POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Advertisements

oleh Haryo Habirono Salatiga
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
INDIKATOR TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI. Membandingkan PDB dan pendapatan per kapita Indonesia dengan Negara lain.
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
GINI RASIO kabupaten gunungkidul tahun 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Bappeda Kota Surakarta
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) / E-PLANNING KABUPATEN KEDIRI LAPORAN PENDAHULUAN.
BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Prov. Bengkulu September Tahun 2017
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PELAKSANAAN FORUM MUSRENBANG TAHUN 2018 Forum Perangkat Daerah
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD INTEGRASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM JOGJAPLAN OLEH: KEPALA BAPPEDA DIY

PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DIY

#pokokpokokpikirandprd #jogjaplan KEMISKINAN Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan sampai Maret 2018 tren-nya menurun. Angka kemiskinan DIY turun sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik yang diperkirakan mampu mendorong kesejahteraan Garis kemiskinan meningkat setiap tahunnya, dari Rp 360 ribu/kapita/bulan (2016) menjadi Rp 409.744 ribu /kapita/bulan (2018). Hal ini menunjukkan semakin tingginya jumlah rupiah yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi standar hidup minimal. Secara umum, andil garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 71,38 % Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada periode Maret 2018 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan September 2017. sebaliknya, Indeks keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan Tingkat kemiskinan di Perdesaan LEBIH TINGGI daripada di perkotaan; meskipun secara nominal, jumlah penduduk miskin di perkotaan justru lebih tinggi daripada di perdesaan. Meski demikian, tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, semuanya memiliki tren menurun #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

#pokokpokokpikirandprd #jogjaplan RASIO GINI Pada September 2017, Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0,440. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,432 dan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,425. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 adalah 0,447 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,435. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 adalah sebesar 0,317 mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,340 serta menurun 0,026 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,343. #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

#pokokpokokpikirandprd #jogjaplan KESENJANGAN WILAYAH 0,4738 0,4716 0,4727 0,4692 0,4661 Selain isu ketimpangan pendapatan antar penduduk yang semakin tinggi, isu ketimpangan antar wilayah atau ketimpangan regional juga menjadi persoalan yang cukup krusial di DIY. 0,4564 #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

DERAJAT OTONOMI FISKAL Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan masih di bawah rata-rata nasional Perlu inovasi untuk meningkatkan PAD Perlu inovasi pembiayaan pembangunan #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

E-POKIR

#pokokpokokpikirandprd #jogjaplan DASAR PERTIMBANGAN Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pokok-pokok Pikiran DPRD dimasukkan ke dalam e-Planning Pasal 178 ayat (6) Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019 Pengintegrasian Pokok-pokok Pikiran DPRD ke dalam aplikasi perencanaan Jogjaplan (Respon terhadap Rekomendasi KPK) #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

MANFAAT Menjaga Konsistensi Pokir DPRD dengan Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD dan Renstra PD Mengarahkan Pokir DPRD sesuai dengan Bidang Urusan dan OPD Pelaksana Memastikan Pokir DPRD ditelaah oleh TAPD dan hasil telaah menjadi Bagian dari RKPD POKIR DPRD Pokir menjadi bagian dari RKPD #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

PROSES E-POKIR JOGJAPLAN Hasil Entry Pokir akan Masuk ke dalam User Bidang Sektoral Bappeda sesuai Bidang Urusan Anggota DPRD Login ke dalam Aplikasi Jogjaplan LOGIN TELAAH POKIR ENTRY USULAN REKAP USULAN Anggota DPRD Mengentry Pokir ke dalam Menu Pokir Dewan di Aplikasi Jogjaplan Pokir yang Masuk ke dalam User Bidang Sektoral Bappeda akan ditelaah kesesuaiannya dengan program dan kegiatan

#pokokpokokpikirandprd #jogjaplan AKUN ANGGOTA DPRD Setiap anggota DPRD akan mempunyai satu akun untuk mengakses menu Pokir Dewan dalam aplikasi Jogjaplan. Masing-masing akun akan dikelompokan berdasarkan Fraksi. #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

MENU ENTRY USULAN #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan Dipilih berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan dari Usulan Pokir OPD, Program dan Kegiatan merupakan bagian verifikasi Bappeda Diisi sesuai dengan usulan Pokir Diisi dengan indikator dari usulan Pokir Diisi dengan volume dari usulan Pokir Diisi dengan lokasi dari usulan Pokir Dapat mengupload data pendukung usulan Pokir Usulan Pokir Langsung masuk di dalam User Bidang Sektoral Bappeda #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

TELAAH POKIR DPRD #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan Bidang belum melakukan telaah terhadap entryan Pokir Apabila hasil telaah memungkinkan, Bidang Sektoral akan menyelaraskan Pokir dengan OPD Pelaksana, dan Program/Kegiatan yang sesuai Apabila hasil telaah tidak memungkinkan, Maka usulan Pokir tidak dapat dimasukan ke dalam RKPD yang disertai dengan penjelasan Apabila hasil telaah salah Bidang Urusan, Usulan akan diteruskan oleh Admin ke Bidang Urusan yang sesuai untuk dapat ditelaah #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

AGENDA PENYUSUNAN RKPD 2020

AGENDA PENYUSUNAN RKPD 2020 Rancangan Kebijakan Biro Arahan Gubernur kpd TAPD (November 2018) Kick Off 2020 1. Arahan Pusat 2. Sekda (kebijakan) 3. Ka Bappeda (Evaluasi berjalan) 4. Inspektur (review APIP) (Desember 2018) Pendalaman Internal TAPD (rencana strategi) Arahan Gubernur kpd OPD Arah Kebijakan sebagai bahan penyusunan RKPD 2020 Pendalaman materi sektoral dan lintas sektoral (Bappeda dan OPD) Januari 2019 Konsultasi Publik (awal Februari 2019) Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD – Februari 2019) Forum Keistimewaan (Maret 2019) Rakortek Daerah Forum Sektoral Kewilayahan Sinkronisasi tematik dan sektoral Prov-Kab/Kota Desk Pemantapan Sektoral dan Kewilayahan (Minggu I-III April 2019) Musrenbang RKPD 2020 (Minggu IV April 2019) Rancangan Akhir RKPD (Mei 2019) Fasilitasi Rapergub RKPD 2020 oleh Kemendagri Penetapan RKPD 2020 (Juni 2019) Pokir DPRD menjadi referensi #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan

TERIMA KASIH #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Telepon (0274) 562811 Fax. (0274) 586712 Website http://bappeda.jogjaprov.go.id Email bappeda@jogjaprov.go.id #pokokpokokpikirandprd #jogjaplan