PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BKPSDMD KABUPATEN BREBES

Reformasi Manajemen ASN “Pengelolaan ASN berbasiskan Sistem Merit” Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan Penghargaan berdasarkan kinerja Kebutuhan ASN berdasarkan ABK Pemberhentian ASN karena tidak mencapai kinerja Sistem Seleksi CPNS menggunakan CAT & Promosi JPT Secara Terbuka UU 5/2014 ASN Penggajian & Tunjangan berdasarkan beban, tanggung jawab & resiko pekerjaan Penilaian Kinerja dg SKP dg penilaian 360⁰ Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berdasarkan iuran pasti Pengembangan kapasitas ASN Diklat PNS minimal 5 hari/tahun

Misi Kebijakan ASN MISI KEBIJAKAN ASN Penataan Sistem Seleksi CPNS Penataan Struktur Organisasi Profesionalisasi ASN Penataan Jumlah dan Distribusi ASN MISI KEBIJAKAN ASN Peningkatan Kesejahteraan ASN Penataan Sistem Seleksi CPNS Peningkatan Integritas dan Disiplin Promosi JPT secara Terbuka

ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 SMART ASN Tantangan Manajemen SDM ke Depan COMPETITIVE-AFTA-MEA ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL PENGUASAAN BAHASA ASING PENGUASAAN IT/DIGITAL KEBIJAKAN STRATEGI ASN 2015-2019 Perencanaan ASN sesuai dg Arah Pembangunan & Kebutuhan Pengadaan ASN Bebas KKN Profesionalisme ASN SMART ASN 2019 2015 Profil SDM ASN saat ini Tantangan SDM Internal Ketersedian ASN dgn Strategi Pembangunan > 40% Kualifikasi Pendidikan ASN Masih SLTA ke bawah & Kompetensi belum memadai

ROADMAP ASN 2015-2019 SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 ASN AWARD SMART ASN Berbasis Sistem Merit Audit Organisasi & Penataan ASN & Redistribusi Pegawai SASARAN 1 Moratorium CPNS Terbatas Perencanaan ASN Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN sesuai dengan Arah Pembangunan Nasional (NAWACITA) Standar Kompetensi Jabatan Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita) SASARAN 2 Rekruitmen ASN Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Management Management JPT & JA ASN & Pengembangan Assessment Centre RPP UU ASN Gaji & Tunj. berbasis kinerja SASARAN 3 Profesionalisme ASN Syarat Sertifikat dlm Jabatan Inpassing nasional JF

KEBUTUHAN PEGAWAI ASN S.D. TAHUN 2019 No. URAIAN PUSAT (orang) DAERAH JUMLAH 1 KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA S.D. TAHUN 2019 1.527.683 5.365.086 6.892.769 2 JUMLAH PNS S.D. AKHIR TAHUN 2016 889.500 3.485.948 4.375.448 3 PENSIUN PNS TAHUN 2015 S.D. 2017 39.909 184.701 224.610 4 KEKURANGAN ASN SAMPAI TAHUN 2019 (1- (2 + 3)) 678.092 2.063.839 2.741.931 Kekurangan ASN s.d. tahun 2019 adalah 2.741.931 Rata- rata kekurangan ASN setiap tahun (2017-2019) adalah 913.977

REKAPITULASI SEMENTARA PNS PEMERINTAH KAB BREBES YG MENCAPAI BUP,APS,MD . ( 5 TH ) JML KET 2014 250 11 49 310 2015 240 20 78 338 2016 384 18 86 494 2017 474 2 5 481 2018 532 - 1880 51 218 2155

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PNS yang pensiun pada Tahun 2017 dan 2018 Penataan struktur organisasi Peta jabatan melalui analisis jabatan Kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja Redistribusi pegawai Rasio belanja pegawai Luas wilayah Jabatan yang mendukung Nawacita

