UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Subbag umum / kepegawaian
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
Jobseeker STIKES ‘AISYIYAH BANDUNG Bandung, 05 Agustus 2016
Rencana Strategis Tahun
Manajemen Umum Kepegawaian
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
PERAN KORPRI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BKD Provinsi DKI Jakarta
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
ASESMEN & PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KEMENDIKBUD
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
Badan Kepegawaian Negara
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Petunjuk Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2017 Fasilitator: Novi Savarianti Fahrani, SH, MH.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Contoh penyusunan skp.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN