Reformasi kebijakan fiskal dan moneter Imam Zarkazi Masfiah Diana F Muh. Romadhon R. Nanda Nuraini Rahardian Bagus P Fajar

Reformasi kebijakan di Indonesia dalam menangani krisis ekonomi diantaranya : Relaksasi kebijakan pada Kawasan Berikat yaitu adanya penambahan alokasi untuk penjualan lokal untuk seluruh jenis barang dari sebelumnya 25 persen lokal, 75 persen impor menjadi 50 persen lokal dan 50 persen impor. Penerbitan PMK terkait penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk produk tertentu yang sudah tidak tergolong barang mewah.

PMK terkait pemberian fasilitas pembebasan PPN atas impor atau penyerahan buku yang meliputi semua buku non fiksi. Ketiga kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan.

Kebijakan yg menyangkut fiskal dan keuangan diantaranya : Pendirian rumah atau apartemen oleh asing, pengaturan debt to equity ratio. Masalah pangan dengan mengeluarkan tambahan beras untuk rakyat miskin (raskin). Investasi sektor industri dan perdagangan. Percepatan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).

Selain itu juga terdapat kebijakan mengenai pengeluaran dana desa yg berfungsi membangun infrastruktur penunjang masyarakat desa. Yang berupa dana sebesar 40 triliun digelontorkan pada tahun ini.

Sedangkan menurut Nasution menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah moneter perbankan disebutkan antara lain, 1. Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku lender of last resort (LOLR). 2. Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan. Hal ini berdasar UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Sedangkan menurut Supriyanto “Pemerintah di era baru mulai mengatasi permasalahan fiskal dengan pengalihan pola subsidi dari subsidi tidak langsung menjadi subsidi lagsung. Kemudian pada masalah hutang luar negeri pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi 10% sejak tahun 2005 lalu.”

efek ekspektasi masyarakat. Ahmad Erani Yustika dan Eka Heni Sulistiani berkata dalam penelitian berjudul Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi. Korelasi kebijakan moneter terhadap perekonomian nasional biasanya terdiri dari empat jalur yakni efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan, efek ekspektasi masyarakat.

TERIMA KASIH