PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Advertisements

SINKRONISASI L2 DIKTI DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
AKUNTABILITAS TUNGGAL PRESIDEN NKRI
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI INTERNASIONAL RAPAT DINAS KELEMBAGAAN Gedung Ahmad Sanusi 13.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL
teo Latar belakang dasar hukum sasaran tujuan objek evaluasi EVALUASI
Pengawasan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
PENGAWASAN BERSAMA BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGAWASAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2018 Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian.
Dr.rer.nat Senam Wakil Rektor IV
PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
POLA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PTN BH DENGAN INSPEKTORAT JENDERAL
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DI INSPEKTORAT
OLEH DR. YOHANES INDRAYONO, AK., MM, CA
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
TEMA DAN PROGRAM PRIORITAS
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019 EVALUASI KINERJA 2018 dan PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2019 Dadit Herdikiagung Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Bogor, Januari 2019

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019 3 4 2 5 1 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Pendidikan Tinggi Meningkatnya Kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti Relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Relevansi dan produktivitas Riset dan Pengembangan Menguatnya Kapasitas Inovasi Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa

Rancangan Pagu Indikatif Rancangan Kegiatan Prioritas Kemenristekdikti TA 2018 Rp. 40,34 T Rp. 0,89 T RISTEK PENDIDIKAN (Dikti) Antara lain untuk: Antara lain untuk: 8 Taman Sains (Rp. 107 M) 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi (Rp. 35 M) 650 Karyasiswa S2/S3 DN dan LN (Rp. 23,41 M (APBN) & Rp. 173,5 M (PHLN) 250 Penelitian Insinas (Rp. 91 M) 25 prototipe PPTI (Rp. 52,12 M) 18 Paket Litbang Iptek Bidang Kesehatan dan Obat (Rp. 20,4 M) 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 62,8 M) 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 40 M) 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 92,5 M) 40 Produk Inovasi (Rp. 50 M) PNBP/BLU (Rp. 10,9 M) Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 494.704 mhs (Rp. 4,44 T ) Beasiswa SM3T dan PPGT 25.000 mhs (Rp. 352,28 M) BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH (Rp. 5,06T ) Beasiswa 9.266 S2/S3 (Rp. 594,47 M) Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28,65 M ) Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 72 PT (Rp. 176,08 M ) Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Politeknik (Rp. 320 M) PHP PTS 25 PTS (Rp. 25 M) PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9,68 T ) Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 14,59 T) Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1,68 T) PHLN 9 Project (Rp. 1,35 T) RMP 9 Project (Rp. 0,4 T) Rancangan Pagu Indikatif Rp. 41,23 Trilyun

Kebijakan Kemenristekdikti 2015-2019 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 01 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 02 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi) 04 Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti 05 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 06 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 07 Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat 08

VISI: MISI: VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL SK Irjen No. 18/G/KPT/III/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Tahun 2018

MENGAWAL TUGAS DAN FUNGSI KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL TUGAS ITJEN: Menyelenggarakan pengawasan intern di Kemenristek dan Dikti (Perpres No. 13 Tahun 2015) MENGAWAL TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA mencegah dan melindungi dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mencegah Mendorong Menghentikan Mengarahkan PERAN DAN POSISI ITJEN PERINGATAN DINI KATALISATOR KONSULTAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat Peringatan Dini Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan Katalisator Konsultan Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Kemenristekdikti Sekjen Kemenristekdikti (21 Jan 2019) pengawasan sifatnya embedded penggunaan SDM minimal dan sedikit permasalahan apabila permasalahan masih banyak, strategi optimalisasi pengawasan

LINGKUP AUDIT TAHUN 2018 SATKER4 INSP I INSP II INSP III UNIT UTAMA 4 SATKER PTN-BH 3 SATKER PTN-BLU 9 10 SATKER INSTITUT SATKER PTN SATKER POLITEKNIK 14 SATKER KOPERTIS 5 AKOM 24 31 35 TOTAL 72 79 83

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP I INSP II INSP III PENGAWASAN MANDATORY 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Evaluasi PMP RB 4. Evaluasi Belanja Terhutang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan SPIP Evaluasi SAKIP Pelaporan LAKIP PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL Revitalisasi Politeknik Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK) Pengembangan Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi Pengembangan Teaching Industry Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas Science Techno Park (STP) Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat Beasiswa Bidik Misi Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru PENGAWASAN PRIORITAS K/L BOPTN dan BPPTNBH Kegiatan BAN-PT Program PP PTS Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka) Pelaksanaan Kegiatan Lemb Layanan Pend Tinggi (L2DIKTI) Beasiswa PPA SNMPTN/SBMPTN Pelaksanaan Kreatifitas Mhasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa Beasiswa Dosen S2/S3 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Kontrak World Class Professor Detasering Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Program Hibah Luar Negeri (PHLN)

