Selayang Pandang KIP. Selayang Pandang KIP KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA
Advertisements

PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 Sosialisasi
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
“Membangun Keluarga Produktif”
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Memberdayakan dan Melindungi Masyarakat Miskin
PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN/INDONESIA PINTAR
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PIP 2015
SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2016 SEMARANG, 28 JULI 2016.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Oleh : Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
KIP, Komite Sekolah dan Penataan Zonasi Pendidikan
PENELUSURAN & PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
Sinta Satriana Jakarta, 20 November 2012
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Manajemen Logistik Obat Cacing dan Sistem Pencatatan & Pelaporan
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PETUNJUK PENGUSULAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN
Di Susun Oleh : Nila Wahyu Oktavia (D ) D3 – Perpustakaan A
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOMISI I
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
RENCANA REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN ANGGARAN 2015
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Program Indonesia Pintar PAPARAN GENERAL TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Indonesia Pintar
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Oleh Menur Pujowati, S.Psi, S.Pd
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
PEMERINTAH PROVINSI BALI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
STRATEGI PENANGANAN PMKS
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
Bagi SMA, SMK & SMALB Penerimaan Peserta Didik Baru
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
Program Indonesia Pintar
OM OM SWASTYASTU 1. Kajian Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Badung Dewa Ayu Raka Dewi, SE.,M.Si Analis.
Transcript presentasi:

Selayang Pandang KIP

KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat pada tanggal 3 November 2014, yang merupakan bagian dari program perdana pemerintah bersama Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas,korban bencana alam/musibah.

KIP/PIP (2) Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.  Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yang memiliki anak usia sekolah 7 - 18 tahun, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.

KIP/PIP (3) Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar. KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Proyeksi Distribusi KIP

Sasaran KIP

Problematika Implementasi KIP Akurasi data penerima KIP yang masih minim Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat KIP Pendistribusian KIP yang lambat Keterlambatan KIP umumnya terjadi pada wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan

Rumusan Masalah KIP

Tujuan Survei Survei diharapkan akan memperjelas fakta adanya kelompok keluarga kaya-menengah yang menerima KIP dan kelompok keluarga miskin yang tidak menerima KIP. Survei ini hendak mengukur ketepatan sasaran penerima manfaat KIP Survei ini ingin melihat efektifitas implementasi KIP, dari aspek manfaat dan ketepatan waktu.

Teknis Survei Survei ini dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan adalah : (1) Survei, (2) Focus Group Disscussion (FGD), dan (3) Penelusuran (“tracking”) terhadap 3 (tiga) keluarga yang anak atau anggotanya menerima KIP. 

Temuan – Temuan Lapangan