JABATAN – JABATAN TERKAIT NAWACITA YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK FORMASI Tenaga Pendidik (dosen-guru) Tenaga kesehatan (dokter-perawat-bidan) Penegak hukum (jaksa-hakim) Poros maritim Infrastruktur Ketahanan energi Ketahanan pangan Reformasi birokrasi Instruktur Penjaga lapas dan jabatan yang menjadi tugas pokok instansinya

Rekrutmen ASN 2015 2016 2017 2018 2019 Formasi Karena : PENAMBAHAN PEGAWAI BARU MEMPERHATIKAN Formasi Karena : PENSIUN,BUP,APS MENINGGAL DAN MUTASI/ROTASI Peta Jabatan Analisis Beban Kerja Rasio Belanja Pegawai Luas wilayah Jumlah Penduduk ARAH PEMBANGUNAN (NAWACITA) 2015 Moratorium (ditunda) PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2016 Moratorium (ditunda) PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 2017 Nawacita 2018 Nawacita 3. PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI 2019 Nawacita

PENDAPATAN PEMERINTAH KAB BREBES TH 2018 ,BELANJA PUBLIK,BELANJA PEGAWAI Rp.1.196.852.264.000 Rp.1.538.544.426.000 43,75 % 56,25 %

PERENCANAAN ASN ABK FORMASI 4 Tes (TKD-TKB) Sesuai Dengan Kompetensi jabatan KEBUTUHAN ASN 3 Kebutuhan ASN Provinsi/Kab/Kota Minimal memperhatikan Rasio Belanja dan jumlah penduduk Kem/Lembaga Sesuai dengan Mandat Instansi PETA JABATAN 1 Jabataan Yang tepat untuk melaksanakan tugas pokok organisasi ANGGARAN BELANJA SDM APARATUR ABK 2 Setiap Jabatan memikul tugas paling sedikit 1250 Jam per tahun

Rekruitmen Nawacita Pembangunan Sesuai dengan kebutuhan PENGADAAN ASN PENGUMAN PELAMARAN ADMINSTRASI 2 Secara online TES 3 TKD  CAT TKB  FORMASI PNS PPPK 1 Rekruitmen Nawacita Pembangunan Program Wajib Program Prioritas Program Dukungan RB 4 LULUS Sesuai dengan kebutuhan ASN YANG PROFESIONAL

PRINSIP PENGADAAN ASN MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA TKD  CAT TKB  CAT MEMPEROLEH PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA DAN MENDAPATKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL

Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan SDM di lingkungan dapat di lakukan PENATAAN SDM APARATUR Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan SDM di lingkungan dapat di lakukan Perpindahan dari Antar Daerah Perpindahan unit kerja Perpindahan jabatan Peningkatan kompetensi diperlukan pengaturan (PP- Perpres - PERMEN) REDISTRIBUSI PEGAWAI CPNS Kekuarangan ASN dapat dipenuhi melalui : Formasi Sekolah Kedinasan Formasi Khusus Formasi Umum Kebijakan formasi CPNS : Jab ADM Pelaksana di Bidang Teknis Jab Fungsional (Pertama, Terampil dan Pemula) Kekurangan ASN untuk Jab Fungsional dapat juga di penuhi melalui pengangkatan jalur formasi PPPK (menunggu PP PPPK) PPPK KEBUTUHAN ASN

NOMENKLATUR JABATAN Nomenklatur Jabatan Administrasi Pelaksana PER MENPANRB NO. 25 TAHUN 2016 adalah Sebagai Dasar untuk : Peta jabatan Kebutuhan Perencanaan (Formasi) Pengadaan (TKD – TKB) Pendidikan Kompetensi Sasaran Kerja Pembinaan Karier Kelas Jabatan Pangkat dan Jabatan Penggajian Pemberhentian

