KEBIJAKAN DAK BIDANG PERTANIAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Makalah Kunci (Keynote Speech)
ANALISIS QUICK WINS PANGAN DAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN SANITASI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2016
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DAN DRAFT JUKNIS DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAK SUB BIDANG PERTANIAN.
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
PENILAIAN DAK SUB BIDANG KESEHATAN TA 2016
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
RAKORDA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEDAULATAN PANGAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Arah Kebijakan Persusuan
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Maria Lusia Hutagalung D1B011024
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 2018
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA 2018
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
KEMENTERIAN PERTANIAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAK BIDANG PERTANIAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BANDUNG, 11 NOPEMBER 2015

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN TEMA RKP 2016 RKP 2015*) MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 *) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN 3

INDIKATOR 2014 (baseline) Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Produksi padi (juta ton)70,6 76,282,0 - Produksi jagung (juta ton)19,13 21,424,1 - Produksi kedelai (juta ton)0,92 1,82,6 - Produksi gula (juta ton)2,6 3,33,8 - Produksi daging sapi (juta ton)0,45 0,590,76 - Produksi ikan (juta ton)12,414,818,8 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)* 8,99,19,89 - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71**1,29***3,01*** - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75198,7304,75 -Pembangunan waduk21**18***49*** ARAH KEBIJAKAN 1.Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula. 2.Stabilisasi harga dan pasokan pangan. 3.Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 4.Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN *Angka kumulatif dari tahun 2010; ** Total ; *** Total kumulatif sejak 2015 (sd 2019). Untuk angka 2016 belum termasuk irigasi dari DAK 2016, sementara 3 juta ha irigasi tersier dan kuarter sedang dilaksanakan di 201

HIGHLIGHT KEGIATAN UTAMA NAWACITA DALAM MENDUKUNG KEDAULATAN PANGAN 5

KEGIATAN NAWACITASASARANK/L Peningkatan Produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, gula, cabai dan bawang merah Perluasan areal tanam dan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai 1 juta ha Penyaluran bantuan budidaya padi 550 ribu ha dan jagung 350 ribu ha Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian unit Penyediaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi 10 juta ton Pengembangan areal tanaman tebu 42 ribu ha Pengembangan bibit ternak potong 535 ribu ekor dan budidaya ternak potong kelompok Pengembangan kawasan cabai ha dan bawang merah ha Kementan Pembangunan infrastruktur pertanian Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air di tingkat usaha tani, termasuk didalamnya perbaikan irigasi 500 ribu ha. Kementan Pembangunan dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah, dan rawa 30,7 ribu ha Kemen PU & PR Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, dan rawa 38,8 ribu haKemen PU & PR Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak 700 ha Pembangunan Waduk (22 buah On Going, 8 buah baru)Kemen PU & PR Pembangunan gudang dan fasilitas pengolahan hasil pertanian 693 unitKementan Pembangunan pasar tradisional tipe A & B 220 unitKemendag Perluasan sawah baru Pencetakan areal sawah baru 200 ribu haKementan Pembangunan Desa Mandiri benih Pemantapan pembangunan desa mandiri benih (sudah dimulai tahun 2015) Pengawasan dan sertifikasi benih Kementan KERANGKA PENDANAAN 6 PUSAT

KEGIATAN NAWACITASASARANK/L Pemulihan Kesuburan Lahan Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan lahan Pertanian 275 ribu ha Kementan Perluasan pertanian lahan kering di luar Jawa dan Bali Perluasan tanaman hortikultura, perkebunan dan tanaman hijau makanan ternak di lahan kering 43 ribu ha Kementan Pengembangan Pertanian Organik Pengembangan pertanian organik berbasis tanaman pangan (SRI) 250 ribu ha, tanaman hortikultura 50 desa, dan Perkebunan 150 desa Kementan Pengembangan pertanian di lahan kering Perluasan tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, di lahan kering Ha Kementan Peningkatan Produksi Ikan dan Garam Pembangunan kapal ikan > 30 GT 53 unit dan GT 100 unit Pengembangan perbenihan 687 unit dan benih induk unggul Pembangunan sarana dan prasarana budidaya air tawar, air payau, mina politan dan tambak Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha garam KKP Reformasi Agraria Inventarisasi P4T (Pendataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah) 3,2 juta bidang; Redistribusi Tanah 500 ribu bidang; Legalisasi aset tanah 2,1 juta persil Kementerian Agraria dan TR LANJUTAN PUSAT

