Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada Harapan Peran Pemerintah dalam Mendukung Tumbuhnya Industri Kesehatan berdasarkan Capaian dan Tantangan Pembiayaan JKN Rp Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada

Isi Pencapaian dan Tantangan-tantangan Industri kesehatan yang sulit berkembang Penutup: Harapan peran pemerintah

Capaian JKN:

Tantangan-tantangan Apakah 219 juta jiwa mempunyai akses yang sama ke pelayanan kesehatan Apakah dana BPJS benar-benar mensubsidi mereka yang miskin Apakah sudah benar bangsa Indonesia mengandalkan BPJS untuk meningkatkan pendanaan kesehatan?

Apakah 219 juta jiwa mempunyai akses yang sama ke pelayanan kesehatan? Tantangan 1 Apakah 219 juta jiwa mempunyai akses yang sama ke pelayanan kesehatan?

Apa yang terjadi selama sekitar 5 tahun terakhir ini:

Dana besar diberikan ke Demand Side Anggaran pemerintah untuk pengembangan RS masih rendah Lebih dari 90 Triliun untuk PBI dan PBI Daerah Insentif para dokter masih rendah Ideologi: Meningkatkan peran pemerintah dalam pembiayaan

Pemerintah Kekurangan Dana untuk Kesehatan Investasi RS selama 5 tahun terakhir banyak dikerjakan oleh Swasta Bentuk Rsnya adalah PT, bukan Yayasan atau Perkumpulan Investasi Swasta banyak di pulau Jawa dan kota-kota besar Terjadi ketidak seimbangan sisi supply side

Apakah dana BPJS benar-benar mensubsidi masyarakat miskin? Tantangan 2. Situasi Pembiayaan Kesehatan di Indonesia tahun 2017: Apakah dana BPJS benar-benar mensubsidi masyarakat miskin?

Pembiayaan kesehatan di Indonesia Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri (PBPU) Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Fungsi sumber-sumber (Revenue) untuk Kesehatan Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Non-PBI Mandiri Non-PBI Mandiri (PBPU) Askes Swasta Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Fungsi pooling di berbagai tempat Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri Non-PBI Mandiri (PBPU) Rp Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Pooling di BPJS Pendapatan Iuran dari berbagai Kelompok Catatan: Lebih besar dari APBN yang di pool ke Kemenkes 2015: Rp52,8 triliun (meningkat30%) 2016 : Rp 67,4 triliun (meningkat 28%) 2014: Rp40,7triliun Data: BPJS

Purchasing ke berbagai provider/pelaksana BPJS Rp Rp PBI Rp Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Purchasing ke berbagai provider/pelaksana BPJS Rp Purchasing oleh BPJS berada dalam kondisi mismatch Rp PBI Rp Kemenkes Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Terjadi BPJS Defisit. Pemerataan Pelayanan Kesehatan tidak berjalan efektif

Mengapa BPJS Defisit? Pendapatan Fix: Diatur oleh berbagai Regulasi. Pengeluaran, terutama untuk Klaim INA-CBG yang lebar: bersifat Unlimited Tidak ada batas atas untuk: Pasien Rumahsakit Pemerintah Daerah

Benefit Package yang lebar dengan INA-CBG tinggi banyak dipergunakan oleh masyarakat dengan akses yang baik (PPU dan PBPU)

Isu Pemerataan dan Ketidak adilan menonjol: Dana PBI tidak dipakai seluruhnya oleh mereka yang miskin (Th 2015: Klaim Rasio PBI 80%, PBPU di atas 250%) Dana Kompensasi tidak berjalan; Kebijakan pusat belum berjalan. Dana PBI dari Pemda, di berbagai daerah terpencil tidak bisa dipakai sepenuhnya karena kesulitan Akses faskes dan SDM Kesehatan. Dana ini (karena sifat single pool BPJS) mungkin dipakai oleh Propinsi/Kab yang overshot

Dana PBI bisa mengalir ke PBPU karena sifat Single Pool Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri (PBPU) Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Kubus WHO tidak hanya satu Terjadi perbedaan besaran dana yang dipakai di setiap regional BPJS Regional 1 Regional 5

Tantangan lebih lanjut: Pemerataan UUD: Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2: Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan .

UU SJSN UU SJSN menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN Iuran sesuai dengan besaran pendapatan UU SJSN menyatakan bahwa subsidi iuran JKN harus untuk orang miskin dan orang tidak mampu (Pasal 14 ayat 2)

Tantangan 3. Apakah sudah benar bangsa Indonesia mengandalkan BPJS untuk meningkatkan pendanaan kesehatan?

