PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B Diterbitkan SKPPKP

Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER Pasal 17C UU KUP

SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN WP DENGAN KRITERIA TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Diterbitkan SKPPKP

SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU Pasal 17D UU KUP

WP DENGAN SYARAT TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DILAKUKAN TERHADAP PPh TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN DILAKUKAN TERHADAP PPN DAN/ATAU PPnBM DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP PENERBITAN SKPPKP ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG PENELITIAN 3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG WAJIB PAJAK DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS S K P L B

ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR