1 Puntung Rokok = Seribu Rupiah

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOSIALISASI PENGELOLAAN KANTIN TARUNA BAKTI

Advertisements

KODE ETIK PELATIH PEMBINA

BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.

• Pencapaian sasaran kinerja

SISA HASIL USAHA KOPERASI

Pelayanan Prima dalam Perspektif Sekretaris Profesional

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN TERHADAP Atas Penghasilan yang: DITERIMA atau DIPEROLEHNYA dalam Tahun Pajak SUBJEK PAJAK PASAL 1.

TATA RUANG KANTOR (OFFICE LAYOUT)

SURAT KUASA DAN SURAT TUGAS

Penyusunan laporan keuangan fiskal KOREKSI FISKAL

PERSEROAN TERBATAS 1.

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

Membuat lembar kerja sekretaris

KOPERASI PRODUSEN Koperasi Produsen adalah koperasi yg membeli bahan baku, mengolahnya hingga mnjd produk jadi yg siap pakai, dan menjualnya kpd konsumen.

Tindak Pidana di Bidang Perbankan & Money Laundering

AKUNTANSI INVESTASI (Aplikasi pada SAPD PPKD)

DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H

SELAMAT DATANG DI GREEN DORMITORY

Bank dan Lembaga keuangan 1 PTA 2015/2016

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.

Bab III Ruang lingkup lembaga keuangan bank

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA

DENAH LOKASI DAN PERATURAN BUMI PERKEMAHAN LOSIPRAGA 2016.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK

Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free Monitoring di

TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

POKOK – POKOK MATERI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan Tetap.

Oleh : Drs. H. Masrawan, M.Ag Kepala Bagian Tata Usaha

Universitas Esa Unggul

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA

Februari 2012 PT. Mitra Lestari membentuk dana kas kecil digunakan untuk membayar pengeluaran tunai yang tidak besar jumlahnya dan sering terjadi. Disepakati.

DENAH LOKASI DAN PERATURAN BUMI PERKEMAHAN LOSIPRAGA 2016.

Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

SMOKING AND SMUGGLING Studi kasus indonesia Anggota kelompok :

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KTR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

PHBS DI INSTITUSI KESEHATAN

KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU

Rancangan Perkuliahan Semester

Selamat Bekerja Semoga Berhasil

BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN

AKUNTANSI PAJAK ATAS KLASIFIKASI BIAYA DAN KOMPENSASI KERUGIAN

RISIKO KEPATUHAN (COMPLAINCE RISK)

Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC

Perlindungan Konsumen

PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

PERSEROAN TERBATAS OLEH : Marsya Adelia Rosyid D ( )

Aturan dan Larangan Kampanye

GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

III. FAKTOR LINGKUNGAN KERJA

KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.

SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan

Kelompok 2 Kelas: 1PA06 Anissa Putri (NPM: )

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

SOSIALISASI IZIN PAMERAN, KONVEKSI DAN SEMINAR DAGANG

PERENCANAAN GEDUNG WORKSHOP BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018.

 Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,  Hukum adalah aspek.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018

OPERATIONAL / PRODUCTION MANAGEMENT

ETIKA MEROKOK. Tidak merokok di dalam ruangan baik di dalam rumah, di gedung perkantoran, di fasilitas umum, di dalam kendaraan umum, atau di dalam toilet/wc.

PERTEMUAN UNIT KEBERSIHAN Kamis, 12 September 2019.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA  TUGAS BANK INDONESIA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, tugas Bank Indonesia.

Transcript presentasi:

1 Puntung Rokok = Seribu Rupiah (Jakarta) Menyusul dikeluarkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Kawasan Dilarang Merokok di semua lingkungan gedung kantor PLN dan sudah diterapkan sejak awal September lalu, hari ini Kamis (16/9) dilakukan gerakan bebas puntung rokok di seluruh bangunan gedung kantor PLN Pusat. Untuk mendorong gerakan ini, sekaligus membebaskan lingkungan kantor dari sampah puntung rokok, maka apabila masih ditemukan adanya puntung rokok di lingkungan Kantor PLN Pusat dapat ditukarkan dengan uang senilai Rp 1.000. Gerakan ini direspon positif oleh jajaran Direksi PLN, bahkan dana untuk penukaran sampah puntung rokok itu berasal dari sumbangan langsung masing-masing Direksi. Sejak dibukanya counter penukaran puntung rokok pagi tadi di plaza terbuka kantor PLN Pusat hingga siang hari ini, setidaknya telah terkumpul tidak kurang dari 2.500-an puntung rokok. Bila ditukarkan, setara dengan nilai Rp 2.500.000. Puntung-puntung rokok itu berasal dari sekitar lingkungan kantor, baik yang ada di tong/tempat sampah yang tersebar di beberapa titik yang ada di gedung kantor, maupun yang berasal dari di halaman kantor. Gerakan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dari puntung rokok, terbebas dari asap rokok dan untuk lebih menjamin kenyamanan lingkungan kerja. Sementara itu, ketentuan kawasan dilarang merokok di semua gedung kantor PLN diberlakukan bagi semua pegawai dan tenaga kerja lainnya yang bekerja di bangunan kantor PLN, maupun bagi tamu-tamu yang berkunjung ke kantor PLN. Selain dimaksudkan untuk menciptakan ruang kerja yang bebas asap rokok, kebijakan Kawasan Dilarang Merokok juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang dengan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat, mendorong setiap anggota perusahaan untuk mengembangkan perilaku hidup sehat dan lebih meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, bagi pegawai akan dikenakan sanksi tegas secara berjenjang, mulai dari teguran lisan sampai demosi jabatan. Diharapkan dengan diterapkannya ketentuan kasawan dilarang merokok ini,benar-benar dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih bebas dari asap rokok.