PENGADAAN BARANG DAN JASA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012 PENGADAAN BARANG/JASA

Advertisements

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

MATRIKS PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH besertaREVISINYA (PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 1 45.

Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)

Daftar Isi Pendahuluan Menuju Sourcing Sub Menu Sourcing a b c.

Disampaikan pada Perkuliahan STIE MDP 2014

Oleh : Pembantu Rektor II UNS Prof. dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

SIKLUS PENGELUARAN By: Mr. Haloho.

Siklus Pengeluaran Pertemuan 9.

Bidang Pendidikan TK, SD dan PK

Apps Zendesk / OMS Mini.

SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.

RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

BARANG DAN JASA) Dovan Hanggara

PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

Sekretariat Jenderal (Setjen)

Suyitno LPSE Depdiknas

PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN

E-TENDERING CEPAT.

ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH

Siklus Perolehan & Pembayaran

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN

LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016

ABSTRAK ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Riwayat Pendidikan Formal Pegawai

Nama Toko Anda Your tagline Nomor telepon.

Sistem perhitungan Biaya Berdasarkan Pesanan (Job Order Costing)

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Toko Anda Your tagline Nomor telepon.

Master Barang Kode Barang, format

Bisakah kamu menjawab soal ini??

Computer Based Information System

Oleh Kurniawan Vendy Wijayana

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (dalam rangka Penyesuaian/Inpassing ) Direktorat Pengembangan Profesi.

Jasa termasuk barang? Pengadaan dimulai dari Perencanaan,Persiapan hingga diperolehnya barang/jasa.

Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4

AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.

B. INSTANSI PENGGUNA JASA LAYANAN SELEKSI YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH MASING-MASING CALON PESERTA SELEKSI : . Instansi mengumumkan peserta yang.

Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan

Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud

MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Sharing Ekonomi Aplikasi Shopee

Pertemuan 2 E-Commerce Marcello Singadji, S.Kom, M.T

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :

KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.

PENGADAAN BARANG/JASA

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :

PERATURAN LKPP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3

Perpres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembagunan Provinsi Papua dan Papua Barat EFEKTIF DAN EFISIENSI.

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

Pustekkom Kemendikbud Jakarta Selamat Memanfaatkan BAHAN AJAR BERBASIS MULTIMEDIA untuk jenjang SMK [“KETIK JUDUL”] [KETIK Mata Pelajaran]

Transcript presentasi:

PENGADAAN BARANG DAN JASA BIMTEK VENDOR PENGADAAN BARANG DAN JASA di Lingkungan Kemendikbud Biro Umum – Sekjen Kemdikbud biroumum.kemdikbud.go.id

Dasar Hukum x x x Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah x x 2010 2011 2012 2014 2015 Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

biroumum.kemdikbud.go.id

biroumum.kemdikbud.go.id

biroumum.kemdikbud.go.id

http:/bit.do/perpres162018

http://bit.do/per-LKPP

PENGATURAN BARU 07 REPEAT ORDER

PENGATURAN BARU 08 E-REVERSE AUCTION

PENGATURAN BARU 09 PENGECUALIAN

PENGATURAN BARU 10 PENELITIAN

PENGATURAN BARU 11 E-MARKETPLACE

PERUBAHAN PENGATURAN 17 UKPBJ

HERDIANA herdiana@kemdikbud.go.id biroumum.kemdikbud.go.id