E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
SIPPD Bimbingan Teknis KUA-PPAS 2012 Kalimantan Timur
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
Pengelolaan Keuangan Daerah
APLIKASI e-CONTROLLING
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN DAERAH PROSES PENYUSUNAN, KEBIJAKAN, SUBSTANSI DAN PROBLEMATIKANYA.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Perencanaan operasional <bappeko.surabaya.go.id/devplan>
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Logical Framework Penyusunan RPJMD
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
TUGAS APIP DISAMPAIKAN DALAM PUBLIKASI HASIL MUSRENBANG TAHUN 2017
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
SISTEM INFORMASI MONITORING & EVALUASI PEMBANGUNAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BARANG/JASA PEMERINTAH
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN T.A 2018
TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
MELALUI APLIKASI MONEVKU
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Integrasi Aplikasi Memberikan Solusi Menyeluruh dan Transparan
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
PENGELOLAAN DANA BOS.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Keberadaan Kelembagaan UKPBJ Pemprov Bali dan Rencana Pengembangan Kedepan Disampaikan : Pada Acara FGD Pembentukan UKPBJ di Provinsi dan Kab/Kota se.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Buleleng
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis E-PENATAUSAHAAN – DINAS KOMINFO prov. jateng Semarang, 16 Januari 2019 Biro Adm. Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

Regulasi : Perda Penetapan APBD TA 2019 : No. 14/ tahun 2019, tgl 27 Des 2018 Pergub Penjabaran APBD 2019 : No. 96 Tahun 2019, tgl 27 Des 2018 3. Pergub E-SHB : Pergub No.88/2018 tentang Perubahan PergubNo. 68/2012 ttg Sisdur Pengelolaan Keuda 4. Pergub No. 91/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA. 2019

Regulasi : PENGENDALIAN Penyusunan RKO Pelaporan bulanan Pergub No.88/2018 tentang Perubahan Pergub No. 68/2012 ttg Sisdur Pengelolaan Keuda & Pergub No. 91/2018 ttg Pedoman Pelaksanaan APBD Prov. Jateng TA. 2019 OPD/ SKPD PENGENDALIAN Ka.OPD Biro Adm.Bangda Gubernur Penyusunan RKO Pelaporan bulanan

PENGENDALIAN pengendalian kegiatan, agar pelaks keg sesuai perencanaan yg telah ditetapkan SKPD dalam RKO/e-Project Planning >>>>>>> tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran & tepat manfaat.

SIKLUS SISTEM INFORMASI YG DIKEMBANGKAN PEMPROV. JATENG paralel susun KAK GRMS e-planning SIRUP

KAK (Kerangka Acuan Kerja) Adalah …dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.  1. Why  Latar Belakang, maksud dan tujuan 2. What  Keg apa yg akan dilaksanakan 3. How  Bagaimana Cara pelaksanaannya 4. Where  Dimana 5. Who  Siapa pelaksnya, penerima manfaatnya 5. When  Kapan akan dilaksanakan, time table 6. How Much  Berapa biayanya

KAK (Kerangka Acuan Kerja) Sistematika KAK IDENTITAS ORGANISASI NAMA KEGIATAN DAN PROGRAM SISTEMATIKA Latar Belakang  dasar hukum, Gambaran Umum, Data Dukung Keg yg akan dilaks  uraian keg dan batasannya Maksud dan Tujuan  mengapa keg tsb harus dilaks Indikator Keluaran  Kuantitatif dan kualitatif Strategi Pencapaian keluaran  metode, jadwal Waktu dan tempat pelaksanaan Biaya Penandatangan KAK

KAK (Kerangka Acuan Kerja) Catatan KAK Belum diatur dalam sisdur, namun berdasarkan SE Mendagri ttg Pedoman Reviue Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah  menjadi bahan evaluasi oleh Inpektorat Memudahkan bagi PPKom yang akan melaksanakan kegiatan terkait.

