi Kesehatan untuk Seluruh Warga Program Berjalan: Jamkesmas: miskin dan mendekati miskin (32% populasi) Askes: pegawain negeri, pensiunan TNI&POLRI, Veteran (6.9 % populasi) Anggota TNI/POLRI aktif: RS tersendiri 0,5% Pegawai Swasta: Jamsostek dll (6,4% populasi) Pegawai Sektor Informal: kurang dari 0,1% Jempersal: Biaya Melahirkan (universal) Asuransi Lain, Program Pemda:…

1. Asuransi Kesehatan untuk Seluruh Warga Kekurangan: Pekerja Informal yang tidak masuk kategori miskin Peraturan pelaksanaan UU SJSN? Pilot Project Jamsostek (Peraturan Menaker) (Bali Model) Pengusaha yang menghindari kewajiban Penyakit yang tidak ditanggung. Supply pelayanan Jamkesmas perlu lebih tepat sasaran Sumber: Bank Dunia

Beberapa skenario costing: Jamkesmas untuk seluruh populasi? Jamkesmas untuk orang miskin dan sektor informal? Skema kontribusi untuk sektor informal?

2. Jaminan Penghidupan Untuk Anak-Anak Program Berjalan BOS: Pendidikan Dasar (44,1 juta siswa) Beasiswa: SD-Universitas (4,1 juta siswa) PKH: Balita, usia sekolah, ibu hamil dan menyusui di keluarga sangat miskin (20 prov, 88 kab/kot, 816.000 rumah tangga) Raskin (17,5 juta rumah tangga) Imunisasi gratis… Kejar Paket A &B

2. Jaminan Penghidupan Untuk Anak-Anak Kekurangan Program untuk Anak yang tidak bersekolah? Jangkauan PKH masih terbatas Keterbatasan pelayanan kesehatan di daerah terpencil menghambat tercapainya dampak PKH Raskin (kurang efisien dan tepat sasaran?) Sasaran program beasiswa terbatas (dan tidak konsisten?)

Beberapa Skenario Costing Perluasan jangkauan PHK (sudah dalam rencana pemerintah?) Program child benefit untuk semua anak (yang bukan peserta PKH)? Program child benefit untuk semua anak miskin (yang bukan peserta PKH)?

3. Jaminan Penghidupan bagi Kelompok Usia Produktif Program Berjalan Pesangon PHK Cuti Hamil &Cuti Sakit Kecelakaan Kerja Kematian  Sektor Formal Informal (?) PNPM: Komunitas Program Usaha mikro (KUR…) BLK …

Beberapa Skenario Costing Program Padat Karya? Asuransi jaminan cuti hamil dan suti sakit untuk sektor informal (meningkatkan manfaat program askesos?) Asuransi lainnya untuk pekerja informal??

3. Jaminan Penghidupan bagi Kelompok Usia Produktif Kekurangan Tidak ada perlindungan pekerja informal Sektor formal yang tidak tercover (peserta aktif Jamsostek hanya 25%) Tidak ada asuransi pengangguran (pesangon memberi perlindungan lebih rendah) Program penyediaan kesempatan kerja masih terbatas dan kurang dikaitkan dengan perlindungan sosial?

4. Jaminan Hari Tua dan Penyandang Cacat Cacat Berat dan lansia terlantar: Santunan Depsos Pensiun dan JHT: PNS (4,8% tenaga kerja) TNI (0,5% tenaga kerja) Swasta (7.4% tenaga kerja)

Kekurangan Tidak ada pensiun/JHT untuk sektor informal Kepesertaan aktif di Jamsostek belum menyeluruh Tabungan hari tua tidak cukup memberi perlindungan, karena nilainya kecil dan hanya sekali bayar. Program santunan penyandang cacat dan lansia terlantar masih terbatas

Beberapa Skenario Costing Pensiun minimum untuk Lansia dan Penyandang Cacat: Semua lansia dan penyandang cacat Semua kecuali PNS Miskin dan Sektor Informal Lansia mulai usia 65, 70, 75? Jumlah setara garis kemiskinan? Setengah garis kemiskinan? Ditanggung Pemerintah? Kontribusi? Konstribusi bersubsidi?

Terimakasih sintasatriana@yahoo.com