SOSIALISASI PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
STANDAR 2.
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SASARAN KERJA PEGAWAI.
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
Pengenalan Audit Mutu Perguruan Tinggi
PENILAIAN KINERJA DOSEN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Tata Cara Pengisian Penilaian Pretasi Kerja (PPK) PNS (Pengganti DP3)
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
REMUNERASI TENAGA KEPENDIDIKAN Universitas Brawijaya
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENYUSUNAN PENILAIAN INDEKS KINERJA INDIVIDU BAGI PERAWAT, PENUNJANG MEDIS DAN PEGAWAI NON MEDIS DI RSUP DR. SARDJITO.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PSDMP DAN PMP
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNS YANG MENJABAT GURU
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
100.
Audit Mutu Internal Winarno S Paralel 6.
Penilaian Prestasi Kerja PNS
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Kriteria.
EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 & Perka BKN No 1 Tahun 2013)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
RAKORNAS-I BAN-S/M DAN BAP-S/M
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Nama Peserta Jabatan Nama Perusahaan.
Nama Peserta Jabatan Nama Perusahaan.
Sistem Informasi Perencanaan dan
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS JEMBER JEMBER, 07 MEI 2019
Akreditasi Institusi.
Contoh penyusunan skp.
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2018 Disampaikan oleh : Direktorat SDMO dan Biro Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2017

Prinsip Pengukuran yang Hendak Dicapai Spesific Measureable Accurate Reliable Transparant

Aspek Penilaian Kinerja Tendik HASIL & KUALITAS KERJA Aspek yang mengevaluasi capaian hasil kerja dan kualitas kerja berdasarkan jabatan yang diemban. Idealnya dalam aspek ini yang diukur adalah SASARAN MUTU JABATAN PERILAKU KERJA (360°) Aspek penilaian keseharian kerja yang dinilai oleh atasan langsung, 2 rekan kerja, dan 2 bawahan (bila memiliki bawahan) PEMANFAATAN JAM KERJA Aspek yang mengukur efektivitas penggunaan jam kerja. Komponen penilaian adalah lama bekerja, tepat waktu, dan ketidakhadiran tanpa keterangan.

Sasaran Mutu Jabatan Sasaran Mutu Jabatan merupakan target yang ditentukan untuk setiap jabatan untuk mengevaluasi capaian dari kualitas hasil kerja. Setiap jabatan memiliki sasaran mutu yang mengacu pada baku mutu proses. Sasaran mutu mengacu pada rincian tugas dan tercantum dalam uraian jabatan. Target minimal mutu mengikuti baku mutu proses terkait jabatan di ITS. Sasaran mutu dievaluasi oleh atasan langsung dan dapat dilakukan audit silang unit kerja. Untuk periode penilaian Januari – Juni 2018, sasaran mutu masih dirupakan dalam penilaian “Pemenuhan Rincian Tugas” Untuk periode penilaian Juli – Desember 2018, selain penilaian “Pemenuhan Rincian Tugas” maka akan ditambahkan Indikator Sasaran Mutu yang menampilkan Hasil & Kualitas Kerja

Contoh Indikator Sasaran Mutu: Bendahara Pengeluaran Pembantu PROSENTASE JUMLAH PENGAJUAN UMK TEPAT WAKTU PROSENTASE JUMLAH SPJ DISERAHKAN TEPAT WAKTU PROSENTASE JUMLAH SPJ TANPA KEKELIRUAN (TEMUAN) PROSENTASE JUMLAH SSP YANG DIUNGGAH TEPAT WAKTU

Aspek Penilaian Perilaku Kerja 360o PERILAKU TEKNIS Pemahaman terhadap pekerjaan Kualitas Hasil Kerja Inisiatif Kemampuan Berkomunikasi PERILAKU KERJA Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemimpinan

Pemanfaatan Jam Kerja Total Waktu Kerja Efektif diukur dari jumlah jam kerja yang tiap tendik dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jam Kerja Efektif/bulan akan menyesuaikan dengan hari kerja yang berlaku di ITS pada tiap bulan atau tiap tahun. Jumlah Hari Kerja Tepat Waktu diukur dari jumlah hari yang kedatangan sebelum awal jam kerja resmi di ITS. Jumlah Hari Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan diukur dari jumlah hari kerja dengan status “ALPA” atau tanpa keterangan.

SCORECARD TAHUN 2017 TENAGA KEPENDIDIKAN NON STRUKTURAL (JABATAN FUNGSIONAL UMUM & TEKNIS)

PERUBAHAN SCORECARD PERIODE PENILAIAN JAN – JUN TAHUN 2018 TENAGA KEPENDIDIKAN NON STRUKTURAL (JABATAN FUNGSIONAL UMUM & TEKNIS)

SCORECARD TAHUN 2017 TENAGA KEPENDIDIKAN STRUKTURAL (SELAIN KEPALA BIRO) Untuk periode penilaian kinerja Jan – Jun 2018, Scorecard Tenaga Kependidikan Struktural (selain Kepala Biro), TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN, sehingga akan menggunakan scorecard yang sama dengan tahun 2017

RENCANA PERUBAHAN SCORECARD PERIODE PENILAIAN JUL – DES TAHUN 2018 TENAGA KEPENDIDIKAN STRUKTURAL (SELAIN KEPALA BIRO)

SCORECARD TAHUN 2017 KEPALA BIRO Untuk periode penilaian kinerja Jan – Jun 2018 dan Jul – Des 2018, Scorecard Kepala Biro, TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN, sehingga akan menggunakan scorecard yang sama dengan tahun 2017