RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Advertisements

KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Publik: Sebuah Tinjauan
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
IRHAM DILMY Wakil Ketua & Komisioner
Keterbukaan Informasi Publik
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Rencana Strategis Tahun
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sekretariat Jenderal (Setjen)
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BKD Provinsi DKI Jakarta
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
AKUNTABILITAS BIROKRASI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN Sekretaris Daerah Prov. Jatim
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN Oleh : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Jakarta, Agustus 2018 1 1

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya VISI JAKARTA 2017 - 2022 “Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban , Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”

MISI JAKARTA 2018 - 2022 Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan HUMANIS dan MENGAYOMI, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial. Membangun lingkungan kota Jakarta secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial. Membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota. menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

PERATURAN YANG HARUS DIKUASAI UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 100 Tahun 2000 PP No. 53 Tahun 2010 Peraturan Gubernur tentang TKD Peraturan Gubernur tentang Kepangkatan Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tugas Belajar

PENGELOLAAN SDM Pengelolaan SDM berbasis kompetensi System pengelolaan SDM berbasis Merit Sistem : Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan Pada Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang Politik, Ras, Warna Kulit, Agama, Asal-Usul, Jenis Kelamin, Status Pernikahan, Umur atau Kondisi Kecacatannya (Sumber : UU Nomor 5 Tahun 2014) Update jumlah pegawai per pendidikan dan umur 7

MEMBANGUN SISTEM MERIT Update jumlah pegawai per pendidikan dan umur Sumber: Permenpan RB 8

6 KRITERIA MERIT SYSTEM KEBIJAKAN & PROSES SYSTEM INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN PENSIUN & PERLINDUNGAN REKRUTMEN & SELEKSI PEGAWAI MANAJEMEN KINERJA 6 KRITERIA MERIT SYSTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KARIR KEBIJAKAN & PROSES SYSTEM INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN

BPSDM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERIMA KASIH BPSDM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10 10