ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN PPSP adalah Program Nasional untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman dengan memaksimalkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). PERENCANAAN IMPLEMENTASI MONITORING & EVALUASI Monitoring dan evaluasi Tersedianya database sanitasi dan air minum Insentif dan Disinsentif Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Peningkatan awareness pemerintah daerah Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Konsolidasi pendanaan Peningkatan kemitraan sanitasi dan air minum Penguatan regulasi dan kelembagaan

TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) Kesiapan Awal Studi EHRA Pokja Kab/Kota Dana Operasional Komitmen Pemetaan Kondisi Sanitasi Pelaksanaan kajian primer non EHRA Pemetaan kondisi sanitasi eksisting Pemetaan area beresiko Skenario Pembangunan Sanitasi Penetapan zona & sistem Penetapan strategi Perumusan program kegiatan Konsolidasi Internalisasi ke seluruh SKPD Eksternalisasi ke Pokja Prov dan sumber pendanaan lain Pemasaran sanitasi Finalisasi Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala OPD & Kepala Daerah Konsultasi Publik Lokakarya (dilakukan oleh Pokja Provinsi) TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) JAN - NOV

PROGRES PENYUSUNAN SSK NASIONAL Status : 24 Oktober 2018 KUALITAS DOKUMEN 58 % 19,8 BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 INSTRUMEN SSK PROGRES 96% 91% 78% 49% 36% 18% KUALITAS 84,9 37,2 27 27,7 33,4 33,7 87,5 40

PROGRES PENYUSUNAN SSK PROVINSI PESERTA WORKSHOP Status : 24 Oktober 2018 1,7% 2% 6,3% 13% 0% 3,6% 15,6% 0,5% 11,2% 2% 0,5% 52%

KUALITAS PENYUSUNAN SSK PROVINSI PESERTA WORKSHOP Status : 15 Oktober 2018 BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 INSTRUMEN SSK Sumatera Utara 50 - 6,7 1,7 Sumatera Barat 5 0,5 Bengkulu 25 Bali 100 52 Sulawesi Tenggara 2 Sulawesi Selatan 13,3 33 11,2 Sulawesi Utara 15 20 6,3 Sulawesi Tengah Kalimantan Tengah 47,5 4 11,3 15,6 Kalimantan Barat 60 13 Maluku Utara Papua Barat 87,5 8,8 3,6

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN SSK 44,7% KAB/KOTA tidak memiliki kendala tertentu, namun progres penyusunan masih cenderung RENDAH

TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK BAB 2 Data area terbangun kurang valid  kepadatan penduduk tidak logis Studi EHRA tidak dilaksanakan untuk seluruh desa/kelurahan  hasil kurang akurat Data-data sanitasi eksisting kurang valid Pemetaan kondisi sanitasi eksisting seringkali belum mempertimbangkan aspek non-teknis  analisa permasalahan menjadi tidak tajam Penyusunan Shit Flow Diagram (SFD) belum digunakan dalam analisa permasalahan & penentuan strategi Penyesuaian dalam pemetaan area beresiko dilakukan tanpa dasar yang kuat Inkonsistensi data

TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK BAB 3 Tahapan pengembangan sanitasi belum mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi wilayah Tahapan pengembangan disusun namun tidak dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan BAB 4 Strategi tidak tajam akibat identifikasi isu-isu strategis tidak dilakukan secara detail (analisa SWOT) BAB 5 Program dan kegiatan tidak menjawab permasalahan yang ada Program dan kegiatan tidak disesuaikan dengan strategi dan peluang yang ada Program dan kegiatan belum memperhatikan prioritas penanganan/prioritas wilayah

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2018 menyiapkan PERENCANAAN YANG LEBIH BAIK Mendorong PERCEPATAN PEMBANGUNAN sanitasi permukiman Komitmen Kepala Daerah Keterlibatan berbagai pihak

POLA PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2018 Perluasan Layanan Skala Lebih Luas M2 Penetapan Kebijakan Implementasi Peningkatan Akses Pengembangan Layanan Sanitasi Berkelanjutan M1 Komitmen Bupati/ Walikota M5 Adopsi Layanan Skala Kota M3 Ujicoba Model Layanan TAHUN ke-1 TAHUN ke-2 dst

