Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Advertisements

Pelayanan Dan Tunjangan Karyawan
Road Map PT ASABRI (Persero)
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 Sosialisasi
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
HUBUNGAN INDUSTRIAL(IAE40067) Kuliah 1
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
ASPEK LEGAL ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Pelatihan “Jaminan Sosial: Penghitungan Biaya dan Advokasi”
Disampaikan oleh : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
Sekretaris PP Aisyiyah
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Rapid Assessment Protocol Costing Tool
dr.Supriyatiningsih, M.Kes., SpOG 2. Tatak Ujiyati
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
CORE BUSINESS PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI ASN DAN PEJABAT NEGARA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
Pertemuan 11 Integrasi & Pemeliharaan Tenaga
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Sistem Jaminan Sosial Nasional
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis)
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
MATERI SOSIALISASI KETASPENAN
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
Jaminan Kesehatan Nasional
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Skenario Pembiayaan Kesehatan
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Skenario Pembiayaan Kesehatan
PROGRAM PENSIUN MENJELANG
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana sintasatriana@yahoo.com Assessment Landasan Perlindungan Sosial di Indonesia Deskripsi Kegiatan dan Temuan Awal Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana sintasatriana@yahoo.com

Tujuan Kerjasama dan konsultasi assessment Social Protection Floor Diskusi temuan awal Melengkapi temuan awal Mengidentifikasi gap dalam kebijakan dan implementasi Mengusulkan rekomendasi dan skenario

Assessment Memetakan program dan strategi perlinduangan sosial yang ada (sudah dimulai dan perlu dilengkapi) Gap: Berapa jauh dari tercapainya level SPF yang dituju Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan sosial menuju SPF (beberapa skenario) Perhitungan biaya (costing) berdasarkan skenario

Pemetaan Upaya Perlinduangan Sosial yang Ada (Sedang berjalan) Kebijakan Program berjalan Jumlah penerima Tingkat kecukupan perlindungan Lembaga yang mengelola Alokasi dana Sumber: Dokumentasi lembaga pemerintah dan lembaga Internasional, data statistik, konsultasi, penelitian sebelumnya

Gap Rekomandasi Kebijakan (peraturan perundangan dll) Pelaksanaan Pengelolaan program Pendanaan Sumberdaya lainnya Rekomandasi Meningkatkan cakupan dan manfaat perlindungan sosial, melalui program yang sudah ada maupun yang belum ada Beberapa Skenario

Perlindungan Sosial di Indonesia Komponen dalam APBN: Bantuan Sosial Jaminan Sosial Pekerja (Asuransi dan tabungan wajib) Subsidi 3 cluster penanggulangan kemiskinan: Program bantuan untuk rumahtangga/Individu Pemberdayaan Masyarakat UKM

Temuan Awal Gap/Kekuarangan Kesehatan Anak-anak Usia Produktif Tujuan SPF Perlindungan Sosial yang ada Apa yang akan dicapai dalam strategi yang ada Gap/Kekuarangan Lembaga Terkait Prioritas kebijakan Implemen-tasi Kesehatan Anak-anak Usia Produktif Lansia dan cacat

1. Asuransi Kesehatan untuk Seluruh Warga Program Berjalan: Jamkesmas: miskin dan mendekati miskin (32% populasi) Askes: pegawain negeri, pensiunan TNI&POLRI, Veteran (6.9 % populasi) Anggota TNI/POLRI aktif: RS tersendiri 0,5% Pegawai Swasta: Jamsostek dll (6,4% populasi) Pegawai Sektor Informal: kurang dari 0,1% Jempersal: Biaya Melahirkan (universal) Asuransi Lain, Program Pemda:…

1. Asuransi Kesehatan untuk Seluruh Warga Kekurangan: Pekerja Informal yang tidak masuk kategori miskin Peraturan pelaksanaan UU SJSN? Pilot Project Jamsostek (Peraturan Menaker) (Bali Model) Pengusaha yang menghindari kewajiban Penyakit yang tidak ditanggung. Supply pelayanan Jamkesmas perlu lebih tepat sasaran Sumber: Bank Dunia

Beberapa skenario costing: Jamkesmas untuk seluruh populasi? Jamkesmas untuk orang miskin dan sektor informal? Skema kontribusi untuk sektor informal?

2. Jaminan Penghidupan Untuk Anak-Anak Program Berjalan BOS: Pendidikan Dasar (44,1 juta siswa) Beasiswa: SD-Universitas (4,1 juta siswa) PKH: Balita, usia sekolah, ibu hamil dan menyusui di keluarga sangat miskin (20 prov, 88 kab/kot, 816.000 rumah tangga) Raskin (17,5 juta rumah tangga) Imunisasi gratis… Kejar Paket A &B

2. Jaminan Penghidupan Untuk Anak-Anak Kekurangan Program untuk Anak yang tidak bersekolah? Jangkauan PKH masih terbatas Keterbatasan pelayanan kesehatan di daerah terpencil menghambat tercapainya dampak PKH Raskin (kurang efisien dan tepat sasaran?) Sasaran program beasiswa terbatas (dan tidak konsisten?)

Beberapa Skenario Costing Perluasan jangkauan PHK (sudah dalam rencana pemerintah?) Program child benefit untuk semua anak (yang bukan peserta PKH)? Program child benefit untuk semua anak miskin (yang bukan peserta PKH)?

3. Jaminan Penghidupan bagi Kelompok Usia Produktif Program Berjalan Pesangon PHK Cuti Hamil &Cuti Sakit Kecelakaan Kerja Kematian  Sektor Formal Informal (?) PNPM: Komunitas Program Usaha mikro (KUR…) BLK …

Beberapa Skenario Costing Program Padat Karya? Asuransi jaminan cuti hamil dan suti sakit untuk sektor informal (meningkatkan manfaat program askesos?) Asuransi lainnya untuk pekerja informal??

3. Jaminan Penghidupan bagi Kelompok Usia Produktif Kekurangan Tidak ada perlindungan pekerja informal Sektor formal yang tidak tercover (peserta aktif Jamsostek hanya 25%) Tidak ada asuransi pengangguran (pesangon memberi perlindungan lebih rendah) Program penyediaan kesempatan kerja masih terbatas dan kurang dikaitkan dengan perlindungan sosial?

4. Jaminan Hari Tua dan Penyandang Cacat Cacat Berat dan lansia terlantar: Santunan Depsos Pensiun dan JHT: PNS (4,8% tenaga kerja) TNI (0,5% tenaga kerja) Swasta (7.4% tenaga kerja)

Kekurangan Tidak ada pensiun/JHT untuk sektor informal Kepesertaan aktif di Jamsostek belum menyeluruh Tabungan hari tua tidak cukup memberi perlindungan, karena nilainya kecil dan hanya sekali bayar. Program santunan penyandang cacat dan lansia terlantar masih terbatas

Beberapa Skenario Costing Pensiun minimum untuk Lansia dan Penyandang Cacat: Semua lansia dan penyandang cacat Semua kecuali PNS Miskin dan Sektor Informal Lansia mulai usia 65, 70, 75? Jumlah setara garis kemiskinan? Setengah garis kemiskinan? Ditanggung Pemerintah? Kontribusi? Konstribusi bersubsidi?

Terimakasih sintasatriana@yahoo.com