Education & Choice Ahmad ismail ( )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
Advertisements

DRAFT PETUNJUK TEKNIS PERMENDIKBUD JABATAN AKADEMIK DOSEN
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sisa Hasil Usaha (SHU) Rita Tri Yusnita.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2012 LC.
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
UNIVERSITAS GUNADARMA
PRIVATISASI. Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan.
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I)
Seminar Pajak dan Retribusi Daerah
Impeachment atau Pemakzulan
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
Donald Samuel Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
Perekonomian Indonesia
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
Oleh: Iman Rahmat Gunawan
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
Dan Pengingkaran Kewajiban Warga negara
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Inspektorat Kabupaten Sleman
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Konsep Dasar akuntansi pajak
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN ARAB SAUDI
HUBUNGAN ISTIMEWA.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PRESENTASI PPKN PRESIDEN Afiyah Qurrota (03) Daniswara Ilham(09)
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM UUD 1945
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
NEGARA INDONESIA.
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Tata Kelola Pemerintahan Desa
JURUSAN MAGISTER PENDIDIKAN IPS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DOSEN
Teori Pendidikan Dasar MATA KULIAH : TEORI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Dosen : Wahyu A.Rini, MA, M.Pd.
KELOMPOK 2 PENGEMBANGAN PROFESI GURU 1.RIDHA HENNI PANE 2.MARUDUT SIDEBANG 3.RASTI HAFIZANTI 4.SITI FATIMAH 5.ABDUL HARIS.
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Biro Hukum dan Organisasi
DASAR HUKUM SERTA TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN STMIK DIPANEGARA MAKASSAR 2014 Pertemuan I : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
STATISTIK PENDIDIKAN. PARTISIPASI SEKOLAH Terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama: 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) 2.Angka Partisipasi Murni.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Transcript presentasi:

Education & Choice Ahmad ismail (125020107111043) Dolfi Suprayogaswara (125020105111003) Yosa El Tama (0910210095)

Studi kasus di indonesia Pendidikan sampai saat ini menjadi salah satu indikator penting bagi sebuah negara, khususnya Indonesia. Pendidikan yang baik, dengan pelaksanaan yang benar, dan berkualitas tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya bagi pembangunan nasional.

Pendidikan yang berlaku secara internasional Diukur berdasarkan: beberapa indikator utama Beberapa indikator yang berelasi dengan pendidikan seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Melek Huruf (AMH) serta Persentase Partisipasi Sekolah. Kalau diperhatikan, IPM Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2004 - 2012

Angka Melek Huruf (AMH)

Penurunan AMH tidak semena-mena hanya karena kondisi realita pendidikan nasional yang memburuk kualitasnya, tetapi juga bergantung pada metodologi pendataan yang digunakan hingga tercetaknya statsitik pendidikan nasional. Oleh karena itu, pembaca data hendaknya perlu jeli dan dengan cermat dalam melihat fenomena penurunan dan penaikan data-data statistik Indonesia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Pemerintah Indonesia menaruh perhatian lebih dalam pendidikan sampai diterapkannya dalam UU dan mengambil porsi besar dalam APBN, amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi “Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Yang Sekurang-kurangnya Dua Puluh Persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.”

Program Pemerintah Kartu Indonesia Pintar GGD (Guru Garis Depan) Wajib Belajar Sembilan tahun

Terima Kasih