PROGRES PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI 2018 KOMITMEN KEPALA DAERAH PENETAPAN KEBIJAKAN Kab. Maros V Proses pembahasan paket kebijakan, belum dilaksanakan audiensi kepada Kepala Daerah Kab. Tana Toraja Kota. Blitar Kab. Kediri Perlunya keterlibatan Pokja Provinsi lebih besar dalam memfasilitasi Kabupaten/Kota Kecenderungan kebijakan disusun tidak berdasar kondisi eksisting

TERIMA KASIH

Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) SINKRONISASI DOKUMEN SSK DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH RPJMN Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki RPJMD sebelum penyusunan SSK, maka SSK harus menjadi jembatan dalam penyusunan RPJMD baru SPM terkait Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) Suplemen RPJMD RKPD RAPBD Renstra PD Renja PD

SINERGITAS SSK DENGAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PUPR Dokumen Acuan Sanitasi Kab/Kota RPIJM Dokumen Anggaran Bidang Cipta Karya SIPPA Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran Bidang Cipta Karya DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Input : RPJMN, RPJMD, Rensta OPD, Visi Misi Kab/Kota 1 2 3 4 Keterangan Proses : Penyusunan SSK oleh Pokja Sanitasi Sinkronisasi SSK dengan RPIJM oleh Pokja & OPD Dinas PU Cipta Karya Sinkronisasi ke dalam SIPPA oleh OPD Dinas PU Cipta Karya Penajaman usulan daerah oleh Direktorat PPLP, usulan siap akan terbit dalam DIPA

DOKUMEN SSK SEBAGAI KRITERIA KAB/KOTA DAK TAHUN 2019 REGULER B AFIRMASI C PENUGASAN 1 1 1 Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 2 2 2 Sub Menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan di desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) Lokasi juga memenuhi salah satu prioritas daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi: 122 Kabupaten tertinggal sesuai Perpres No. 131 tahun 2015 yang akan di fokuskan di KTI 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan lokasi prioritas di 43 Kabupaten/Kota perbatasan negara sesuai Perka BNPP No. 1 tahun 2015 111 pulau-pulau kecil terluar sesuai Kepres No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni dan berada di kabupaten di luar Pulau Jawa, dan akan difokuskan di 12 PPKT sesuai target RPJMN 2015-2019 52 dari 144 kawasan transmigrasi target RPJMN 2015 – 2019 dengan RKT yang telah ditetapkan melalui Kepmendes sampai dengan akhir 2017 Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat 31 Kota prioritas percepatan penanganan permukiman kumuh Kementerian PUPR, yang juga merupakan lokasi KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP). untuk menu penambahan pipa pengumpul dan SR, penyediaan tangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan pembangunan drainase lingkungan 3 15 DAS prioritas nasional, untuk menu kegiatan penyediaan sarana sampah 4 Desa-desa pelaksana PAMSIMAS dan 1000 Desa Stunting, untuk menu pengembangan tangki septik komunal, dan tangki septik skala individual perdesaan 5 Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis), untuk menu tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja

ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI DANA DESA DONOR MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) APBN (REGULAR & HIBAH) ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) APBD PROVINSI & KAB/KOTA ZISWAF DAK SANITASI

PEMANFAATAN DOKUMEN SSK LAINNYA PEMILIHAN LOKASI SANIMAS Lokasi Sanimas mengacu pada area beresiko tinggi dan sangat tinggi pada SSK PRIORITAS PENERIMA LAYANAN PADA SPM AIR LIMBAH Prioritas ditetapkan pada masyarakat tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko tinggi dan sangat tinggi dan/atau dekat badan air.

PERAN POKJA PROVINSI/KAB/KOTA PROGRAM PPSP SINKRONISASI ADVOKASI FASILITASI KOORDINASI SUPERVISI ADVISORI

KONSEP PENYUSUNAN DOKUMEN SSK PEMETAAN SANITASI RENCANA PENGEMBANGAN INDIKASI KEBUTUHAN IMPLEMENTASI & EVALUASI Menggambarkan kondisi sanitasi eksisting (Infrastruktur, cakupan pelayanan, permasalahan). Menganalisa lokasi prioritas untuk pembangunan sanitasi. Menganalisa kebutuhan program & kegiatan pembangunan sanitasi untuk mencapai 100% akses sanitasi Menyusun strategi pembangunan sanitasi.