INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Advertisements

Blok III Blok IV Blok II Blok I Pengenalan Tempat Informasi Blok I disalin dari Daftar SDKI07-DSRT yang dipegang oleh pengawas Lihat Kues. Blok I …
Indikator Perumahan Materi Kuliah – 4 STIS – 3 SK 1 1.
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Balita Kurang Gizi (BKG)
SURVEI PENDUDUK ANTAR SENSUS
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (Sdki) 2012
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN? RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH?
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Prasetijono Widjojo MJ
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
Rapat lanjutan penyusunan pemetaan indikator kependudukan dan keluarga berencana hasil Susenas Desember 2015.
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
Kemiskinan di jawa tengah
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Hasil Diskusi Indikator Kemiskinan Oleh Kelompok
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
SISTEM DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Prasetijono Widjojo MJ
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Evaluasi dan Rencana Kerja
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Palangkaraya, 29 November 2018.
SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
Sinkronisasi Pendataan Pendidikan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM SIMPAPU-PK Semarang, 5 November 2018

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN JAWA TENGAH

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah (2014 – 2018, Maret) KINERJA TERTINGGI MARET 2018 1,69% Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2018 sebesar 11,32 persen, turun 0,91 persen poin dibanding September 2017, sementara penurunan kemiskinan Indonesia hanya 0,28 persen poin Pada periode Maret 2017 – Maret 2018, persentase penduduk miskin turun 1,69 persen poin, sementara penurunan kemiskinan Indonesia hanya 0,80 persen poin

PRADUGA PENURUNAN KEMISKINAN JATENG YANG SIGNIFIKAN PADA PERIODE MARET 2018 Dampak Intervensi Mendasarkan Analisis data BDT Pendataan dan Finalisasi Data BDT 2015 Data BDT 2015 Release dan di Berikan ke Daerah Proses Analisis dan Intervensi data BDT

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH Alokasi anggaran tidak mempengaruhi kinerja penurunan kemiskinan secara langsung, namun hanya sebagai faktor pendukung Sehingga yg perlu difokuskan adalah sasaran dan lokasi penerima program

ANALISIS DATA MIKRO (Diolah dan dianalisis oleh Set. TKPK Prov. Jateng mendasarkan data BDT)

HASIL INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN BDT Analisis grafik : Telah terjadi penurunan jumlah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah  sebanyak 137.988 KRT (dari 3.885.898 menjadi 3.747.910) Intervensi program/kegiatan sudah tepat sasaran  prioritas pada desil 1 dan 2 (kesejahteraan sangat rendah)

VARIABEL DAN DATA YANG DIKUMPULKAN PADA BDT Identitas RT Nama Kepala RT Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RT Kepesertaan Program PKH Rastra Jamkesmas/PBI Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS Mandiri/KIS KUR Demografi Nama anggota RT Hubungan dengan kepala RT Jenis kelamin Umur Status perkawinan Kepemilikan karti ID No. Induk Kependudukan (NIK) Kartu Keluarga (KK) Akta/Buku nikah Kesehatan Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Ketenagakerjaan Status bekerja Lapangan Usaha Jumlah Jam Kerja Status pekerjaan Status ART Usaha Kepemilikan Aset Mobil Sepeda Motor Perahu Perahu Tempel Perahu Motor Kapal Sepeda Lemari es Tabung gas AC Pemanas Luas ATB Rumah Lain Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV Perumahan Status penguasaan bangunan tempat tinggal Status Lahan Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Nomor PLN Bahan bakar memasak Tempat pembuangan air besar Kloset Fasilitas Buang Tinja Kamar tidur Pendidikan Partisipasi sekolah Kelas Tertinggi Ijazah tertinggi 8 Kelompok Variabel 71 Indikator

OPD PENGAMPU INDIKATOR BDT BDT ART NO INDIKATOR BDT OPD YANG MENANGANI 1 2 3 Nomor Peserta PKH DINSOS Nomor Peserta KKS 2016 Nomor Peserta PBI DINKES 4 Nomor ART PBI 5 NIK DISPERMASDES DUKCAPIL 6 Nomor KK 7 Ada Akta Nikah 8 Ada di KK 9 Ada Kartu Identitas 10 Status Hamil 11 Jenis Cacat DINKES, DINSOS, DINAKERTRANS 12 Penyakit Kronis 13 Partisipasi Sekolah DISDIK 14 Pendidikan Tertinggi 15 Kelas Tertinggi 16 Ijazah Tertinggi 17 Status Bekerja DINAKERTRANS 18 Jumlah Jam Kerja 19 Lapangan Usaha 20 Status Pekerjaan