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP I INSP II INSP III PENGAWASAN PERINTAH MENTERI Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pembentukan PTN BH dan PTN BLU Pelayanan Publik Tunjangan Fungsional dan Kinerja Audit Aset Realisasi Anggaran Kerjasama Internasional Kemenristekdikti Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional Program Inovasi Nasional Riset Nasional Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar Program Pembelajaran Daring

1 6 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERJALANAN DINAS DAN PELUANG STUDY PADA AKHIR TAHUN 2016 TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA MENGADAKAN RISET UNTUK MENGETAHUI KONDISI DAN POLA KONFLIK KEPENTINGAN YANG BERPOTENSI KORUPSI DI UNIVERSITAS 2 7 PENGGUNAAN KEAHLIAN/JABATAN DILUAR KAMPUS PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS 8 3 PROYEK PENELITIAN DAN DISTRIBUSINYA REKRUTMEN TENAGA KEPEGAWAIAN 4 9 PENGADAAN BARANG DAN JASA PROSES PEMILIHAN PEJABAT UNIVERSITAS Proyek ini harus menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan dan dampak terukur pada sector kesehatan dan pendidikan, identitas hukum dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian perubahan yang berkelanjutan di Tanah Papua membutuhkan program/kegiatan yang memadukan aspek teknis dan perspektif politik ekonomi. Masukan teknis dapat dilanjutkan jika inovasi, proses dan struktur dari awal telah diintegrasikan ke dalam mekanisme pemerintah daerah dan desa setempat. Sedapat mungkin kegiatan digabungkan dengan proyek pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini memungkinkan proses dan kegiatan diadopsi mengikuti standar biaya pemerintah daerah. Proses perubahan yang menghasilkan pemerintah kampung, unit layanan dan pemerintah distrik yang berkinerja lebih baik seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang asing dan bukan hanya sebagai "model" yang pasif, melainkan sebagai "Penggerak" yang aktif berinteraksi untuk mendorong pihak lain mengikutinya. Kampung Penggerak : Memiliki akses dan hubungan pelayanan public (pendidikan dasar, kesehatan dan identitas hukum); Kepemimpinan yang kuat dan inklusif oleh aparat pemerintah kampung dan BAMUSKAM yang memahami dan melaksanakan tugas individu dan kelembagaan; Memiliki Sistem Administrasi dan Informasi Kampung yang berfungsi; Memiliki perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan unit layanan; Memiliki kemampuan untuk mengembangkan ekonomi kampung berbasis sumber daya lokal tersedia dan dapat dipasarkan (sumber Pendapatan Asli Kampung)   Sekolah dan Puskesmas Penggerak : Mampu melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan partisipatif; Memiliki kepemimpinan yang kuat untuk perubahan (Kepala Puskesmas / Kepala Sekolah); Memiliki SOP dan manajemen Puskesmas dan Sekolah yang dipedomani; Memiliki maklumat pelayanan dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas (Pola / Sistem Pelayanan Prima); Memiliki Badan Penyantun Puskesmas dan Komite Sekolah yang memiliki kapasitas dan berfungsi; Memiliki kemampuan memenuhi persyaratan standar pelayanan minimum; Puskesmas yang berpotensi yang diakreditasi.  Distrik Penggerak : Pelayanan public yang prima dengan seluruh staf distrik yang dapat menjalankan TUPOKSI; Memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, berkualitas dan efektif (Kepala dan Sekretaris Distrik); Memiliki Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (menggabungkan SAIK) yang berfungsi dan memastikan layanan identitas hukum; Memiliki perencanaan dan penganggaran yang kolaboratif dan terintegrasi dengan unit layanan untuk peningkatan kualitas layanan; Memiliki strategi penguatan kapasitas kampung yang terimplementasi dan Menginisiasi pusat pelayanan terpadu misalnya dalam pembuatan perizinan (setidaknya dalam 1 distrik) 5 PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS 10 PENGAWASAN INTERNAL

pelaksanaan tidak sesuai dengan PMK No. 173/PMK.05/2016 PERMASALAHAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH pelaksanaan tidak sesuai dengan PMK No. 173/PMK.05/2016 belum dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terdapat selisih dengan Berita Acara Pemeriksaan Aset terdapat kegiatan yang belum selesai karena peralatan yang terlambat datang