JUMLAH JABATAN PELAKSANA MENURUT URUSAN = 2648 NO Kelompok Urusan Jumlah 1 KESEKRETARIATAN Perencanaan 23 2 Sistem Informasi dan Dokumentasi 14 3 Hubungan Masyarakat 16 4 Hukum 62 5 Kepegawaian 65 6 Keuangan 112 7 Organisasi/ Kelembagaan 24 8 Pelaporan 27 9 Pengawasan 57 10 Perlengkapan 116 11 Tata Usaha 41 12 Tatalaksana Agama 89 Energi dan Sumber Daya Mineral 84 Hukum dan HAM Keamanan 28 Kearsipan Kebudayaan 113 Kehutanan 19 Kelautan dan Perikanan 50 Kepemudaan dan Olah Raga Kesehatan 59 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 32 13 Komunikasi dan Informasi Teknologi Komputer Koperasi, usaha kecil, dan menengah 20 NO Kelompok Urusan Jumlah 15 Lingkungan hidup 20 16 Moneter dan Fiskal Nasional 258 17 Pangan 7 18 Pariwisata 3 19 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 99 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 9 21 Pemberdayaan masyarakat dan Desa 22 Penanaman modal 45 23 Pendidikan 310 24 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 38 25 Perdagangan 28 26 Perhubungan 180 27 Perindustrian 92 Perpustakaan 29 persandian 5 30 Pertahanan 31 Pertanahan 79 32 Pertanian 132 33 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 34 politik Luar Negeri 35 Sosial 36 Statistik 37 Tenaga Kerja Transmigrasi 10 39 Yustisi

TUJUAN Pegawai ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service/ penyelenggara pelayanan masyarakat. Pegawai ASN yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan). Pegawai ASN yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja. Pegawai ASN yang kompeten sesuai tuntutan jabatan.

1. PEMBANGUNAN KESEHATAN Penguatan Promotif dan Preventif: “Gerakan Masyarakat Sehat KES, BKKBN, PEMDA JABATAN UTAMA 1 Apoteker 2 Asisten Apoteker 3 Bidan 4 Dokter (Dokter umum dan Dokter Spesialis) 5 Dokter Gigi 6 Dokter Pendidik Klinis 7 Perawat 8 Perawat Gigi 9 Epidemiolog Kesehatan 10 Entomolog Kesehatan 11 Fisikawan Medis 12 Fisioterapis 13 Nutrisionis 14 Perekam Medis 15 Pengawas Farmasi dan Makanan 16 Penyuluh Keluarga Berencana 17 Teknik Elekromedis 18 Teknisi Gigi 19 Terapis Transfusi Darah 20 Terapis Wicara Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

2. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata JABATAN UTAMA Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 1 Guru (SD & Mata pelajaran) 2 Dosen 3 Dokter Pendidik Klinis Peningkatan Kualitas Pendidikan Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas Kem dikbud, Kem Dikti, Kem Agama, Kem Perindustrian, Kem Kelautan, Kem Perhubungan, Kem Hukum dan HAM, Kem Kesehatan Prov/Kab/Kota Peningkatan Pendidikan Agama dan Karakter Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Tinggi

3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kem Keungan, Kem Koperasi, Kem Perekonomian, Kem Perdagangan, JABATAN UTAMA Pertumbuhan ekonomi 1 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 2 Penyuluh Pajak 3 Penyuluh Perindag 4 Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak 5 Analis Distribusi Pita Cukai 6 Analis Ekonomi 7 Analis Ekonomi Kreatif 8 Analis Ekonomi Makro 9 Analis Fiskal 10 Analis Pabean dan Cukai 11 Analis Pajak 12 Analis Penanaman Modal 13 Analis Penanggulangan Krisis 14 Instrukur 15 Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 16 Penyuluh Perekonomian 17 Analis Koperasi 19 Penyuluh Koperasi 20 Pranata Koperasi 21 Medik Viterriner 22 Paramedik Viteriner Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil Penciptaan lapangan kerja Peningkatan Taraf Hidup Penduduk Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) Perkuatan basis perekonomian perdesaan Pengembangan kewirausahaan Perluasan pelayanan dasar

