TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PENETAPAN TERMINAL TIPE B DI JAWA BARAT
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Subbag umum / kepegawaian
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)
APLIKASI KETATAUSAHAAN / KEARSIPAN DINAMIS SATUAN ADMINISTRASI PANGKAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
Nur Azis Rahmanto Senja Refiana W Nurmaliza Utari Siwi Retnaning D
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
PENGADAAN BARANG/JASA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jenis Kendaraan Bermotor
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN GEOMETRIK DAN
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
Inspektorat Kabupaten Sleman
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
S E L A M A T D A T A N G.
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PENGADAAN BARANG/JASA
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
Modul Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PROFIL PIMPINAN UP PKB KEDAUNG ANGKE
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Alur Penguatan Mutu Tahun 2018
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Ketua Dasawisma PKK (1:56 KRT)
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Perubahan alamat Perusahaan
KELOMPOK 3  FAJAR SATRIA  HABIB NUR ALFI  IFTHITANIA APRICILIA  ILHAM ANGGIE P  LEONARDUS YOGA  MONTRY.
Transcript presentasi:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE Tugas pokok pengujian kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 331 tahun 2016, pasal 5 ayat 1, Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji. FUNGSI Fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 331 tahun 2016 pasal 5 ayat 2, Unit pengujian kendaraan bermotor menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Penyusunan standar dan prosedur pelayana pengujian kendaraan bermotor; 4. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 5. Perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor; 6. Pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 7. Melaksanakan penetapan daya angkut dan teknis laik jalan serta pengesahan hasil uji;

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 8. Pencatatan dan pelaporan retribusi pengujian kendaraan bermotor; 9. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian kendaraan bermotor; 10. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; 11. Pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; 12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian keuangan barang dan tata usaha Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; 13. Pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor; Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 331 Tahun 2016 pasal 3 ayat (5) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke mempunyai tugas melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor jenis kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil barang dan angkutan umum lingkungan yang mempunyai Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) atau Gross Vehicle Weight (GVW) maksimum 8 (delapan) ton, dengan domisili kepemilikan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Utara