Menyusun rencana kerja pd setiap keg yg dianggarkan, meliputi : E-project planning Menyusun rencana kerja pd setiap keg yg dianggarkan, meliputi : Paket pekerjaan, Rencana penyerapan anggaran dan jadwal pelaksanaan keg E-controlling RKO RUP Konsisten dgn E-budgeting

Prog/keg pembangunan ampuan SKPD yg dukung Misi RPJMD PALING LAMBAT 15 HR KERJA STLH DPA DITERIMA RKO Prog/keg pembangunan ampuan SKPD yg dukung Misi RPJMD Visi dan Misi RPJMD; Alokasi Anggaran; Organisasi Pengelolaan APBD; Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan; Paket Pekerjaan & Jadwal Pelaksanaannya; Rencana Penggunaan Anggaran; Target Fisik dan keuangan; Penutup.

RKO 5. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaannya; Memuat antara lain nama kegiatan, paket pekerjaan dan metode pelaksanaannya, anggaran serta rencana pelaksanaan paket pekerjaan yang dijabarkan tiap bulan dalam bentuk nilai uang (Rp), sebagaimana (Form – 5), dengan ketentuan: Pembuatan paket pekerjaan agar memperhatikan identifikasi kebutuhan dan pemaketan barang/jasa yang akan disusun dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Setiap anggaran kegiatan harus terbagi habis dalam paket-paket pekerjaan.

RKO 6. Rencana Pengeluaran Anggaran; Memuat antara lain nama kegiatan, uraian belanja, anggaran dan rencana pengeluaran tiap bulan masing-masing belanja, sebagaimana (Form–6). 7. Target Fisik dan Keuangan; Memuat nama kegiatan, anggaran, target fisik dan target keuangan tiap bulan (dalam prosentase). Target fisik merupakan nilai kumulatif dari rincian paket pekerjaan dan jadwal pelaksanaan tiap kegiatan (Form–5), Target keuangan merupakan kumulatif dari rencana pengeluaran anggaran bulanan (Form–6), sebagaimana (Form–7).

TARGET FISIK KEG PER BULAN target fisik (rencana serapan anggaran) per bln mendasarkan trend kebutuhan th-th sebelumnya. Mrpkn keg yg bersifat rutin, pelaks kegnya tiap bln (penyerapan anggaran) menyesuaikan kebutuhan dlm bln berjalan. Keg Non Urusan (Eks BAU) target fisik (rencana serapan anggaran) per bln mendasarkan …. Keg Sesuai Urusan Pd Keg yg msk dlm Urusan Pembangunan

PELAKSANAAN KEGIATAN / PENYERAPAN ANGGARAN JANGAN MENUMPUK PD TW IV Target : TW I  20% s.d. 25% TW II  25% s.d. 55% TW III  55% s.d. 85% P-APBD. Pembahasan APBD TA berikutnya. Penyelesaian seluruh adm keg pd akhir TA.

HAL-HAL YANG PERLU MENDPT PERHATIAN KAK disusun simultan dgn susun RKA dlm e-Budgeting  termasuk Draft RUP Setelah Perda APBD ditetapkan, segera input RKO dlm e-Project Planning. SiRUP akan tarik data dari e-Project Planning Realisasi pelaks kegiatan agar berpedoman pd target RKO Laporan realisasi Fisik Keg Rutin (Eks BAU) apabila sudah sesuai kebutuhan, agar dilaporkan sesuai target. Laporan realiasi Fisik keg urusan, agar memperhitungkan serapan angg (real keu).

HAL-HAL YANG PERLU MENDPT PERHATIAN 7. DED dan pembangunan fisik konstruksi agar tidak dlm tahun anggaran yg sama. 8. Keg fisik/bangunan dan mrpk paket lelang agar dilaks seawal mungkin, shg bila apa permasalahan PBJ masih cukup waktu pelaks. 9. Keg yg memerlukan koord bbrp pihak agar disiapkan jauh hari sebelum target keg di RKO. 10.Revisi RKO hanya bisa dilakukan untuk pemaketan barang/jasa yang terkait langsung dg epenatu, (bukan untuk penentuan target fisik) dengan surat pengantar dari Ka. OPD.