Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
Disampaikan pada acara
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BAHAN PAPARAN PROGRAM GURU GARIS DEPAN 2016 DAN PENGIRIMAN TAHUN 2017
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
Bimbingan Teknis E-Formasi 3.0
Deputi Bidang SDM Aparatur
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Implementasi Penataan
Perencanaan dan Pengadaan ASN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
PERENCANAAN PENGADAAN CPNS
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
MANAJEMEn PERENCANAAN ASN (pns &PPPK )
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA STRATEGI PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SERTA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
PUSRENPEGFOR BKN (GANTI)
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Transcript presentasi:

Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI VALIDASI PETA KEBUTUHAN INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN KEBUTUHAN PNS TAHUN 2019

BELAKANG LATAR Dalam rangka memenuhi Kebutuhan PNS Tahun 2019 Adanya ketentuan baru: PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah sehingga perlu Penyesuaian OPD, PP 11/2017 sehingga perlu penyesuaian pangkat dan jabatan, PermenPANRB 18/2017 tentang Nomenklatur Pelaksana Sejak tahun 2014 telah membangun e-Formasi untuk merencanakan Kebutuhan ASN, dengan menginput data anjab, ABK, Peta Jabatan, Bezetting, Jumlah Pensiun, Usul PNS per tahun, dan Inpassing Perlu dilakukan validasi terhadap usulan kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diinput ke dalam e-Formasi 2

Bahan pertimbangan bagi Menteri PANRB dalam menetapkan formasi PNS tahun 2019 secara akurat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yang selaras dengan Nawacita Tim yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penyedia Jasa Konsultan bidang SDM, melakukan validasi sesuai metodologi MAKSUD TUJUAN of Sebelum finalisasi rekomendasi hasil validasi, perlu dilakukan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Tim Pengawas dan Pengendalian Usulan Kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan BPKP 3

Kesesuaian antara data PNS yang ada di lapangan/eksisting dengan yang disampaikan ke Menpan RB melalui aplikasi e-Formasi, dirinci setiap Kementerian/Lembaga dan OPD Peta jabatan, jumlah dan jenis jabatan yang tergambar dalam Peta apakah sudah berdasarkan hasil analisis jabatan secara rinci Usulan kebutuhan PNS apakah sudah didasarkan pada perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Sinkronisasi antara jumlah PNS yang memasuki BUP/Pensiun tahun 2019 sd 2022 berdasarkan jabatan dengan usulan formasi jabatan (contoh: Daerah x jumlah BUP pada jabatan Guru 100, mengusulkan kebutuhan jabatan pelaksana 80 dan Guru 20) 4

Kebutuhan jabatan pelaksana apakah sudah merujuk pada Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2016 (sekarang Permen PANRB No 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Apakah pengisian jabatan pelaksana sebagaimana angka 5, sudah ditetapkan SK Pengangkatannya oleh PPK Apakah pembentukan OPD telah menyesuaikan dengan potensi daerah/Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Kesesuaian antara kompetensi PNS dengan jabatan yang diduduki (contoh kualifikasi pendidikan S.Pd., ditugaskan di lingkungan Kecamatan/Dinas laian di luar Dinas Pendidikan 5

METODE FGD Validasi Data Peta Kebutuhan 80 K/L dan 7 Provinsi: Aceh, Sumbar, Jatim, Gorontalo, Kalbar, NTB, dan Papua 6

LNS Yang Diatur UU Kementerian LNS Pemegang Cabang Kekuasaan LPNK 7

SUMBAR ACEH JATIM PAPUA NTB KALBAR GORONTALO NTB KALBAR 8

KELUARAN KEGIATAN Template Peta Jabatan ideal di K/L Kesesuaian Kesesuaian Usulan Kebutuhan PNS sesuai ABK Template Peta Jabatan ideal di K/L Kesesuaian Peta Jabatan, J&J Jabatan sesuai Anjab Hasil sinkronisasi jumlah PNS dengan BUP/Pensiun 2019-2022 Kesesuaian Data PNS Usulan kebutuhan pelaksana sesuai PermenPAN KELUARAN KEGIATAN 9

KELUARAN KEGIATAN Informasi jabatan yang ideal diisi PPPK Informasi jumlah ideal rasio PNS dan PPPK Informasi kompetensi dengan Jabatan Informasi pembentukan OPD sesuai Potensi/Renstra Informasi jabatan yang ideal diisi PPPK Informasi PNS di Jabatan Pelaksana sesuai SK Benchmarking ASN di negara lain KELUARAN KEGIATAN 10