PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN
Advertisements

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pengusaha Kena Pajak.
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
PEMERIKSAAN PAJAK VI Pasal 29 UU KUP.
Materi 8.
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
IV PEMBAYARAN PAJAK.
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Materi 7.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Materi 12.
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
KULIAH KE – 9 & 10 PENETAPAN DAN KETETAPAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Penetapan dan Ketetapan Pajak
PENETAPAN DAN KETETAPAN Kuliah ke-9, 10 STAN 2016.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Materi 11.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
STP dan Ketetapan Pajak
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi 8.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
SENGKETA PAJAK.
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Materi 12.
Materi 11.
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pengawasan SPT(surat pemeberitahuan pajak tahunan)
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Hak dan Kewajiban Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PERENCANAAN PAJAK TAX PLANNING Sesi Aspek Formal dan Administratif -Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Transcript presentasi:

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX Pasal 17 UU KUP

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B Diterbitkan SKPPKP

Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER Pasal 17C UU KUP

SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN WP DENGAN KRITERIA TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan PPN Jangka Waktu 1 bulan Diterbitkan SKPPKP

SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU Pasal 17D UU KUP

WP DENGAN SYARAT TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK meliputi Wajib Pajak badan dan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DILAKUKAN TERHADAP PPh TELAH DISETORKAN DAN DILAPORKAN DILAKUKAN TERHADAP PPN DAN/ATAU PPnBM DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP PENERBITAN SKPPKP ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG PENELITIAN 3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG WAJIB PAJAK DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS S K P L B

ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR