Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Rencana Strategis Tahun
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SINERGITAS PERENCANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN BABAT

Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Kecamatan Babat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- rata ± 7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 07⁰04′15″Lintang Utara dan 07⁰ 07′35″ Lintang Selatan, serta 112⁰09′47″ dan 112⁰15′29″ bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Babat adalah berupa daratan seluas 63,08 km2. Dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut : Kec. Sekaran dan Kab. Tuban Sebelah Utara Kec.Pucuk Sebelah Timur Kec. Sugio, Kec. Kedungpring dan Kec. Modo Sebelah Selatan Kab. Bojonegoro Sebelah Barat

KEWENANGAN DELEGATIF Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Fasilitasi; 6. Penetapan; 7. Penyelenggaraan;

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN BABAT 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Izin : - Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 tidak termasuk perumahan/real estate; -Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras skala kecil; 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)

PELAKSANAAN SAKIP IKU EVALUASI FEEDBACK Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FEEDBACK EVALUASI Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK) KINERJA AKTUAL Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Kinerja SELESAI/FINIS PENGUKURAN KINERJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” MISI Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel ubtuk Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran Meningkatnya kinerja Pelayanan Publik IndikatorSasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN BABAT TAHUN 2016 - 2021 RPJMD TAHUN 2016-2021 RENSTRA TAHUN 2016-2021 Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK MISI MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR TUJUAN : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PRESENTASE DESA MAJU TUJUAN MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Babat ; INDIKATOR SASARAN : Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat. Prosentase Pelayanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai dengan SOP SASARAN 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR SASARAN : Presentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perekonomian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditindak lanjuti; Presentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. INDIKATOR TUJUAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI SASARAN MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK INDIKATOR SASARAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Cascading Kinerja Pelayanan Publik BUPATI SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) CAMAT Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik Indikator : Presentase Desa Maju Sasaran : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator : Presentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perekonomian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ditindak lanjuti; Presentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan KASI Indikator : Jumlah Pelayanan PATEN yang di Proses sesuai dengan SOP Target : 7 Jenis Pelayanan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Indikator : Pelaksanaan Rakor dan Sosialasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Target : 21 Desa

MATRIK RENSTRA KECAMATAN BABAT TAHUN 2016-2021 Tujuan 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1.Prosentase layanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 1. Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP / Jumlah Pelayanan 76,25 76,57 77,25 78,75 79,25 79,75 81,25 2. Hasil Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Tujuan 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Indikator Tujuan : Prosentase Desa Maju SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti ________________________x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik 100 % Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah desa yang sudah menenerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa 75 % 77,5 % 80 % 82,5 % 85 % 87,5 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap Tahun Dokumen IKM Sekcam dan Kasi Tata Pemerintahan Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai SOP Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP _________________________X 100 % Jumlah Pelayanan Laporan Petugas Pelayanan PATEN 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja Jumlah desa yang sudah menenerapkan Anggranan dengan berbasis kinerja __________________________x 100 % Jumlah desa Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan

PERJANJIAN KINERJA CAMAT NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 78.75 % 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 100 % 80 % N0 P R O G R A M PAGU ANGGARAN (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 411.440.100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 3 Kegiatan ) 147.000.000 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) 18.800.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 10.000.000 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 38.850.000 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan ) 314.395.203 Jumlah 940.485.303

Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Babat Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan , melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan serta hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA 1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan adminitrasi terpenuhi ------------------------------------------ ------------------x 100% Jumlah semua pelayanan administrasi 2 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah pengadaan dan pemeliharaan -------------------------------------------------------------x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana 3 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Jumlah Pelayanan yang terlayani Jumlah Pelayanan Publik 5 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah Jumlah Desa yang terkoordinasi ------------------------------------------------------x 100% Jumlah Desa

PROSES BISNIS Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Babat Level I Meningkatnya SDM Meningkatnya Sarana Prasarana Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Pembenahan & Pengadaan Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator PATEN Kecamatan Pengadaan Sarpras PATEN Pembenahan Antera/Tower SIMDUK

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Level I SDM Sistem Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabilitas Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Koordinasi & Evaluasi Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator Pemerintahan Desa Penyuluhan dan Monitoring Desa Pemasangan Antena/ IT

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV % Total Realisasi TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 78.75 % 8,75 % 0 % 20% 20 % 12,5% 15% 28,75 % Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti; Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 100% 80 % 25% 50 % 40 %

PROSES BISNIS Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Babat Level I Meningkatnya SDM Meningkatnya Sarana Prasarana Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Pembenahan & Pengadaan Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator PATEN Kecamatan Pengadaan Sarpras PATEN Pembenahan Antera/Tower SIMDUK

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Level I SDM Sistem Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabilitas Meningkatnya Jaringan IT PROGRAM Level II BIMTEK/Pelatihan SDM Koordinasi & Evaluasi Pembenahan & Peningkatan KEGIATAN Level III Pelatihan Operator Pemerintahan Desa Penyuluhan dan Monitoring Desa Pemasangan Antena/ IT

TERIMA KASIH