LINGKUP PENGAWASAN TAHUN 2018 AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAIN Kinerja Lap Keuangan Prodi Baru/Langka; Teaching Ind; STP Disiplin ASN Workshop, Seminar Tata Kelola Keuangan RKA Akuntabilitas Kinerja TL LHP BPK Sosialisasi Aset Tetap Revisi Anggaran Selisih Kas Rapat Kerja, Rapat Koordinasi lainnya SDM Implementasi WBK dan WBBM Pendampingan Entry Meeting, Exit Meeting TL BPK Pembelian, Hibah Tnh, Penghapusan Aktivitas PTN, Itjen Investigasi/Khusus Usulan Penam-bahan Pagu PNBP Absensi, LHKPN/ LHKASN, Dumas PBJ Pemantauan PP-PTS Tata Kelola PNBP RKA PDD

PENGAWASAN LAIN 1. Workshop, Seminar 2. Sosialisasi Workshop Risk Management di Unesa; Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Unesa; Workshop Pengawasan Kinerja PTN di UM; Workshop Pengemb Kelemb FH di Untirta; Workshop SPIP Univ Jember; Seminar Budaya Kerja di Lingkungan Politeknik Media Kreatif; Sinkronasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Peraturan Perundang-Undangan SPI Untirta Tahun 2018; Spending Review 2018 dan Perencanaan 2019 di Politeknik Negeri Lhokseumawe; Forum SPI PTN Baru dengan tema Peningkatan Kompetensi SPI PTN Baru; Workshop Risk Management dengan Tema "Implementasi Manajemen Risiko di PT di Unesa 2. Sosialisasi Pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM di UPN Veteran Jkt , Unesa, Lldikti Wil XI Banjarmasin; Pembuatan Peraturan Terkait Penanganan SPIP di Lingkungan ISI Denpasar; Sosialisasi Permenristekdikti No.20 Tahun 2018 tentang Penelitian; Bimbingan Teknis Permen No. 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Keneristekdikti; Pelatihan Audit Mutu Internal Kemahasiswaan bagi Calon Auditor Internal Kegiatan Kemahasiswaan IPB”; 3. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi lainnya Rakernas Kemenristekdikti; Rakor Persiapan Pengawasan PTN BH dan update TL BPK di Bogor; Raker Penyusunan dan Pendampingan PKPT 2019 di Untirta; Penghapusan tanah di Makassar; Aplikasi e-Office; Raker Pengawasan Kebijakan Prioritas Nasional KRT; Musrembang Unri; Rakor IV Forum SPI Kopertis; Rakor Persiapan Pengawasan BPK di Inspektorat II; Koordinasi Pengawasan di PTN Wilayah Provinsi Riau; Narasumber pd Evaluasi Kegiatan Triwulan I Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi”; peresmian Pusat Peragaan Iptek (Puspa Iptek) di Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek Nusa Tenggara Barat; Peresmian Pusat Peragaan Iptek (Puspa Iptek) di Museum Adityawarman Padang Sumatera Barat

Realisasi Anggaran Kemenristekdikti Tahun Anggaran 2018 Realisasi Per Unit Kerja Ditjen Belmawa 94,74 Realisasi 30 November 2018 71,31% Ditjen Kelembagaan 86,32 Ditjen Sumber Daya 79,67 Ditjen Risbang 97,70 Lebih Tinggi Dibandingkan Ditjen Inovasi 95,70 Sekretariat Jenderal 93,84 Inspektorat Jenderal 93,93 Realisasi 30 November 2017 PTN dan Kopertis PTN & LLDikti 81,70 70,33% BP-PTNBH, Gaji PTN-LLDIKTI (satker) termasuk cadangan 77,21 1 51 84,25 84,25% 28 Desember 2018 Sumber: SIMonev tanggal 28 Desember pukul 09:36 WIB 5

PERKEMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN BPK (s/d Semester I 2018) Obyek Jumlah Temuan Jumlah Rek STATUS TINDAK LANJUT Selesai TL Proses TL Belum TL Tidak Dapat TL Ditjen Dikti (2002-2014) 518 1.255 856 204 194 1 PTN BH (2016) 101 292 133 143 16 Kemenristek/ Kemenristekdikti (2007-2017) 531 1.652 758 676 218 Total 1150 3.199 1.747 1.025 433 Nilai Rekomendasi Kemenristek/ Kemenristekdikti Nilai Rekomendasi Sudah Selesai Proses Belum/ Masih Proses 1,188,822,951,486.76 254,952,128,851.99 933,870,822,634.77

PERSENTASE STATUS TINDAK LANJUT LHP KEMENRISTEK/ KEMENRISTEKDIKTI SEMESTER I 2018

Satker dengan Status Rekomendasi Belum TINDAK LANJUT 9 unit Puspiptek, Unsri, LBM Eijkman, UNS, Sekjen, Undip, Untirta, UNJ, ADB Jumlah rekomendasi yang belum tindak lanjut sebanyak 128 rekomendasi

