mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
FIRMA Kelompok 5.
PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
NOTARIS SEBAGAI PIHAK TERAFILIASI
PERSEROAN TERBATAS 1.
BENTUK USAHA BADAN HUKUM
Badan Usaha/Bentuk Usaha (BU)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA TUGAS DAN KEWENANGANNYA
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BUMDES DESA CIPAGALO PERIODE
MAD SOSIALISASI PENGAKHIRAN PNPM-MPd TA. 2014
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Dr. Faizul Ishom, M.Eng Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Panduan Survey Kuliah Kerja Nyata TIM I 2017 DARWANTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Aspek Regulasi Dan Keberlanjutan AMPL-Berbasis Masyarakat Lamongan, 26 Januari 2015 Disponsori oleh: Didukung oleh:
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
Universitas Esa Unggul
MENGAWAL KKBPK DI ERA UU DESA
ORGANISASI MUHAMMADIYAH
DANA AMANAH MASYARAKAT
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Pertemuan 10 Perseroan terbatas (1) PT bentuk Badan Hukum sempurna, Macamnya, Pendirian, Pendaftaran & PenGumuman, Anggaran Dasar, dan Nama PT.
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
ASSALAMUALAIKUM WR.WB.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
Badan Usaha dan Para Pembantunya
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Karyawan Karyawati DINPERMADES
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
HAND OUT TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes RICKY FIRMANSYAH FORMASI.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BENTUK- BENTUK HUKUM BADAN USAHA
Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa))
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. FISIP UI/ FH-UI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD PASCA LAHIRNYA UU NO. 6/2014) Oleh: Ir
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) TAHUN 2013.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
LOGO TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDES TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDES DPMK MERAUKE 2019.
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
Menjadi BUMDesa dengan Good Governance di era Revolusi Industri 4.0 Oleh KURNIAWAN, S.E.,C.M.A., Ak., C.A., C.I.B.A., M. Akun.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)