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Ketersediaan Jalan dan Jembatan JABATAN UTAMA 1 Pembina Jasa Kontruksi 2 Teknisi Penerbangan 3 Teknik Pangairan 4 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 5 Teknik Jalan dan Jembatan 6 Teknik Penyehatan Lingkungan   7 Analis Jalan dan Jembatan 8 Analis Pelabuhan 9 Analis Pelayaran 10 Analis Penerbangan 11 Inspektur Angkutan Udara 12 Inspektur Bandar Udara 13 Inspektur Keamanan Penerbangan 14 Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara 15 Inspektur Naviasi Penerbangan Ketersediaan Bandara Ketersediaan Pelabuhan Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan Pendukung

5. PEMBANGUNAN POROS MARITIM Peningkatan produk kelautan JABATAN UTAMA Peningkatan produk kelautan Peningkatan budaya bahari, dan iptek Kelautan 1 Pengawas Keselamatan Pelayaran 2 Surveyor Pemetaan   3 Pengawas Perikanan 4 Pengamat Meteorologi dan Geofisika  5 Rescuer 6 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir  7 Pemeriksa Bea dan Cukai 8 Analis SAR 9 Pengawas Pelabuhan 10 Bakes 11 Bosun 12 Juru listrik 13 Juru Mesin 14 Juru Minyak 15 Juru Mudi 16 Kasapdek 17 Kasapmesin 18 Kelasi 19 Kerani 20 Konselor 21 Masinis Kapal 22 Mualim Kapal 23 Nakhoda 24 Pengawas Cuaca 25 Pengendali dan Pemelihara Radar  26 Penyelam 27 Penyuluh Keamanan Laut 28 Pranata Sar 29 Oiler 30 Operator Komunikasi 31 Operator Radio Panggil 32 Serang 33 Teknisi Kapal Pengembangan pelabuhan perikanan dansentra perikanan terpadu Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Pembangunan Kemaritiman Peningkatan taraf hidup nelayan : pemberian akses terhadap umber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar Pemberan- tasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan, penambahan kawasan onservasi, dan Rehab pesisir dan kualitas lingkungan laut Pengelolaan daerah perbatasan laut, pulau pulau kecil

6. PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI JABATAN UTAMA 1 Inspektur Ketenagalistrikan   2 Inspektur Minyak dan Gas Bumi   3 Inspektur Tambang   4 Pengamat Gunung Api   5 Penyelidik Bumi   6 Analis Konservasi Energi  7 Analis Usaha Jasa Mineral dan Batubara  8 Analis Harga dan Subsidi Bahan Bakar 9 Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi  10 Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan  11 Analis Kelaikan Teknik Minyak dan Gas Bumi  12 Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara  13 Analis Ketahanan Energi  14 15 Analis Pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi  16 Analis Pengembangan Investasi  17 Analis Investasi dan Kerjasama  18 Inspektur EBTKE  19 Analis Program Energi Baru Terbarukan  20 Pengawas Usaha Produksi dan Pemasaran  21 Analis Program Ketenagalistrikan  22 Analis Program Mineral dan Batubara  23 Analis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara 24 Analis Wilayah Pertambangan  25 Penyelidik Geologi Analis Penyertaan Modal pemerintah  26 27 Analis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara 28 Analis Logam  29 Analis Pemanfaatan Energi  30 Analis Pengembangan Energi  31 Analis Penyediaan Energi  32 Analis Pengembangan Infrastruktur standar  33 Analis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas bumi  34 Pengawas Konservasi Energi   Pembangunan kilang minyak Tata Kelola Industri Migas dan Energi Pengendalian impor minyak Percepatan pembangunan pembangkit listrik Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua Pembangunan Kedaulatan Energi Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke Gas Peningkatan penggunaan batubara dan gas Iklim investasi migas yang kondusif Pengembangan biofuel, Pembangunan Energi Baru - Terbarukan dan Konservasi Energi Peningkatan kapasitas tangki

7. PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN Reforma agraria JABATAN UTAMA Peningkatan produksi padi dan pangan lain 1 Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman 2 Pengawas Benih Tanaman 3 Pengawas Bibit Ternak 4 Pengawas Mutu Hasil Pertanian 5 Pengawas Mutu Pakan 6 Pengawas Pembudidayaan Ikan 7 Pengendali Ekosistem Hutan 8 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 9 Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan 10 Penyuluh Kehutanan 11 Penyuluh Perikanan 12 Penyuluh Pertanian 13 Analis Ketahanan Pangan 14 Analis Pasar Hasil Perikanan 15 Analis Produksi Perikanan Tangkap 16 Pengawas Mutu Hasil Perikanan 17 Analis Lahan Pertanian 18 Analis Industri Pangan 19 Analis Pangan 20 Analis Potensi Perbenihan Stop konversi lahan produktif Pengendalian harga dan impor pangan Pembangunan Kedaulatan Pangan Pemulihan kesuburan lahan Peningkatan produksi ikan, garam, rumput laut Pembangunan Desa Mandiri Benih Pengembangan pertanian organik

8. PEMBANGUNAN DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI 1 Pemeriksa 2 Assesor   3 Auditor  4 Analis Laboratorium  5 Pemeriksa Pajak   6 Peneliti   7 Pengawas Radiasi  8 Pengelola Keuangan  9 Penghulu   10 Penguji Kendaraan Bermotor  11 Penguji Mutu Barang   12 Pranata Nuklir   13 Psikolog Klinis   14 Radiografer   15 Operator Transmisi Sandi  16 Sandiman   17 Statistisi   18 Pemeriksa Desain Industri  19 Pemeriksa Paten   20 Pemeriksa Merek   21 Analis Berkas Sengketa  22 Analis Pemerintahan  23 Analis Pemilihan Umum  24 Analis Perumusan SNI   25 Analis Pengukuran dan Pemetaan  26 Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan 27 Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah  28 Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran HAK 29 Pengelola Sistem informasi dan jaraingan 30 Atase  31 Atasse Perdagangan  32 Juru Ukur  33 Petugas Pembina Jasmani dan Mental Pegawai 34 Pembina Mental  35 Pemeriksa Laboratorium  36 Pemeriksa Transaksi Keuangan  37 Pengawas Industri  38 Pengawas Kemetrologian  39 Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan  40 Pengawas Lalu Lintas Darat  41 Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan  42 Pengelola Bengkel  43 Pengelola Data Pelayanan Perpajakan  44 Pengelola Teknologi Informasi  45 Pengendali Jaringan Komunikasi  46 Pengedali Jaringan Sistem Satelit  47 Psikolog  48 Operator Alat Berat   49 Operator Kilang dan Utilitas  50 Teknisi Alat Berat  51 Teknisi Laboratorium  52 Teknisi Listrik  53 Teknisi Mesin  54 Teknisi Pemetaan dan Penggambaran  Reformasi Birokrasi Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

9. PEMBANGUNAN PENEGAK HUKUM 1 Jaksa 2 Agen 3 Analis Keimigrasian 4 Pemeriksa Keimigrasian 5 Polisi Kehutanan 6 Diplomat 7 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Analis Dukungan Operasi Narkotika 9 Analis Hakim 10 Analis Intelijen 11 Analis Keamanan 12 Analis Materi Sidang 13 Analis Narkoba 14 Analis Operasi Intelijen Keimigrasian 15 Analis Penuntutan 16 Analis Penyidikan 17 Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM 18 Analis Rekrutmen Hakim 19 Analis Sengketa Peradilan 20 Pengadministrasi Penanganan Perkara 21 Pengadministrasi Registrasi Perkara 22 Pengelola Data Perkara 23 Penjaga Tahanan 24 Panitera Pengganti 25 Penyidik 26 Penyuluh Narkoba 27 Penyuluh HAM 28 Penyuluh Narapidana 29 Petugas Pengejaran 30 Petugas Penindakan 31 Pengemudi Pengawal Tahanan 32 Perawat Senjata Api 33 Pengelola Warga Binaan Pemasyarakatan 34 Analis Kekayaan Intelektual Pengelola Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Situasi Kondusif Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Kepastian dan Penegakan Hukum

BIROKRAT YANG DI INGINKAN SBB: TERIMA KASIH