Sistem Komputer Pelayanan Ekspor

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Advertisements

PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI.
4/7/2017 1:10 PM “One Size Does Not Fit All ”
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
DPP dan Faktur Pajak.
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Implementasi Modul Penerimaan Negara G-2 Untuk Kawasan Berikat
KPPBC TMP TANJUNG EMAS Ruang Aula Lantai IV Kamis, 23 Februari 2017
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
Update Modul PEB, PIB, TPB
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
KEBIJAKAN DJBC DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES LOGISTIK
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
DASAR HUKUM UU KEPABEANAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
ajustment/opinion/deal
CONTOH SOAL.
FAKTUR PAJAK dan NOTA RETUR
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Saat dan tempat pajak terutang
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
CURRICULUM VITAE Yudi Amirullah, SE Contact :
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
Value Added Tax (2) Perpajakan 2 06/12/2016.
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
ajustment/opinion/deal
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (PMK NOMOR: 182/PMK.04/2016)
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
SISTEM APLIKASI EKSPOR (CEISA EKSPOR)
Sistem PDE / EDI
MUTASI BARANG KENA CUKAI
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
SISTEM APLIKASI MANIFES (CEISA MANIFES)
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Tempat Penimbunan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
Transcript presentasi:

Sistem Komputer Pelayanan Ekspor Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Kementerian Keuangan RI DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 UU 145/PMK.04/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 145/PMK.04/2007 Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor 86/PMK.04/2016 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 214/PMK.04/ 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar; 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean; PMK PER-29/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-32/BC/2014 Tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; PER-34/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor PDJ 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Yang Ada Modul PEB dan software komunikasi data Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (CEISA)

Modul PEB

Modul PEB

Modul PEB Penambahan kode kantor untuk dokumen cukai (CK-5)

Modul PEB Pengisian kode daerah asal barang di detil barang (sebelumnya di header)

Modul PEB Perubahan pengisian : kode kantor pemuatan jenis ekspor (tambahan plb dan bkc) jenis pembayaran data pembeli nilai maklon kode lokasi plb (pusat logistik berikat) pelabuhan tujuan data sarana pengangkut lebih dari 1 (satu) lokasi pemeriksaan (TPB) provinsi asal barang (di detil barang) no tgl dokumen ck5 dan kantor penerbit penerimaan pajak lainnya data-data referensi

Modul PEB ..... Perubahan pengisian : Khusus jenis ekspor barang kena cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya, harus mencantumkan nomor, tanggal CK-5 dan kantor penerbit CK-5 Khusus jenis ekspor dari Pusat Logistik Berikat (PLB), harus mencantumkan kode lokasi PLB Pernyataan kebenaran pengisian dokumen 2. Perubahan/penambahan Respon Penerimaan BCF Kontainer, NPKR, NPTDLPE 3. Perubahan cetakan PEB, lembar lanjutan data kemasan

Modul PEB (Respon Penerimaan BCF Kontainer)

Modul PEB (Respon NPKR)

Modul PEB (Respon NPTD-LPE)

Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (CEISA) Validasi Kesesuaian kode kantor pabean ekspor dengan pelabuhan muat ekspor Kesesuaian kode PLB Nomor/tanggal/kantor penerbit CK-5 dalam hal ekspor BKC yang belum dilunasi cukainya NPWP sesuai data master NPWP Kesesuaian nomor NTPN jika ada pembayaran PPh Pasal 22 ekspor

Sistem Komputer Pelayanan Ekspor (CEISA) Penetapan jalur Atas Komoditi Bea Keluar dan fasilitas KITE, berdasarkan manajemen risiko (profil eksportir dan profil komoditi) Penerbitan LPE Penyampaian respon Nota Pemberitahuan Ketidaksesuaian Rekonsiliasi (NPKR) Penyampaian respon Nota Pemberitahuan Tidak Diterbitkan LPE (NPTD-LPE)

Portal Pengguna Jasa

User Portal

Menu Portal Pengguna Jasa

Fungsi Portal Pengguna Jasa Proses perijinan/registrasi kepabeanan/cukai online Pembuatan/monitoring status billing Monitoring data piutang Monitoring data pemblokiran Pengisian data BC 11 & kode gudang atas PIB Prenotification Cek data manifes/BC 1.1 Monitoring/tracking status dokumen PIB/PEB Cetak respon atas pelayanan PIB/PEB

Layar Update Data BC 11

Layar Update Data BC 11

Layar Update Data BC 11

Browse Status dan Cetak Respon PIB

Browse Status dan Cetak Respon

Browse Status dan Cetak Respon

Browse Status dan Cetak Respon

Browse Status dan Cetak Respon

Browse Status dan Cetak Respon PEB

Pemberlakuan Sistem Ekspor Baru Dilakukan secara bertahap/paralel Mulai berlaku 01 Oktober 2016 PEB versi lama dan versi baru dapat diproses/dilayani Mandatori 29 Oktober 2016 PEB versi lama akan direject, yang diproses hanya PEB versi baru

HAL YANG HARUS DILAKUKAN Update Modul PEB versi baru (versi 6.00) - Download dari website DJBC, INSW atau PT. EDI Indonesia Update software komunikasi data Mengaktifkan kembali user portal pengguna jasa ------------------------------------------------------------------------------- “Pastikan data yang akan dikirim sudah benar”

Catatan setelah update modul PEB Proses backup/restore harus menggunakan modul dengan versi yang sama tidak boleh beda versi/silang (backup versi 5 maka proses restore dg versi 5) Proses BCF PEB harus menggunakan modul dengan versi yang sama. Jika PEB versi lama proses BCF tetap dengan modul PEB versi lama walaupun sudah mandatori versi baru. Tidak boleh membuka modul PEB versi 5 dan versi 6 secara bersamaan. -------------------------------------------------------------------------------

TERIMA KASIH