Catatan: Perkembangan Ekonomi di Indonesia GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue Penerimaan negara dari pajak relatif rendah. Sampai tahun 2017

Sumber APBN: Sulit mengingat pendapatan Pajak masih rendah Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri (PBPU) Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Sumber dana PBI di BPJS sulit naik, kecuali ada kenaikan pajak GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue PBI masuk dalam sistem pajak

Apakah Pajak di Indonesia dapat diandalkan? Dari mana sumber pajak dan pendapatan? Pajak-pajak Penjualan (PPN, barang mewah, cukai khususnya tembakau) Pajak Pendapatan (1/4 pajak perorangan, dan ¾ pajak korporasi) accounted for 29%; and Pendapatan minyak dan gas (30% pajak dan 70% pendapatan non-pajak) (World Bank, 2014b). 34% 29% 20%

Apakah Pajak di Indonesia dapat diandalkan? Dari mana sumber pajak dan pendapatan? Pajak-pajak Penjualan (PPN, barang mewah, cukai khususnya tembakau) Pajak Pendapatan (1/4 pajak perorangan, dan ¾ pajak korporasi) accounted for 29%; and Pendapatan minyak dan gas (30% pajak dan 70% pendapatan non-pajak) (World Bank, 2014b). 34% Sulit menaikkan pajak-pajak. Secara politis musatahil dalam situasi saat ini 29% 20%

Menaikkan Iuran PPU: Sulit, ditentang pengusaha Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Dari mana sumber dana lainnya? Dana Luar Negeri (Hutang dari Bank Dunia dan dari sumber lainnya). Dana potensial di GDP

Dana Hutang dari Luar Negeri; POTENSI KECIL Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Bank Dunia, ADB… Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll BPJS APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri Non-PBI Mandiri (PBPU) Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Sudah mulai dijajagi Untuk infrastruktur RS di Indonesia timur Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Potensi sumber dana dari GDP Tax Revenue Non-Tax Revenue

Perhitungan Dengan GDP lebih dari 12 ribu Triliun Masih ada sekitar 1.4% GDP (lk 180 T) yang “belum dipakai” untuk kesehatan Menjadi potensi sumber dana untuk kesehatan Sekitar 3.1% GDP Indonesia terpakai untuk kesehatan Negara lain di Asia Tenggara: Filipina 4.4%, Thailand 4.6% (World Bank, OECD)

POTENSI DI GDP Kebutuhan Sekunder: Jika tidak dimanfaatkan oleh sektor kesehatan: Masyarakat akan menggunakan untuk berbagai keperluan: Kebutuhan Sekunder: Kuliner Traveling Transportasi …..

Dana dari Masyarakat langsung Potensi Dana dari GDP: - Menaikkan Premi PBPU - Menggunakan Askes Swasta - Menambah Out-of-Pocket, termasuk cost-sharing - Mekanisme Public-Private-Partnership - Menggali Dana filantropisme + PRUK (Pungutan Rokok) Pendapatan Negara bukan Pajak Pajak Non-PBi PNS, Jamsostek dll (PPU) BPJS Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll APBN Rp Rp PBI Non-PBI Mandiri (PBPU) Non-PBI Mandiri Rp Kemenkes Kemenkes Askes Swasta Kementerian lain Pelayanan Primer: Pelayanan Rujukan Filantropisme Potensi dari GDP Pemda Dana dari Masyarakat langsung Pendapatan Asli Daerah

Potensi dana dari besaran Ekonomi Indonesia Menaikkan Premi PBPU Menggunakan Askes Swasta Komersial Menambah Out-of-Pocket peserta BPJS yang mampu, termasuk cost-sharing Menggunakan mekanisme Public-Private-Partnership Menggali Dana filantropisme

Tantangan lebih lanjut: Dalam menggali dana dari ekonomi Indonesia: Apakah akan bertumpu pada BPJS?

Pembiayaan kesehatan melalui BPJS Tergantung penerimaan negara dari Pajak dan bukan Pajak Keputusan di BPJS terpengaruh politik Dengan klaim, bersifat pascabayar untuk FKTL Tidak memasukkan pertimbangan Equity Cenderung untuk menekan Ukuran ekonomi pelayanan kesehatan tidak dapat berkembang Apa akibatnya? Sektor Kesehatan akan kekurangan dana.

Industri Kesehatan tidak tumbuh Sektor Kesehatan akan kekurangan dana. Industri Kesehatan tidak tumbuh Apa akibatnya? RS sulit berkembang Dokter sulit mendapatkan pekerjaan. Saat ini per tahun 10.000 dokter baru Sulit meratakan pelayanan kesehatan: Dana untuk pembangunan RS tidak ada Industri obat stagnan Mutu dapat menurun

Kesimpulan: Sektor Kesehatan harus mendapatkan pendanaan dari ekonomi Indonesia yang membesar Bertumpu hanya pada BPJS memberi risiko tinggi untuk sektor kesehatan Pemerataan akan menurun, dan mutu dapat menurun pula Sebaiknya menggunakan cara-cara lain di luar BPJS Termasuk filantropisme

Harapan Peran Pemerintah dalam Mendukung Tumbuhnya Industri Kesehatan Mendorong kebijakan untuk menggunakan dana yang “belum terpakai sektor kesehatan” di ekonomi. Menggunakan cara di luar BPJS

Apa cara-caranya? Mendorong penggunaan Askes Swasta Komersial bagi masyarakat mampu; Masyarakat mampu diharapkan tidak banyak menggunakan dana BPJS; Menambah Out-of-Pocket peserta BPJS yang mampu, termasuk cost-sharing; Menggunakan mekanisme Public-Private-Partnership; Menggali Dana filantropisme.

Terimakasih