Dinkes Propinsi SulTeng Senin, 12 November 2018 Notulis: UGM & WHO Rapat Kordinasi - Konsultasi Klaster Kesehatan/Sub Klaster Kepala Pusat Krisis Kemenkes Dinkes Propinsi SulTeng Senin, 12 November 2018 Notulis: UGM & WHO

Agenda: Kordinasi Pemulihan Dini & Konsultasi Kordinasi di Propinsi/Kota/Kabupaten Pelaporan kegiatan mitra klaster kesehatan/sub klister Pemulihan Dini – mengembalikan fungsi pelayananan dan program seperti sebelum bencana Kebutuhan kesehatan di HUNTARA Link – Rencana Pemulihan/REHAB REKON

Tujuan: Mengevaluasi kegiatan penanganan paska bencana di Sulawesi Tengah dan mendorong kegiatan kordinasi di propinsi/kota/kabupaten. Pengaktifan kembali pelayanan kesehatan di layanan primer dan sekunder. Integrasi pelayanan pengungsian pada pelayanan primer. Mengidentifikasi Masalah - Gap dan Kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang di sektor kesehatan.

Transisi = Pemulihan Dini utk Kesehatan Masa transisi = Pemulihan Dini di kesehatan Indicator capaian mengacu pada target yang telah ditentukan oleh dinkes Propinsi/Kota dan Kabupaten. Indikator pencapaian pada akhir transisi darurat dicanangkan mencapai 90% dari program.

Beberapa isu pokok yang perlu diperhatikan untuk dilakukan pasa saat Pemulihan Dini: Layanan kesehatan: di primer dan rujukan (pre-hosp dan hosp). Pada 25 Des 2018 semua PKM sudah berfungsi baik dan bangunan yang rusak sdh 80% diperbaiki. Pemetaan kembali Layanan pustu dari wilayah tanpa penduduk. Sdh komunikasi dg PUPR, tiap blok huntara akan dilengkapi dg pustu. SDM dihitung berdasarkan keberfungsian. Perlu ada kajian pada GAP antara kehadiran dgn kemampuan bekerja/keberfungsian.

Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan melalui Nusantara Sehat yang berbasis individual profesi dgn penugasan 2 tahun. ini membutuhkan waktu persiapan yg cukup lama. Pda masa persiapan ini bisa diisi dengan penugasan khusus individual profesi dengan masa penugasan 1 bulan. Pada penugasan khusus oleh PKK ini TIDAK ADA kapitasi. Penugasan ini diminta dari organisasi profesi, IDI, PPNI, dsbnya. Ini untuk menjalankan kegiatan pelayanan pra-rumahsakit dgn target fungsional 90%,

Akan ada teman2 perguruan tinggi yang akan melakukan assessment awal. Indikator obyektif akan kita pakai utk mengukur. Sistem rujukan berjalan lagi. RS kembali ke fungsi semula. Harus kembali ke pre existing. Gap dokter spesialis akan diisi dg WKDS. JKN harus jalan lagi. Regulasi jelas mengatakan korban bencana tidak dijamin oleh JKN. Kalau ada orang hipertensi dsb, ya tetap bayar jkn. Kartunya boleh ilang tapi buka lagi servernya.  Program harus berjalan lagi. Pendekatan program dalam pemulihan dini menggunakan basis subklaster. Ada subklaster yg sudah dibentuk dalam SK klaster utk mengidentifikasi gap.