PP PTS berubah dari 100 PTS (Rp 100 M) menjadi 300 PTS (Rp300 M) ARAHAN MENRISTEKDIKI ANGGARAN 2019 PP PTS berubah dari 100 PTS (Rp 100 M) menjadi 300 PTS (Rp300 M) Beasiswa PPA dari 130.000 mahasiswa menjadi 150.000 mahasiswa Beasiswa S3 Dalam Negeri Baru Tahun 2019 berubah dari 3000 orang menjadi 2000 orang Beasiswa S3 Luar Negeri Baru Tahun 2019 berubah dari 355 orang menjadi 250 orang Revitalisasi Pendidikan Vokasi (Politeknik dan Akademi Komunitas) sebesar Rp500 M Alokasi anggaran sarpras PTN/Kopertis, terdapat anggaran Rp150 M untuk Sarpras PTN Baru dan Daerah 3T serta Kopertis Alokasi anggaran sarpras untuk LPTK sebesar Rp73,625 M Alokasi anggaran sarpras PP Iptek, terdapat Sarpras untuk PP Iptek sebesar Rp17,5 M

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (1) Tahun Anggaran 2019 Pimpinan Unit Kerja harus segera melaksanakan kegiatan serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa Pimpinan Unit Kerja harus mengoptimalkan anggaran PHLN/RMP serta SBSN Pimpinan Unit Kerja harus merealisasi anggaran tahun 2019 lebih dari 90% 1 2 3 4 5 Pimpinan Unit Kerja harus memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran secara intensif Pimpinan Unit Kerja harus lebih efisien untuk penggunaan biaya pendukung 34

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN (2) Tahun Anggaran 2019 Pimpinan Unit Kerja harus mengakselerasi realisasi anggaran PNBP-BLU dan mengarahkan pemanfaatannya untuk kebutuhan sarpras dan riset PTN wajib mengacu pada Permenristekdikti dan Kepmenristekdikti tentang BKT dan UKT 6 7 9 10 Pimpinan Unit Kerja dalam menjalankan program/kegiatan dan anggaran harus menjaga prinsip-prinsip Good Governance Pimpinan Unit Kerja harus memberikan laporan dalam SIMonev secara tertib dan akurat € Capaian Kinerja (triwulan), Capaian Output (bulanan), UKT (semester), dan Pengadaan Barang/Jasa (setiap waktu) 35

EVALUASI SPI TIM GABUNGAN INSPEKTORAT II No NAMA SPI YANG DINILAI UNIT KERJA KETERANGAN 1 Omasrianto, S.E., ME Universitas Halu Oleo Periode 2017 dan 2018 2 Sinarti, S.E., M.Sc., Ak., CA Politeknik Negeri Batam 3 Andriana, S.E., M.Sc, Ak, CA Universitas Jember 4 Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak., CA Universitas Sriwijaya 5 Drs. Sonny Pangerapan., Ak., M.M. Universitas Sam Ratulangi 6 Dr. Siti Maghfiroh, S.E, M.Si, Ak,. CA Universitas Jenderal Soedirman 7 Drs. Irsyad., M.Pd. Universitas Negeri Padang Periode 2018 8 Friska Persulessy, SE Politeknik Negeri Ambon Periode 2016 dan 2018 9 Drs. Restu Agusti, M.Si., Ak., CA Universitas Riau 10 Vega Candra Dinata, M.Pd Universitas Negeri Surabaya 11 Wiwin Dwi Ratna, S.H., M.Hum. Universitas Borneo Tarakan 12 Muh. Fachruddin., S.E Politeknik Negeri Fak-Fak 13 Indra Wijaya, S.E., M.Si. Politeknik Negeri Lhoksumawe 14 Karmila Ibrahim, S.P., M.Sc Universitas Khairun 15 Abdi Manaf, ST., MT. Universitas Sulawesi Barat 16 Dina Fitri Septiarini, S.E., M.Si Universitas Musamus 17 Heni Siswanti, S.T., MT. Politeknik Negeri Madura 18 Deetje Wieske Manvain, S.E., M.Si. Politeknik Negeri Kupang 19 Mohamad Nur Hadi, S.E., M.M Institut Pertanian Bogor 20 Dr. Irawanto, S.Sos. M.Si. Kopertis Wilayah XI 21 Drs. Parlan, M.Si. Universitas Negeri Malang 22 Abd. Majid, S.Pd., MM Politeknik Media Kreatif 23 Dr. Dody Habsoro, M.S.P.A., M.B.A., Ak. Kopertis Wilayah V 24 Asri Fika Agusti, S.E., M.S., Ak Kopertis Wilayah X 25 Asri Setiarini, S.E., M.Si., Ak., CA Politeknik Negeri Balikpapan

Email: dadit@ristekdikti.go.id yadara16@yahoo.com