BDT KRT OPD PENGAMPU INDIKATOR BDT NO INDIKATOR BDT OPD YANG MENANGANI 1 2 3 Nomor Peserta PKH DINSOS Nomor Peserta KKS 2016 Nomor Peserta PBI DINKES 4 Nomor Peserta KIP DISDIK 5 Status Bangunan DISPERAKIM 6 Status Lahan 7 Luas Lantai 8 Lantai 9 Dinding 10 Kondisi Dinding 11 Atap 12 Kondisi Atap 13 Jumlah Kamar 14 Sumber Air Minum DINAS ESDM 15 Nomor Meter Air 16 Cara Memperoleh Air Minum 17 Sumber Penerangan 18 Daya NO INDIKATOR BDT OPD YANG MENANGANI 1 2 3 19 Nomor PLN DINAS ESDM 20 Bahan Bakar Masak 21 Nomor Gas 22 Fasilitas BAB DINKES 23 Kloset 24 Buang Tinja 25 Jumlah Sapi DINAKESWAN 26 Jumlah Kerbau 27 Jumlah Kuda 28 Jumlah Babi 29 Jumlah Kambing 30 Status KKS DINSOS 31 Status KIP DISDIK 32 Status KIS 33 Status BPJS Mandiri 34 Status Jamsostek DINAKERTRANS 35 Status PKH 36 Status Rastra 37 Status KUR DINKOP UKM

PERMASALAHAN YANG SERING DIHADAPI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Inclussion dan exclussion error. Overlapping penerima manfaat program dan kegiatan Tidak tersedianya basis data yang up to date. Sulitnya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu solusinya dengan memanfaatkan sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang tersedia  SIMPADU-PK, dll

SISTEM INFORMASI TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SIMPADU-PK)

Memberikan data dan informasi yang terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah; Sebagai salah satu alat pengambil kebijakan pembangunan; KEMISKINAN TUJUAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN TERPADU Sebagai alat untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; Untuk mengintegrasikan data-data kemiskinan di Jawa Tengah; Untuk membangun sinergitas antara Provinsi dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

1 2 3 4 5 MANFAAT SIMPADU-PK Sebagai bahan verifikasi usulan renja OPD Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Evaluasi program dan kegiatan Mempermudah penyusunan kebijakan makro di OPD Menghindari overlapping penerima sasaran program/kegiatan.

SIMPADU-PK Server simpadu-PK dapat diintegrasikan ke website/server OPD Prov. atau Kab/Kota melalui web service WEB SERVICE WEB SERVICE SERVER SIMPADU-PK SERVER OPD PROV SERVER OPD KAB/KOTA http://bdt.simpadu-pk.jatengprov.go.id SIK Surakarta SID E-RTLH ADMIN/OPERATOR UMUM OPERATOR OPD PROV. OPERATOR OPD KAB/KOTA.

FITUR SIMPADU-PK

KARTU JATENG SEJAHTERA FITUR SIMPADU-PK 1. TAMPILAN GRAFIK PBDT 2015 2. FILTER PBDT 2015 3. PROGRAM INTERVENSI BERBASIS PBDT 4. GRAFIK INTERVENSI KARTU JATENG SEJAHTERA FILTER PENERIMA KJS

TAMPILAN GRAFIK 1. GRAFIK RTLH PER PRIORITAS 2. GRAFIK RTLH PER WILAYAH 3. GRAFIK SUMBER PENERANGAN 4. GRAFIK RUMAH TIDAK BERLISTRIK 5. GRAFIK KATEGORI JAMBAN 6. GRAFIK DESIL KESEJAHTERAAN 7. GRAFIK KESEJAHTERAAN PER WILAYAH 8. GRAFIK DATA LAPANGAN PEKERJAAN

FILTER PBDT 1. FILTER UMUM 2. FILTER KHUSUS 3. INFORMASI RUMAH TANGGA 4. TEMPAT TINGGAL 5. AIR MINUM, BAB DAN ENERGI 6. TELEKOMUNIKASI, TRANSPORTASI DAN ASET 7. TERNAK 8. BANTUAN YANG DITERIMA

PROGRAM INTERVENSI BERBASIS PBDT 1. MASTER PROGRAM 2. MASTER KEGIATAN 3. PERENCANAAN PROGRAM INTERVENSI

PENERIMA KJS SESUAI FILTER PROGRAM INTERVENSI BERBASIS PBDT PENERIMA KJS SESUAI FILTER

RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT Penentuan prioritas penerima manfaat (sasaran) program/kegiatan mendasarkan BDT pada Desil 1-4(utamanya pada desil 1 dan 2) Proses Input program kegiatan serta penerima manfaat dalam aplikasi yang tersedia (SIMPADU-PK, atau aplikasi yang akan diintegrasikan) Integrasi SIMPADU-PK dengan aplikasi OPD yang sesuai.

TERIMA KASIH