Mitra yang datang itu dalam rangka mengisi gap, bukan membuat program sendiri. Contoh – 1 puskesmas kolaps, kita isi kespro dsbnya, jgn merubah mindset masyarakat. Kalau memang yg lama rusak kita pulihkan layanannya dan selanjutnya bangunannya. Pemangku program di dinas yang akan menjadi leader, mitra mengikuti petunjuk pemangku program di propinsi/kota dan kabupaten. Diharapkan Desember harus sudah selesai.

kordinasi Kordinasi itu dilatih Bicara – di forum pertemuan atau ngobrol Kordinasi tidak kelihatan (pada rapat kordinasi dgn dirjen ibu kadis baru mencatat kegiatan yang dilaporkan) Update informasi di pusat kordinasi kota dan kabupaten Berkomunikasi dgn Dinas propinsi/kota/kabupaten Masing2 mitra melaporkan kegiatannya secara tertulis agar supaya pemangku/pemegang program di propinsi/kota/kabupaten bisa memfollow up. Kebutuhan peningkatan kapasitas di REHAB/REKON Data/Informasi yg ada utk REHAB REKON

Untuk pelatihan/training silahkan dilakukan pada saat Rehabilitasi Rekonstruksi. Saat ini kita mendorong untuk mengembalikan fungsi pelayanan dan program seperti saat sebelum bencana. Saat pemulihan darurat ini, semua akan sibuk dengan pendataan, karena ini diperlukan sebagai basis untuk merencanakan kebijakan. Permasalahan data ada penanggung jawabnya yaitu pemerintah. Basis data program kita adalah dari data pemda provinsi. Hal krusial, mengenai data pengungsi adalah orang dalam tenda bukan semua pengungsi. Definisi indonesia pengungsi itu adalah orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Namun kenyataannya ada yang takut tapi rumahnya masih ada.  

Jangan mengedepankan satelite site dengan mengedepankan kemampuan masing masing mitra, namun frame berpikir kita adalah apa yang dibutuhkan masyarakat. Berpikir demand site. Contoh, saat yang lalu di masa tanggap darurat - supply dokter dan obat cukup tapi tidak ada akses, maka kunci kegiatan adalah outreach. Oleh karena itu saat sekarang strateginya adalah kembalikan layanan existing, kita hanya memiliki waktu 60 hari sejak tgl 26 Oktober 2018. Kemudian saat Rehabitasi Rekonstruksi kita perlu mendesign lebih baik.

Diskusi Bu Lusia-Untad: akan menurunkan mahasiswa utk membantu program. PKK menyarankan: Dibentuk tim mahasiswa dan pembimbing kemudian disesuaikan dengan program yang ada. Mari kita lihat contoh seandainya tidak ada gempa, apa saja GAPnya? Seperti imunisasi harusnya 87%, gara2 gempa kita baru 60%, lalu apa selanjutnya? Kita ketinggalan 27%, sebar saja ke NGO bagaimana mempercepat ini. Basis evaluasinya adalah kinerja lapangan. Tim ini mendampingi dinkes kota, kabupaten. Akumulasi ketiganya akan menentukan capaian propinsi.

Diskusi Madani-IBI: Melaporkan kematian ibu selama masa tanggap darurat tidak ada, ada 2 yg B20. Setelah 26 oktober; sudah ada program tenaga bidan lokal yg membantu di pengungsian. Ada 60 orang bidan lokal yg membantu rekan2 lokal. Bulan depan menjadi 90 orang. Bidan ini akan berkoordinasi dg kemenkes menjadi tenaga puskesmas. Kita ingin sistem rujukan dilengkapi dgn dokter ObGyn. Kondisi sekarang hanya tinggal di RS Undata, Anutapura dan Madani. Saat ada rujukan ke RS lain, ternyata tidak ada dokter OB, pasien stress karena dilempar2. Tanggapan PKK: PKK akan meminta YanKes Saya segera menghitung dengan cepat, kebutuhan tenaga dokter. Kalau kita tidak berbasis data, terus mau apa yg disampaikan. Kita punya EMT specialist utk maternal and child care.