KEGIATAN NAWACITASASARANK/L Peningkatan Kemampuan Petani dan Mendukung Desa Mandiri Benih Rehabilitasi/Rehabilitasi Balai Diklat Pertanian, SMK-PP Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbenihan, Balai Proteksi dan Balai Mekanisasi Pertanian. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan. DAK Provinsi Peningkatan Kemampuan Petani, dan Peningkatan Produksi Padi, jagung, Kedelai, Daging Pengembangan jalan Usaha Tani Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pembangunan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan DAK Kabupaten LANJUTAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN DAN PENDANAAN DANA ALOKASI KHUSUS 2016

ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK Mempertimbangkan : – Penyederhanaan bidang : Mengoptimalkan pencapaian outcome (Dimensi Pembangunan & RPJMN ) yang lebih fokus – Penggabungan bidang didasarkan pada kemiripan lingkup kegiatan di dalam bidang-bidang yang digabungkan. Bidang DAK tahun 2015 sebanyak 14 Bidang  Bidang DAK tahun 2016 : 11 Bidang – 10 bidang prioritas – 1 Bidang DAK Pendukung guna menampung pengalihan Dana DK dan TP (Urusan Daerah yang dikerjakan pusat)

PEMBIDANGAN DAK NOBIDANG DAK 2015NOBIDANG DAK 2016 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA 1PENDIDIKAN1 2KESEHATAN 2KESEHATAN DAN KB 3KELUARGA BERENCANA 4PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3 INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI 5INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN SANITASI DIMENSI SEKTOR UNGGULAN 6INFRASTRUKTUR IRIGASI 4KEDAULATAN PANGAN 7PERTANIAN 8ENERGI PERDESAAN5ENERGI SKALA KECIL 9KELAUTAN DAN PERIKANAN6 DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 10TRANSPORTASI7 11SARANA PERDAGANGAN8 SARANA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 12KEHUTANAN 9KEHUTANAN DAN LH 13LINGKUNGAN HIDUP 14PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH10PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH 11BIDANG DAK PENDUKUNG

NO.BIDANG DAKSASARAN 1.KEDAULATAN PANGAN Infrastruktur Irigasi Perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 540 ribu ha daerah irigasi atau sebesar 20% dari daerah irigasi yang rusak. Pertanian Provinsi Rehabilitasi Balai Diklat Pertanian, SMK-PP Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbenihan, Balai Proteksi dan Balai Mekanisasi Pertanian. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan. Kabupaten/Kota Pengembangan jalan Usaha Tani Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pembangunan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan SASARAN DAK KEDAULATAN PANGAN

Belanja K/L a.l KEMENTAN  Pengembangan optimasi lahan pertanian dan pemulihan kualitas kesuburan lahan (275 ribu Ha)  Peningkatan ketersediaan air irigasi a.l: Jumlah pengembangan jaringan dan optimasi air (Ha) 500 ribu Ha, termasuk di dalamnya perbaikan irigasi rusak KEMEN PU & PERA  Pembangunan jaringan irigasi kewenangan daerah dan yang fungsi dan kondisinya ditingkatkan (dukungan Pusat): Luas layanan jaringan irigasi permukaan yang dibangun/ditingkatkan (85 ribu Ha)  Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat : Luas layanan yang direhabilitasi (145 ribu Ha), Luas jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi (11,4 ribu Ha) DAK KEMENTAN Rehabilitasi Balai Diklat Pertanian, SMK-PP Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbenihan, Balai Proteksi dan Balai Mekanisasi Pertanian. Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan. Pengembangan jalan Usaha Tani Pembangunan/Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pembangunan Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Pembangunan/Rehabilitasi Balai Perbibitan dan Hijauan Makanan Ternak, Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan KEMEN PU & PERA  Perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada 540 ribu Ha daerah irigasi atau sebesar 20% dari daerah irigasi yang rusak. Sasaran Umum 1.Produksi Dalam Negeri: Padi (75,3 Juta Ton), Jagung (21 Juta Ton), Kedelai (1,4 Juta Ton), Gula (2,82 Juta Ton) 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi, air permukaan, air tanah dan rawa (9,89 juta ha) Sasaran Umum 1.Produksi Dalam Negeri: Padi (75,3 Juta Ton), Jagung (21 Juta Ton), Kedelai (1,4 Juta Ton), Gula (2,82 Juta Ton) 2.Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi, air permukaan, air tanah dan rawa (9,89 juta ha) PERSANDINGAN KEGIATAN K/L DENGAN KEGIATAN DAK KEDAULATAN PANGAN

