ARAH DAN KEBIJAKAN PEMDA KERINCI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PROFIL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KERINCI PRIODE Amir Syam, S. Sos, M.Si (Penyusun Makalah) Sutmayadi, SH (Entry Data)
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
& TENAGA KEPENDIDIKAN SD LB
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Bismillahirrohmaanirrohiem
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
STRATEGI PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN LOMBA GUGUS OLEH: SUTANTO HABSI
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
DINAS PENDIDIKAN. 1.Biaya Pendidikan yang semakin tinggi o tidak ada biaya o pendapatan orang tua rendah  profesi sbg petani o tanggungan keluarga banyak.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
STATUTA PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Penerapan SI di DITPSMK (Direktorat Pembinaan SMK)
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
BAB II SIKAP PROFESIONAL KEGURUAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Program Studi S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis FKKMK UGM
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
Pengembangan Pendidikan Mengacu Pada 8 Standar (PP19/2005)
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB SEMARANG
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
18 September 2018 SUTIYONO-SD 2 BESITO SUTIYONO-SD 2 BESITO.
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
23 November 2018 SUTIYONO-SD 2 BESITO SUTIYONO-SD 2 BESITO.
GUGUS MAWAR 24 November 2018 SUTIYONO-SD 2 BESITO.
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMDA KERINCI 2014 - 2019 VISI : Terwujudnya Kerinci yang lebih baik Misi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa. amanah, dan bermoral. 2 3 Meningkatkan dan mengembangkankualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sektor. 4 Meningkatkan kualitas ekosistem yang Berbasis Sumber Daya Lokal. 1 Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, Industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata. Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas, berahlak, beriman dan bertaqwa.

LPMP Sumbar/ Kopertis wilayah X Padang Peningkatan Kompetensi Guru/ Tenaga Kependidikan lainnya melalui Kerjasama dengan Lembaga Teknis Bidang Pendidikan Pustekom UNP Padang ISI Padang Panjang LP2 KS Solo LP2TK LPMP Sumbar/ Kopertis wilayah X Padang BAN Prov. Jambi UNJA Jambi

Peningkatan Pelayanan Akses dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rehab ruang kelas 6.Pagar sekolah Perpustakaan 7. Paving blok Labor 8. TK Negeri Pembina Mushalla sekolah Wc/toilet sekolah Fisik Sumber Dana APBD dan APBN Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi Pemberian aneka tunjangan bagi Guru/pengawas meliputi : Tunjangan sertifikasi, bantuan kulifikasi akademik, daerah terpencil dan tambahan penghasilan (tamsil) Siswa

Kebijakan Pemda Kerinci di Bidang Pendidikan Fisik Guru Siswa Lintas Sektoral

Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk peningkatan mutu pendidikan diperlukan : Akses pelayanan pendidikan yang optimal Penyiapan sarana dan prasarana pendidikan yang layak Pendanaan yang optimal sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan lainnya yang profesional. Komitmen (political will) dari kepala daerah dan sotckholder lainnya. Kemampuan leadership dan manajemen dari pimpinan setiap jenjang pendidikan Peningkatan kompetensi dalam bentuk bimtek, diklat, dan lainnya bagi tenaga pendidik dan kependidikan lainnya. Menjalin kerjasama dengan lembaga teknis bidang pendidikan.

TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO Terima Kasih TIM PENGAJAR EKONOMI MAKRO