Diskusi Fina – MDMC Pendampingan di 6 puskesmas. mengirim 1 dokter, 1 perawat, 1 fisioterapist dan mahasiswa KKN. Tanggapan PKK: Semua insan kesehatan itu mengemban fungsi promosi kesehatan.   Direktur RS Kabelota HR – hanya ada 2 dokter Akhirnya terjadi konflik dgn masyarakat krna kurang tenaga Minta tenaga dan mohon Dinkes utk melakukan standardisasi SDM di RS Kabelota Saya punya waiting list 43 dokter dari IDI yang siap ditugaskan.

Diskusi Risman dari Persakmi - siap mengirim mahasiswa kesmas utk koordinasi, Siap dari segi SDM utk membantu Laznaz: buat dapur utk bayi dan balita, ada 7 di sigi dan palu. Kita senang ada mahasiswa dari untad utk promkes.   Komunitas Lokal utk ARV mobile: memastikan keberlanjutan terapi ARV meskipun masih dilanda bencana. Diminta utk pindah ke tenda didepan Kantor Dinas Kesehatan Propinsi.

Diskusi Ibu Fanti dari P2P : kalau teman2 menemukan kasus suspek TB, tolong dikomunikasikan ke kami karena kami sudah mengaktifkan semua layanan. Teman2 yang masih melayani posko kesehatan pengungsian, tolong hasil yankesnya diinfokan ke puskesmas. Sehingga data tsb bisa terekam di skdr harian. Diare, kita lihat mingguan itu ada KLB kasus diare. Ternyata penegakan diagnosanya tidak sesuai dg program, kemudian tatalaksananya. Obat wajibnya zink dan oralit, tetapi teman2 nakes dan relawan langsung memberikan antibiotik dan obat berhenti mencret. Untuk ARV mobile - sekarang sudah masuk transisi ke pemulihan, maka marilah kita gunakan dan kembalikan ke PDP agar tidak menimbulkan ketergantungan jika ARVnya diantar terus. Sudah ada 2 PDP yang aktif sedangkan yang 1 lagi belum aktif.

Diskusi Klaster Shelter - Ada huntara yg dibangun privat sektor dan NGO. Bagaimana dengan Lokasi yang tdk punya tim medis, harus dirujuk ke puskesmas, apakah ada pelayanan 24 jam di PKM? Apakah ada pelayanan promkesnya? Tanggapan PKK: Manajemen pengelolaan kebencanaan berfokus pada orang. Huntara harus bisa dijangkau wilayah kerja puskesmas. Bagaimana diakses nakes dan bagaimana masyarakan mengakses. Maka harus dipikirkan variabel itu. Huntara yg dibangun PUPR adalah paket.  Kalau dari swasta ya ini harus direncanakan dg puskesmas yg bertanggung jawab di wilayah itu. Jika diperlukan, maka ditambah pustu atau langsung ke puskesmas. Tidak bisa bekerja pada base data sebelum bencana. Kunci awal kita melakukan pendataan karena ada pergeseran beban layanan puskesmas.

Diskusi Handicap International: Bekerjasama dg organisasi fisioterapi di SulTeng dan difabel tagana utk mendata penyandang disabilitas sebelum gempa dan sesudah gempa. Bila ada teman2 yang dapat data korban gempa post op karena kami akan memberikan layanan fisioterapi dan memberikan assisted support device dan melakukan home visit. ACT: membangun 151 Posko tim medis keliling dan trauma healing.  Tanggapan PKK: Minta detail aktifitasnya dan didaftarkan ke klaster kesehatan.

Laznaz Pemberdayaan Dapur bayi dan anak, masyarakat utk memasak dipandu oleh petugas PKM 7 dapur yang aktif, minta di bantu oleh Tadulako sampe Feb 2018 Mohon memperhatikan kegiatan di HUNTARA tidak boleh menciptakan ketergantungan.

Meeting - kordinasi Jadwal Pertemuan sub klaster 1x per minggu – Prop/Kota/Dinas Harus segera diputuskan oleh Dinkes Kota/Kabupaten Pertemuan klaster kesehatan 1x seminggu: Sabtu/Jam 09:00 di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi. TERIMA KASIH