NOURAIANRpProp/Kab/Kota I.Tahun 2015: -DAK Propinsi -DAK Kabupaten/Kota (Reguler) -DAK Kabupaten/Kota (Tambahan) Total: II.Tahun 2016*): -DAK Propinsi -DAK Kabupaten/Kota (Reguler) -DAK Kabupaten/Kota (Tambahan) Total: PERBANDINGAN ALOKASI DAK KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015 DAN *) Berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPR

NO.KEGIATAN OUTPUT 1.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 33Unit 2.Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya 40Unit 3Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 20Unit 4Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 8Unit Jumlah I KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DI PROVINSI 15

NO.KEGIATAN OUTPUT 1 Pengembangan Sumber-sumber Air meliputi: unit a.Pembangunan Embung/Dam Parit b.Irigasi air tanah a.Irigasi air permukaan 2Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur 280unit 3Pengembangan Jalan Usaha Tani 1000km 4Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan 900Unit 5Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 210Unit 6Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih dan coldstorage 1000desa Jumlah KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN/KOTA 16

HASIL PENILAIAN BAPPENAS ATAS PROPOSAL DAK 2016

18 MEKANISME PENGUSULAN, PENILAIAN, PEMBAHASAN, DAN PENETAPAN ALOKASI DAK TA 2016 Verifikasi oleh K/L Teknis atas Usulan/Proposal Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan, Data Teknis dan Bobot Kepala Daerah Penyiapan/Pengisian Template Proposal Standar Penyampaian ke DPR RI Tahap Pengusulan Tahap Penilaian Tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolidasi Usulan) Usulan SKPD (Data Teknis dan Rencana Kegiatan) 1.Kemenkeu 2.Bappenas 3.K/L Teknis Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima Penetapan Alokasi DAK 2016 Pembahasan Alokasi DAK 2016

19 MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAK Arah Kebijakan DAK BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK) BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK) Ancar-ancar Pagu Alokasi Per Bidang DAK BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK) BAPPENAS (DEP PENDANAAN) & KEMENKEU (DJPK) Penentuan alokasi per Bidang per Daerah KEMENKEU Penetapan alokasi dan Distribusi DAK BAPPENAS (Sektoral) Memberikan rekomendasi kesesuaian daerah dengan lokasi prioritas nasional Memberikan rekomendasi kegiatan dan locus yang terkait dengan sasaran prioritas nasional untuk menjadi kegiatan dan locus yang didanai Memberikan tanggapan dari sisi prioritas atas rekomendasi alokasi K/L TEKNIS Kesesuaian usulan kebutuhan dan data teknis Memberikan hasil muatan evaluasi Memberikan rekomendasi besaran alokasi berdasarkan data teknis dan aspek lainnya (ketaatan pelaporan) KEMKEU Memberikan pertimbangan aspek keuangan : o Kapasitas penyerapan/pengelolaan anggaran DAK 2014 o Alokasi DAK 2015 di daerah terkait Memberikan rekomendasi sistem Reward and punishment Memberikan tanggapan dari sisi aspek keuangan terhadap rekomendasi besaran alokasi OUTPUT : Usulan target, lokasi dan alokasi per bidang per daerah POKJA – TIM PUSAT PEMDA KAB/KOTA/PROVINSI Proposal DAK (Usulan Kegiatan, Target, Dana dan Lokasi)

6 KRITERIA DAERAH PRIORITAS DAERAH SENTRA PRODUKSI PANGAN DAERAH RAWAN PANGAN DAERAH TERTINGGAL DAERAH PERBATASAN DAERAH POTENSI PANGAN DAERAH SENTRA SAPI  Kewenangan penilaian Kementerian PPN/ Bappenas utamanya adalah:  Memberikan rekomendasi kesesuaian daerah dengan lokasi prioritas nasional  Memberikan rekomendasi terhadap kegiatan dan locus yang terkait dengan sasaran prioritas nasional untuk menjadi kegiatan dan locus yang didanai  Memberikan tanggapan dari sisi prioritas atas rekomendasi alokasi

HASIL PENILAIAN 21 NODAERAH DIREKOMENDA SIKAN TIDAK DIREKOMENDA SIKAN TIDAK MENGUSULKAN DAK KEDAULATAN PANGAN TOTAL PROPOSAL MASUK 1.Propinsi Kabupaten/Kota TOTAL DAERAH