PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Advertisements

Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Disampaikan pada acara
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENJELASAN AKTUALISASI NILAI DASAR
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LeaderPreneurship ADVOKASI KOMPETENSI LEADERPRENEURSHIP Leader
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Samarinda, 21 April 2017
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK oleh: Rahmat Suparman Kabid Diklat Aparatur PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.
RANCANGAN REVOLUSI KERJA
RANCANGAN REVOLUSI KERJA
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA KEBIJAKAN PELATIHAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2018 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

SISTEMATIKA PENYAJIAN Kompetensi yang dibangun; Struktur kurikulum; Sistem Evaluasi

DASAR HUKUM Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menpan RB No. 21/2013 Tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. PerMenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Kep Menpan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Peraturan Kepala LAN No 5 Tahun 2017 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan RLA;

VISI INDONESIA VISI NEGARA VISI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – YUSUF KALLA Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Pembukaan UUD 1945) VISI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO – YUSUF KALLA Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Perpres Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang RPJM 2015 – 2019)

Permasalahan umum Birokrasi Manajemen kinerja belum diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penerapan manajemen kinerja yang lemah adalah inefisiensi penggunaan anggaran

2012 2013 2014 34 107/175 2015 36 88/168 Dengan skor sebesar 37 poin, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara.Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin). 2016 37 90 /176

Kesenjangan sosial

PERINGKAT DAYA SAING NEGARA ASEAN 2016 Rangking (2016) Skor (1-7) Rangking (2015) Perubahan Singapura 2 5.81 Malaysia 25 5.16 18 -7 Thailand 34 4.64 32 -2 Indonesia 41 4.52 37 -4 Filipina 57 4.36 47 -10 Brunei Darusalam 58 4.35 n/a Vietnam 60 4.31 56 Kamboja 89 3.98 90 1 Laos 93 3.93 83 Myanmar 131 Sumber : WEF (2016)

REFORMASI BIROKRASI Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Integritas PNS yang masih rendah RENCANA AKSI RB Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Penerapan e-government belum merata Kualitas pelayanan publlik masih rendah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja

Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

LATAR BELAKANG PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY Lemahnya penegakan hukum Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas Integritas PNS yang masih rendah Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah RENCANA AKSI RB Penerapan e-government belum merata Kualitas pelayanan publlik masih rendah Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja

KOMPETENSI YANG DIBANGUN menyiapkan proses perubahan yang inovatif, sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi nasional sesuai tema; dan mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan program reformasi birokrasi instansi.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Sesuai Tema; PRODUK PELATIHAN Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional Sesuai Tema; Reformasi Birokrasi Instansional.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan : Overview (3 JP) Konsep dan Kebijakan RB (3 JP) Pembekalan Awal (3 JP) Kapabilitas Kolektif (12 JP) Kepemimpinan Sinergistik (9 JP) Kepemimpinan Transformasional (9 JP) Manajemen Perubahan (9 JP) Inovasi Sektor Publik (9 JP) Peran agen perubahan (9 JP) Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi : Konsep dan Kebijakan RB (15 JP) Kebutuhan RB Instansi (18 JP) Koalisi Stakeholders (18 JP) Benchmarking (54 JP) Rencana Aksi RB Nasional (18 JP) Rencana Aksi RB Instansional (9 JP) Seminar Rencana Aksi Instansional (20 JP) Pembekalan Implementasi Rencana Aksi RB Nasional dan Instansional (20 JP) Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi : (OFF CAMPUS) Penerapan rencana aksi Membangun Tim Membangun koalisi stakeholders Pembimbingan di tempat kerja Coaching dan mentoring Menyusun laporan Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional Konsolidasi Aksi & Evaluasi : Penjelasan Tahap Evaluasi dan Persiapan Seminar (3 JP) Pembekalan Seminar Hasil Aksi RB Instansional dan Nasional (i20 JP) Seminar Hasil Aksi RB Instansional (20 JP) Konsolidasi Rencana Aksi RB Nasional (36 JP) Kampanye Rencana Aksi RB Nasional (36 JP) ReviewProgram Pelatihan RLA (3JP)   Agenda Aksi Perubahan Nasional dan Instansional PEMIMPIN REFORMASI BIROKRASI 5 4 3 2 Agenda Kepemimpinan dan manajemen Perubahan Penetapan Tema Penetapan Instansi dan Peserta Pengembangan Bahan Ajar Membangun Komitmen pimpinan peserta Total 896 JP (119 Hari) On Campus 356 JP (29 Hari) Off Campus 540 JP (60 Hari) 1 TAHAP PRA PELATIHAN Agenda Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Agenda Aksi Perubahan Nasional Agenda Aksi Perubahan Instansional Penetapan Isu Stratejik Kapasitas Kepemimpinan & Manajemen Perubahan Mendesain Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Mengaktualisasikan Konsep dan Kebijakan Reformasi Nasional Mengaktualisasikan konsep dan kebijakan RB Instansional

EVALUASI DALAM PELATIHAN RLA Peserta Tenaga Pelatihan

EVALUASI peserta

EVALUASI peserta

TINGKAT ORISINALITAS

KEJELASAN TAHAPAN RENCANA AKSI

MANFAAT RENCANA AKSI

KETERKAITAN RENCANA AKSI DENGAN RB

EVALUASI HASIL IMPELEMENTASI RB INSTANSI: Jumlah kegiatan

Jumlah dukungan

Tingkat capaian

Evaluasi presentasi Rencana Aksi RB Instansional dan hasil implementasi Rencana Aksi RB Instansional: kesungguhan dalam partisipasi

kualitas hasil pemikiran

kemampuan menjawab pertanyaan dan tanggapan

Jumlah dukungan

Kualifikasi kelulusan peserta

Evaluasi tenaga pengajar Evaluasi tenaga pengajar menggunakan fasilitas google drive, dengan tetap menggunakan komponen evaluasi yang terdapat dalam Per Ka LAN Nomor 5 tahun 2017; Setiap selesai pengajaran, peserta akan diberikan link melalui smartphone masing-masing; Peserta memberi penilaian dan mensubmit hasil penilian secara on-line.

Terima Kasih Salam REFORMASI BIROKRASI Untuk Indonesia Yang Lebih Baik